Bina Hukum Lingkungan
Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan

EKSISTENSI SERTIPIKAT HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Nurhakim, Lukman Ilman, Rubiati, Betty, Afriana, Anita



Article Info

Publish Date
31 Oct 2018

Abstract

ABSTRAKHak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.Kata kunci: hak komunal atas tanah; kehutanan; perkebunan.ABSTRACTCustomary rights in their application have been replaced by Communal Rights through the Regulation of MATR/KBPN No. 10/2016. In other words, Minister regulation ATR/KBPN No. 10/2016 requires the Communal Land Rights Certificates can potentially negate the management of Indigenous People of the forestry and plantation sectors. The method used in this article is normative juridical approach. Communal Land Rights Certificate is a proof of ownership of the land, it is used to reduce conflict. However, the existence of communal rights, both the UUPA and the PP of land registration, does not regulate it as part of land rights or the object of land registration. As well as the Forestry Law and the Plantation Law which in charge in land management law in the field of Forestry and Plantations do not regulate Communal Rights on Land. Thus, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 is declared to have no binding power because its formation is not mandated by the laws and regulations above, as well as the Communal Rights Certificate on Land can be set aside, especially in the Forestry and Plantation sectorKeywords: communal rights to land; forestry; plantation.


Copyrights © 2018






Download : Full PDF (243.683 KB)
Original Source : http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.6
Google Scholar : Check in googleschoolar

Journal Info

Abbrev

bhl

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Jurnal Bina Hukum Lingkungan adalah jurnal ilmiah yang terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan April dan Oktober yang di terbitkan oleh Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) Artikel yang dimuat pada jurnal Bina Hukum Lingkungan akan di publikasikan dalam bentuk cetak dan ...