cover
Filter by Year
Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles by issue : Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
10
Articles
‚Äč
KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

., Kamarudin

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.696 KB)

Abstract

Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifatpragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanyaberlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studiDeliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi inimenunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakansalah satu tradisi NU pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa konflik yang dipicu oleh masalahpragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU. Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi,namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengansesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalamhubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyinberkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadiunsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.Kata Kunci: konflik internal, kubu, PKB

EVALUASI FORMAT PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Nuryanti, Sri

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.119 KB)

Abstract

emilukada langsung di tingkat Kabupaten/Kota tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan beberapacatatan: adanya keperluan untuk mempertimbangkan keberagaman dinamika lokal, kebutuhan untuk melihat beberapaperbaikan dalam hal pengelolaan kepemiluan, penyelenggara pemilu, dan penerapan keputusan pengadilan. Meskipun belum ditemui adanya hubungan langsung antara pemilukada langsung dan kualitas kepemimpinan pemimpindaerah terpilih, pemilukada langsung diasumsikan memberikan bobot yang lebih baik atas pelaksanaan demokrasi.Kata kunci: format Pemilukada, pemerintahan efektif, kabupaten/kota

KEGAGALAN MODERNISASI PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI

Nurhasim, Moch

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.3 KB)

Abstract

Pertumbuhan partai-partai politik di era reformasi cenderung mengarah pada partai yang tidak memiliki basiskelas (class-based parties). Partai yang tumbuh lebih mirip sebagai catch all party. Partai politik juga dibayangbayangi oleh personalisasi yang dapat berasal dari orang yang berpengaruh atau orang kuat. Pengarah personalisasiyang kuat menyebabkan masuknya unsur-unsur tradisional dalam struktur partai yang menyebabkan kelembagaanpartai tidak berfungsi bahkan hampir tidak memiliki institusi kelembagaan. Walaupun pengarah tradisional tersebutdijadikan sebagai strategi dalam mendulang suara, dalam kenyataannya justru lebih banyak mudharatnya ketimbangmanfaatnya.Kata Kunci: partai tradisional, partai modem, personalisasi, faksionalisasi

DARI OTORITARIANISME KE DEMOKRASI: BAGAIMANA MENDORONG NEGARA MENUJU KESTABILAN DAN KETERBUKAAN?

Rosyidin, Mohamad

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.94 KB)

Abstract

Demokratisasi menjadi fenomena penting dalam politik dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Pendapatyang berkembang mengatakan bahwa demokratisasi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, tetapi juga menunjangkeamanan dan perdamaian internasional. Masalahnya, banyak negara di dunia yang masih mengadopsi sistemotoritarianisme yang tidak menjamin hak-hak sipil meskipun politik di negara-negara tersebut relatif tidak adagejolak. Walaupun demikian, sistem politik yang ideal adalah sistem politik yang stabil sekaligus terbuka. Artikelini meyoroti teori Kurva J yang menawarkan penjelasan tentang dinamika politik suatu negara dan menyediakanrekomendasi kebijakan kepada negara besar untuk mendorong demokratisasi di negara otoriter. Strategi mendorongperubahan politik menuju demokrasi adalah dengan memperkuat pelembagaan politik. Pelembagaan politik sangatpenting agar terhindar dari jebakan ketidakstabilan selama menempuh proses demokratisasi. Artikel ini berpendapatbahwa teori Kurva J sangat mendukung agenda politik luar negeri Amerika. Teori Kurva J menyarankan supayaAmerika lebih mengedepankan cara-cara pelembagaan politik ketimbang intervensi militer dalam mengakhiri otoritarianisme. Keterlibatan Amerika dalam proses demokratisasi di Indonesia mencerminkan penerapan teori Kurva J.Kata kunci; teori Kurva J, otoritarianisme, demokratisasi, pelembagaan politik

MENAKAR KEKUATAN MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILU 2014

Alami, Athiqah Nur

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.344 KB)

Abstract

Globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, menuntut parpol danpolitisi untuk mendayagunakan kekuatan media sosial dalam aktivitas politiknya. Hal ini penting dalam upayamelakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya parpol,dan pemilih untuk saling berinteraksi secara langsung. Sementara itu, media sosial merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi secara interaktif dan dialogis dengan para pembuat kebijakan atau parpol danmenyampaikan aspirasinya. Dalam konteks inilah, media sosial dapat menjadi salah satu alat, sarana, dan wadahbagi bentuk baru partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari aktivitas politik. Untuk itu, tulisan ini berupayamengukur kekuatan media sosial dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia pada Pemilu 2014seiring dengan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihanumum di daerah dan nasional.Kata kunci: media sosial, pemilu 2014, partisipasi politik

DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME PROTESTAN DI AMERIKA SERIKAT DAN YAHUDI DI ISRAEL

Kartini, Indriana

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.758 KB)

