Jurnal Hukum Respublica
Vol 16 No 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana

DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM


Andrizal, Andrizal



Article Info

Publish Date
13 Jun 2018

Abstract

Demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sesuai harapan. Dalam kenyataannya pelaksanaan demonstrasi dapat berujung menjadi anarkis dan tidak terkendali, meskipun telah aturan yang tegas. Artikel ini menganalisis pelaksanaan demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil analisis dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa  ketertiban mahasiswa berdemonstrasi  di  Kota Pekanbaru  belum berjalan efektif  menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mahasiswa cenderung  tidak memberitahukan rencana aksi demonstrasi kepada pihak kepolisian, aksi demonstrasi mahasiswa melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aksi demonstrasi  mahasiswa berubah  tidak tertib dan cenderung anarkis. Hambatan yang  dihadapi dalam  pelaksanaan demonstrasi  karena  adanya pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demonstrasi tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi,  pengamanan yang kasar yang tidak bertanggung jawab,  intervensi dari pihak keamanan  terutama intelijen, provokasi, pejabat atau  sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik fisik, pengamanan aksi yang kasar,  dan penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi beberapa hambatan itu adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kepada  mahasiswa  di Kota Pekanbaru agar mereka memahami substansi peraturan tersebut,  pihak kepolisian  harus  memahami kondisi demonstrasi mahasiswa,  pendanaan yang mencukupi, dan aturan hukum yang  jelas dan mengikat.


Copyrights © 2018






Download : Full PDF (149.282 KB)
Original Source : https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1431
Google Scholar : Check in googleschoolar

Journal Info

Abbrev

Respublica

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Hukum Respublica ((ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science, published twice in Mei and November by the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. This journal warmly welcomes contributions from scholars and practitioners of related ...