Vol 1, No 1 (2011): Edisi Khusus Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011

Otonomi Daerah Dan Perda-Perda Bias Agama


Silaen, Victor ( Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UPH Tangerang, Banten E-mail: victorsilaen@gmail.com )



Article Info

Publish Date
22 Jan 2013

Abstract

Perubahan politik pasca-Soeharto yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi politik ditandai dengan maraknya peraturan daerah (perda) bias agama di sejumlah daerah. Di satu sisi, kemunculan perda-perda tersebut merupakan ekses dari kebijakan Otonomi Daerah, sementara di sisi lain merupakan dampak dari demokratisasi yang bergulir deras di berbagai aras dan aspek kehidupan. Dari perspektif hukum, perda-perda tersebut sangat perlu dikritisi karena sebagian substansinya cenderung bertentangan dengan perundangan dan peraturan di atasnya. Sementara dari perspektif politik, substansi perda-perda tersebut juga dinilai banyak yang melanggar hak asasi manusia, dan karena itu juga merupakan antitesis dari perkembangan politik Indonesia yang semakin modernis. Berdasarkan itu maka diragukan jika kebijakan Otonomi Daerah di sejumlah daerah yang ditandai dengan maraknya perda bias agama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: otonomi daerah, peraturan daerah, bias agama.


Copyrights © 2013






Download : Full PDF (172.137 KB)
Original Source :
Google Scholar : Check in googleschoolar