Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Vol 11, No 02 (2008)

SKENARIO PELAKSANAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI: APAKAH MENUJU DESENTRALISASI SETENGAH HATI DI SEKTOR KESEHATAN?

Trisnantoro, Laksono (Unknown)



Article Info

Publish Date
16 Dec 2013

Abstract

Bukti empirik di berbagai negara menyatakanbahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakandesentralisasi membutuhkan waktu, proses yangrumit, dan penghalusan-penghalusan. Dapat dipahamibahwa ada pihak yang tidak sabar denganpelaksanaan desentralisasi. Bagi pihak yang kontradengan kebijakan ini maka kata desentralisasi menjadihal yang tidak lagi menarik untuk dipergunakan.Namun harus ditegaskan bahwa Undang- Undang (UU)No. 32/2004 menyatakan bahwa sektor kesehatanmerupakan bidang yang harus didesentralisasikan.Undang – Undang (UU) ini diikuti dengan berbagaiPeraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 38/2007,PP No. 41/2007, PP No. 08/2008 yang memastikanpelaksanaan desentralisasi. Mau atau tidak mau,kebijakan desentralisasi sudah merupakan kebijakannasional dalam tingkat UU, kecuali apabila terjadiamandemen. Pada tahun 2008 ini sudah terjadi situasi“Point of No Return”.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi ketidakpastian yang ada adalah: pihakmana yang akan “lebih berpengaruh” dalam strategipembangunan kesehatan di Indonesia: apakah yangpro sentralisasi ataukah yang pro desentralisasi.Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian tentangpelaksanaan kebijakan desentralisasi kesehatan diIndonesia?Berbagai teori perencanaan sering gagalmemperkirakan masa depan. Salah satu penyebabkegagalan adalah asumsi bahwa perkembangan kemasa depan adalah sesuatu yang linier. Sementaraitu kenyataan menunjukkan bahwa masa depandapat bervariasi akibat berbagai faktor. Dalam halini dibutuhkan perencanaan yang bersifat skenario.Perencanaan berdasar skenario (scenario planning)bukan merupakan kegiatan untuk memilih alternatif,akan tetapi lebih untuk pemahaman bagaimana tiapkemungkinan akan berjalan. Dengan pemahamanini sebuah lembaga atau negara dapatmempersiapkan diri dalam membuat berbagaikeputusan strategis untuk menghadapi berbagaikemungkinan di masa mendatang. Perencanaanskenario adalah alat bantu untuk melihat ke depanyang penuh ketidak-pastian.Inti perencanaan skenario adalahpengembangan gambaran mengenai kemungkinankemungkinankondisi di masa mendatang danmengidentifikasi perubahan-perubahan, sertaimplikasinya yang muncul sebagai akibat darikondisi tersebut. Referensi lain menyebutkan bahwaperencanaan skenario dilakukan untuk menilaiskenario-skenario yang memungkinkan untuk suatukegiatan: kemungkinan terbaik, kemungkinanterburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi kesehatan di Indonesia, faktor yangtidak pasti adalah keinginan pemerintah daerah danpemerintah pusat untuk menjalankan desentralisasidengan sepenuh hati. Dengan menggunakan keduakemungkinan tersebut ada 4 skenario yang mungkin:skenario 1, adalah situasi dimana pemerintah pusatbersemangat untuk melaksanakan desentralisasi,berusaha melaraskan struktur organisasinya denganpemerintah daerah, dan pemerintah daerahbersemangat pula untuk melakukannya. Skenario2: terjadi situasi dimana pemerintah pusat(khususnya Departemen Kesehatan) cenderungingin sentralisasi, sementara pemerintah daerahberada dalam sistem yang semakin desentralisasi.Skenario 3: Pemerintah pusat tidak berkeinginanmelakukan desentralisasi di bidang kesehatandemikian pula pemerintah daerah. Akibatnya terjadiperubahan UU (amandemen UU No. 32/2004)sehingga kesehatan kembali menjadi sektor yangsentralisasi; dan skenario 4: pemerintah pusat(Departemen Kesehatan dan DPR) berubah menjadibersemangat untuk desentralisasi, namunpemerintah daerah tidak mau menjalankan.Skenario mana yang paling besarkemungkinannya terjadi? Jika tidak ada usahaapapun, dikhawatirkan skenario ke-2 yang akanterjadi. Skenario ini dapat disebut sebagaidesentralisasi setengah hati. Keadaan ini sudahterjadi saat ini dan juga pernah terjadi di berbagainegara yang melakukan desentralisasi. Sesuaidengan predikatnya yang setengah hati, kebijakandesentralisasi tentu tidak akan memberikan dampakpositif pada pembangunan kesehatan. Oleh karenaitu, perlu berbagai usaha agar mengurangiprobabilitas skenario 2, untuk masuk ke skenario 1.Laksono Trisnantoro (trisnantoro@yahoo.com )

Copyrights © 2008