Abstract

lobalisasi demokrasi menimbulkan persoalan baru dengan menguatnya identitas lokal di ranah publik. Ditengah kondisi tersebut, masyarakat cenderung untuk mengelompokkan diri dalam identitas-identitas asal, baikagama, suku, maupun wilayah.Fundamentalisme agama, baik dalam Islam, Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha,menjadi salah satu varian dalam pencarian identitas tersebut.Pemikiran fundamentalisme menawarkan sebuah sistemyang menjanjikan bagi mereka yang mencari alternatif di tengah kegagalan tatanan sosial yang ada.Dalam kondisi semacam inilah muncul gerakan fundamentalisme agama, antara lain fundamentalisme KristenProtestan di Amerika Serikat dan Yahudi di Israel. Fundamentalisme Kristen Protestan menganggap Injil bersifatabsolut. Kelompok ini menolak gerakan modernisme yang menafsirkan kitab suci secara bebas dan elastis yangdisesuaikan dengan kemajuan sains dan teknologi. Begitu juga dengan fundamentalisme Yahudi, yang dalam perkembangannya gerakan ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengusir bangsa Palestina dari tanah airnya.Kelompok inilah yang sampai di era politik Israel kontemporer memiliki visi fundamentalis ekstrem sehingga acapkalidisebut kaum ultra-ortodoks. Studi ini menganalisis fundamentalisme agama Kristen Protestan di AS dan Yahudidi Israel dan bagaimana kemunculan mereka di kedua negara tersebut yang menganut sistem demokrasi liberal.Kata kunci: demokrasi, fundamentalisme, Protestan, Yahudi, Amerika Serikat, Israel

ELEKTABILITAS DAN MITOS PEMILIH RASIONAL: DEBAT HASIL-HASIL RISET OPINI MENJELANG PEMILU 2014

Sobari, Wawan

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1062.454 KB)

Abstract

Menjelang Pemilu 2014, lembaga-lembaga riset opini (pollsters) di Indonesia antusias mempublikasikan hasilhasil jajak pendapat {poli) mereka. Para pollsters mempresentasikan tren nilai elektabilitas yang serupa untuk tigapartai besar. Mayoritas lembaga riset opini mengunggulkan Partai Golkar sebagai parpol yang memiliki kesempatanuntuk unggul dalam pemilu mendatang. Meski demikian, hasil-hasil jajak pendapat menyisakan pertanyaan seriusterkait besarnya disparitas nilai-nilai elektabilitas, padahal jajak pendapat dilakukan dalam waktu yang relatifbersamaan. Makalah ini menelaah secara kritis logika fundamental riset-riset jajak pendapat melalui klarifikasimetodologi, profil lembaga, data swing voters, politik konsultansi, dan rasionalitas pemilih. Hasil-hasil pokokterhadap kajian ini di antaranya, pertama, telaah atas metodologi yang digunakan dan profil lembaga riset opinitidak cukup kuat memberikan jawaban yang meyakinkan terhadap perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yangdipublikasikanpollsters. Berikutnya, kajian terhadap angka swing voters menyisakan pertanyaan karena disparitasngka swing voters yang besar tidak menjawab fakta-fakta utama penyelenggaraan jajak pendapat yang dilakukanhampir bersamaan. Kemudian, pendekatan kritis dalam melihat praktik jajak pendapat memberikan arahan untuksampai pada argumen tentang jajak pendapat partisan sebagai inti disparitas nilai-nilai elektabilitas parpol. Selainitu, kategorisasi kubu-kubu (camps) di antara lembaga-lembaga riset opini berguna dalam menjelaskan perbedaankepentingan di balik perbedaan hasil-hasil jajak pendapat. Analisis rasionalitas pemilih yang terlalu sederhana jugatelah menghasilkan pemahaman yang kurang tepat terhadap karakter unik pemilih Indonesia. Terakhir, penggunaansecara dominan pendekatan sains (episteme dan techne) dalam pelaksanaan jajak pendapat telah mengabaikankonteks, nilai, realitas praksis pemilih, dan isu kontestasi di antara lembaga-lembaga riset opini.Kata kunci: jajak pendapat, elektabilitas, perilaku memilih, rasionalitas, Pemilu 2014

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM DI ASEAN: STUDI KASUS KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM

Sinaga, Lidya Christin

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.818 KB)

Abstract

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan, dan penegakanhukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk dilaksanakan, khususnyadi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, terkait dengan sistem politik mereka yang cenderung masih otoriter.Kata kunci: ASEAN, demokrasi, hak asasi manusia

POLITIK UANG DAN DINAMIKA ELEKTORAL DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN AWAL INTERAKSI ANTARA PARTY-ID DAN PATRON-KLIEN

Muhtadi, Burhanuddin

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.937 KB)

Abstract

Seiring dengan penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang, politik uang ternyata menjadielemen kunci mobilisasi elektoral di banyak demokrasi gelombang ketiga. Benarkah patron-klien menjadi satusatunya faktor determinan maraknya politik uang? Literatur kesarjanaan mengenai klientelisme dapat dibagi menjaditiga aliran: Pertama, aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Kubu kedua adalah argumen kebudayaan. Tradisi ketiga adalah pendekatan institusionalis yang menekankan desain institusi politik ikut menyumbangmaraknya praktik patron-klien.Banyak ahli yang terlalu banyak memberikan perhatian relasi antara politik uang dan patron-klien, tetapisedikit sekali yang mengkaji dari sudut pandang identitas kepartaian (party-ID). Tulisan ini menyatakan bahwarendahnya party-ID juga berkontribusi bagi semakin maraknya politik uang di tingkat massa. Semakin rendahparty-ID seseorang semakin besar kemungkinan dia menerima praktik politik uang. Sebaliknya, semakin tinggitingkat party-ID pemilih maka semakin kecil sikap penerimaannya terhadap praktik politik uang.Tren party-ID di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di matapemilih. Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasuskorupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biayapolitik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi, fenomenapolitik uang yang semakin merajalela di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.Kata kunci: jual beli suara, politik uang, identifikasi partai, klientelisme, dinamika elektoral, Indonesi

ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.198 KB)

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusipada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusatmaupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaanyang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi padaperseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.