Kurniawan, Muhammad Faozi
Center for Health Policy and Management

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN Andiyanto, Budi; Trinantoro, Laksono; Kurniawan, Muhammad Faozi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.638 KB) | DOI: 10.22146/jkki.9917

Abstract

Latar belakang : Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.Tujuan:Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan.Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai;Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan  Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuhdan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada.Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan: kebijakan  Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Sakit
Dampak Keterlibatan BAPPEDA dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SKPD Lintas Sektor bagi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Harbianto, Deni; Trisnantoro, Laksono; Marthias, Tiara; Kurniawan, Muhammad Faozi; Putri, Likke Prawidya; Marbun, Deswanto
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.697 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v5i2.30786

Abstract

ABSTRACTBackground: Maternal and child mortality rate in Indonesia is still high. Indonesia is also expected not to reach the target of MDG 4 and 5 in 2015. In an effort to improve the health status of mothers and children in the context of decentralization, planning and budgeting at the district health is an important element of the health system. Evidence-Based Budgeting Planning Approach (EBP/PPBB), is a planning approach models that use data and academic health evidence in the framework of program decision-making as a references. Objectives: Describe the impact results of the PPBB KIA implementation in order to analyze, the impact of BAPPEDA involvement in maternal and child health planning advocacy through coordination across sectors.Research Methods: This study is a descriptive-correlative study that analyze the impact of BAPPEDA involvement in cross- sectoral planning for MCH programs, that are carried out in accordance with bottleneck analysis of the existing health system, using 66 interventions based continuum of care.Results: Cross-sectoral involvement in the planning and budgeting for MNCH brings a positive impact on the district health work plan. Bappeda involvement is crucial to coordinate cross-sectoral program for MNCH.Conclusions: Capacity of district planning staff is limited and should be improved, lack of evidence in planning is due to lack of health data, and the cross sector advocacy for health budgeting is insufficient. PPBB approach can improve capacity on planning on evidence-based and integrated planning for MNCH across-sectoral. Key Word: Planning, Maternal and Child Health, Cross Sectoral ABSTRAKLatar Belakang: Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih tinggi. Indonesia juga diprediksi tidak dapat mencapai target MDG 4 dan 5 pada tahun 2015. Dalam upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak dalam konteks desentralisasi, perencanaan dan penganggaran kesehatan di kabupaten merupakan elemen sistem kesehatan yang penting. Pendekatan Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti (PPBB) KIA, merupakan bentuk model perencanaan yang menggunakan bukti data dan referensi akademis dalam rangka pengambilan keputusan program kesehatan.Tujuan: memaparkan hasil implementasi PPBB-KIA dalam rangka melihat hubungan keterlibatan Bappeda dalam advokasi perencanaan perencanaan kesehatan ibu dan anak melalui koordinasi lintas sektor.Metode Penelitian: Kajian ini secara deskriptif-korelatif keterlibatan Bappeda dalam perencanaan lintas sector untuk progam KIA yang dilakukan sesuai dengan sumbatan sistem kesehatan yang ada dan berdasarkan 66 intervensi berbasis continuum of care.Hasil: Keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan dan penganggaran KIA membawa dampak positif terhadap rencana kerja. Peran Bappeda semakin kuat dan memberikan kontribusi positif dalam kegiatan ini. Keterlibatan Bappeda terlihat berpengaruh dalam koordinasi program KIA untuk lintas sektor. Kesimpulan: Peningkatan kapasitas staf perencanaan kabupaten yang masih terbatas, kurangnya data kesehatan, peran advokasi lintas sektor ke Pemda yang belum kuat untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pendekatan PPBB dapat meningkatkan kapasitas perencanaan KIA secara berbasis bukti nyata terpadu dan terintegrasi dan lintas sektor di daerah. Kata Kunci: Perencanaan, Kesehatan Ibu dan Anak, Lintas Sektor