Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011

Kajian Best Practice Inovasi Pemerintah Kabupaten Garut : Menikah Dan Menanam Pohon


Soehartono, Octa ( Lembaga Administrasi Negara E-mail: octasoehartono@yahoo.co.id, fitria.rizky@gmail.com ) , Fitria, Rizky ( Lembaga Administrasi Negara E-mail: octasoehartono@yahoo.co.id, fitria.rizky@gmail.com )



Article Info

Publish Date
22 Jan 2013

Abstract

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah baik dalam tataran Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat penting untuk diimplementasikan dimana salah satu agenda tersebut adalah penerapan Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu strategi untuk menghadapi era baru dengan menghasilkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, konsisten, terintegrasi, dan responsive secara berkesinambungan. Maka diperlukan Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah masalah kependudukan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam bahasan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi masalah berupa adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi terhadap lahan kritisnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten dengan lahan kritis terluas di Propinsi Jawa Barat yaitu 89.917 Ha. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga menghadapi masalah tingginya angka perkawinan dan perceraian dimana dalam kurun waktu setahun terdapat 27 ribu pasangan yang menikah. Ini tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban menanam pohon bagi warganya yang menikah dan bercerai. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemulihan lahan kritis sekaligus mengontrol tingkat pernikahan dan perceraian di wilayah Kabupaten Garut. Kata kunci: Reformasi birokrasi, otonomi daerah, lahan kritis, pernikahan dan perceraian


Copyrights © 2013






Download : Full PDF (181.943 KB)
Original Source :
Google Scholar : Check in googleschoolar