Perspektif
Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH (KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

Bagijo, Himawan Estu ( Balitbangda Bidang Hukum dan Konstitusi Provinsi Jawa Timur )



Article Info

Publish Date
27 Oct 2010

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemikiran memberikan deskripsi hak asasi sebagai sebuah konsekwensi dari keberadaan Natural Rights manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam arti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (state of nature) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif, hak politik warga “hak untuk memilih” telah dijamin oleh putusan MK, namun dalam pelaksanaannya tentu masih harus dikaji secara mendalam. Pernyataan ini wajar dalam hal pemahaman warga dan petugas TPS terhadap putusan ini belum secara keseluruhan dipahami.Elections main tasks of the Election Commission established under Law No. 48 Year 2008 about Election. Article 2 paragraph (1) of the Constitution of the Republicof Indonesia 1945 states that “sovereignty in the hands of the people and executed accor ding to the Constitution.” Thought to provide a description of rights as a consequence of the existence of Natural Rights of man as God’s creatures. These rights are innate (natural) in meaning who create and inspire the human mind and opinion,  every person born with those rights, the rights were owned by humans in a state natural (state of nature) and then brought in social life. The normative, political rights citizens’ right to choose “has been secured by the decision of the Court, but in its implementation would still have to be studied in depth. This statement is reasonable in terms of understanding people and polling officers against this decision has not been a whole.

Copyrights © 2010