Indah Yanti, Bayu Vita
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu di Ciamis, Jawa Barat Nasution, Zahri; Indah Yanti, Bayu Vita
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.999 KB) | DOI: 10.15578/marina.v9i2.430

Abstract

Situ Panjalu merupakan situ alam yang dimanfaatkan untuk penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar. Alat tangkap yang digunakan berupa alat tangkap jala tebar, gill net, sirib (anco) dan pancing. Ikan yang tertangkap sebagian dibudidayakan di karamba jaring apung (KJA). Situ Panjalu juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata budaya dengan memanfaatkan Nusa Gede sebagai lokasi ziarah. Meskipun pengelolaan Situ Panjalu untuk perikanan belum diatur secara formal. Pengaturan terkait dengan penggunaan alat tangkap, mesh size dan kawasan restocking dilakukan secara informal melalui himbauan dari aparat desa. Sementara itu, pemerintah desa dan Yayasan Borosngora yang mempunyai wewenang mengelola Situ Panjalu masih sebatas pada pengaturan kegiatan pariwisata.
Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Analisis Penerapan kebijakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten) Indah Yanti, Bayu Vita; Yulisti, Maharani
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1199.134 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i1.5806

Abstract

Kabupaten Pandeglang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Perolehan pendapatan yang bersumber dari retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk kabupaten ini. Penghapusan retribusi perikanan merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir tahun 2009, namun hingga tahun 2010 belum dapat dilaksanakan di kabupaten ini. Tulisan ini menganalisis kebijakan terkait dengan penyebab belum dapat diterapkannya kebijakan nasional penghapusan retribusi tersebut. Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan retribusi perikanan di kabupaten Pandeglang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan para pihak terkait (stakeholders) menginginkan perubahan kebijakan tersebut secara formal sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.