Articles

Found 5 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BELANTING DALAM MELAKSANAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA ASASANDI, I GUTI NGURAH ARYAWAN; AFZAL, MUHAMMAD
GANEC SWARA Vol 13, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.536 KB)

Abstract

This study aims to determine the level of village community participation in village development planning meetings to establish village government work plans (RKPDes). Belanting village is chosen using the Perposive Sampling method, with the research method using Descriptive Research. The research data collection technique uses observation techniques. From the results concluded: (1) The level of participation of the community attendance is high, (2) The constraints faced by the community when facing the development planning meeting are the letter of invitation in the village planning meeting.
Penyelesaian Perkara Kecelakan Lalu Lintas Di Jalan Raya Afzal, Muhammad; Hidayat, Rahmad
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.994 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a), Untuk Mengetahui bagaimanakah upaya pencegahan dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas (b) untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian perkara kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bekal pengetahuan dalam mengkaji atau menerapkan suatu ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, hukum acara pidana, melalui suatu tindakan empiris di lapangan/masyarakat. Sedangkan secara praktis, bahwa hasil peneltian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai suatu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pejabat / aparat terkait untuk  meningkatkan  kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam penerapan peraturan hukum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai  peraturan perundang-undangan. Ketentuan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada dengan ketentuan Pasal 6 KetetapanMPR No.VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.
Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter Afzal, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.634 KB)

Abstract

One of the causes of malpractice is a mistake whose shape is intentional and negligence in criminal law. So that in case of actions carried out by doctors and patients more menenderita result of the disease initially, disability, and even death, then it is categorized as a medical malpractice that may be subject to criminal. But if we look at the malpractice of a legal point of view, it is difficult to find the point of balance and fairness objective for both sides both and physicians as a victim itself. A responsibility will arise after the legal act occurred, which is basically the responsibility aims to make something bad into balance by doing something else instead. In particular criminal act of malpractice itself would be difficult to give a rational accountability for actions carried out, but public law gives space to the forced power in it to give an account as well the protection of victims and private law will provide space for compensation for actions that harm the other person, which includes how much compensation costs incurred during the treatment and after the occurrence of malpractice. In addition there is also immaterial damages that are difficult to determine where the nominal amount as losses related to mental and psychic victim, so it needs a better approach to form emotional relationships that are the responsibility and protection
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM KELALAIAN DOKTER TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA Afzal, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.395 KB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari masalah mengenai perlindungan hukum dari aspek hukum pidana bagi pasien karena kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dan dokter kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum positif yang dapat memberikan perlindungan hukum dari aspek hukum pidana bagi pasien karena kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter karena kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Data penelitian ini berupa data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan pendapat para pakar hukum. Tekhnik dan instrumen pengumpulan data serta sumber data dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif dan tekhnik analisis yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu hukum positif meliputi 3 undang undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien yaitu diatur dalam KUHP, Undang-undang Kesehatan dan Undang Undang Praktik Kedokteran namun masih sangat kurang memberikan perlindungan hukum pidana bagi pasien “karena kelalaian” dokter dalam pelayanan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dokter karena kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan berupa pidana berdasarkan asas kesalahan, pidana berdasarkan vicarious liability, pidana berdasarkan asas strict liability atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya (dokter), dan pidana berdasarkan teori identifikasi, bahwa tindakan dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi
PELAYANAN PENGGUNAAN LISTRIK PRABAYAR (LISTRIK ELEKTRIK) PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAWA RAYON ALAS Hidayat, Rahmad; Afzal, Muhammad; Suryani, Erma
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.648 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan semakin membuat tuntutan masyarakat guna terwujudnya kualitas pelayanan prima yang setara tanpa membandingkan latar belakang sosial maupun ekonomi. Tuntutan ini ditujukan secara menyeluruh terhadap aparatur pemberi pelayanan melalui birokrasi atau organisasi pelayanan masing-masing baik yang bersifat pelayanan administratif, barang dan jasa. Salah satu organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbawa khususnya pada PLN Rayon Alas di Kecamatan Alas. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik Negara (BUMN) yang mengurusi semua aspek kelistrikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbawa Rayon Alas, khususnya pada penggunaan listrik prabayar di Kecamatan Alas dan apa saja keunggulan dan kelemahan penggunaan listrik prabayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Adapun jenis data yang diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara, observasi dan data sekunder yaitu data tambahan berupa dokumen, arsip dan lain-lain. Kemudian data tersebut dianalisis mengunakan metode interaktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbawa khususnya PLN Rayon Alas sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti tarif tenaga listrik yang disediakan, daftar biaya pasang baru, tahapan pengajuan permohonan pemasangan listrik yang sudah terlaksana dengan baik sampai pada akses pembelian pulsa listrik prabayar di Rayon Alas yang mudah. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Alas dalam penggunaan listrik prabayar memberikan pelayanan yang baik, tidak membeda-bedakan pelanggan berdasarkan tingkatan, mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, serta belum pernah terjadi masalah dan komplen selama menggunakan listrik prabayar oleh masyarakat