Jurnal Beraja Niti
Vol 2, No 6 (2013)

KAJIAN TEORITIS KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 10/PUU-X/2012)

Suhartini, Iin (Unknown)



Article Info

Publish Date
08 Jul 2013

Abstract

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012 keluar, terjadi Perubahan alur dalam Penetapan Wilayah Pertambangan. Melalui keputusan ini, muncul anggapan bahwa kewenangan penetapan wilayah pertambangan berada ditangan pemerintah daerah. Padahal, penetapan wilayah pertambangan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan terlebih dahulu. Kewenangan menentukan ini dianggap lebih besar dari kewenangan sebelumnya. Wilayah Pertambangan merupakan landasan dalam kegiatan pertambangan. Sehingga dalam penetapannya perlu dilakukan pengaturan yang meminimalisir resiko yang ada. Tulisan ini akan membahas tentang Perubahan Penetapan Wilayah Pertambangan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012. Kata Kunci : Penetapan, Wilayah Pertambangan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Copyrights © 2013






Journal Info

Abbrev

beraja

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Beraja Niti adalah Jurnal Ilmiah Elektronik (E-Journal) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang menyajikan karya tulis ilmiah, artikel, opini dan hasil penelitian terkait isu-isu aktual perkembangan hukum, baik secara teori maupun ...