Jurnal Teknik PWK
Vol 2, No 3 (2013): Volume 2 No 3 Tahun 2013

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN KARTINI SEMARANG


Hidayati, Nurani Nurul ( Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro ) , Wahyono, Hadi ( Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro )



Article Info

Publish Date
18 Jun 2013

Abstract

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang memiliki kebijakan terkait penataan pedagang kaki lima termasuk pada lokasi yang cukup potensial seperti kawasan Jalan Kartini yang terkenal sebagai “pasar burung”. Permasalahan yang berinti pada dampak dari suatu kebijakan yang ada terhadap PKL maupun pemerintah di kawasan Jalan Kartini Kota Semarang tersebut dapat dikerucutkan menjadi pertanyaan penelitian yakni bagaimana dampak kebijakan penataan PKL di kawasan Jalan Kartini Semarang. Berdasar pada pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan yang dilakukan menurut persepsi pemerintah dan PKL dengan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kesamarataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode purposive sampling untuk penentuan narasumber. Terdapat perbedaan hasil menurut pemerintah dan PKL yakni kriteria efisiensi yang menurut PKL telah sesuai sedangkan menurut pemerintah tidak sesuai, kriteria kecukupan yang telah sesuai menurut PKL sedangkan menurut pemerintah tidak sesuai dan kriteria responsivitas yang sesuai menurut pemerintah dan tidak sesuai menurut PKL. Untuk kriteria efektivitas dan ketepatan, keduanya tidak sesuai menurut pemerintah ataupun PKL. Berbeda dengan sebelumnya, kriteria ekuitas telah sesuai baik menurut pemerintah maupun PKL. Berdasar pada seluruh kriteria di atas maka dampak kebijakan penataan PKL yang ada masih memberikan dampak negatif menurut pemerintah maupun PKL karena belum memenuhi seluruh kriteria yang ada. Diperlukan perubahan kebijakan bagi kriteria yang belum terpenuhi menurut pemerintah maupun PKL dengan jangka waktu yang jelas serta melibatkan peran PKL agar kebijakan tersebut dapat mewujudkan kepentingan umum sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.


Copyrights © 2013







Original Source : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2852
Google Scholar : Check in googleschoolar