A. Rani, Faisal
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal, Faisal; A. Rani, Faisal; Hasyim, Syarifuddin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.225 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12313

Abstract

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempunyai kewenangan untuk memebentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Kinerja DPRA dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang legislasi tersebut turut menentukan arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintahan di Aceh. Banyak elemen-elemen publik yang menganggap kinerja DPRA sejak tahun 2009-2016 belum optimal. Hal ini tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran pemerintah Aceh dalam proses pembentukan legislasi ikut berpengaruh terhadap kinerja DPRA dibidang legislasi. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi lemah, dimana dalam rentang waktu tersebut hampir setiap tahunnya DPRA tidak pernah mencapai target dalam pembentukan produk legislasi sesuai dengan jumlah rancangan prolega prioritas. Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi yaitu faktor kekuasaan formal lembaga DPRA, kualitas anggota DPRA, kemauan dan ruang politik yang dimiliki DPRA dan iklim politik serta pola komunikasi yang dibangun DPRA dengan Pemerintah Aceh. Konsep persetujuan bersama yang dijalankan oleh DPRA bersama pemerintah Aceh dalam membentuk qanun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Article 23 point (1) (a) the Law Number 11 of 2006 on Government of Aceh regulate that the House of Representative of Aceh Province (DPRA) has authority to enact Qanun Aceh along with the Governor based on bilateral consent. DPRA’s performance in regard to its authority in legislation has influence to development and policy of Aceh’s Government. During 2009-2016, several public elements consider that DPRA is lack to perform its function as legislative body. This view is triggered by some factors. Also, the role of executive body in legislation process has influence to DPRA’s performance as bill maker. The research describes that the productivity of DPRA within 2009-2016 as legislature body is delicate. During this period, almost each year DPRA failed to reach quantity target to enact bills as mention in annual program of bills priority. The lack of performance of DPRA in operating its function as legislative board is affected by several factors, inter alia, the formal power of DPRA, the quality of Members of Parliament, willingness and political chance of DPRA, and political climate including the pattern of communication that has been constructed by the Aceh Parliament with the Aceh Government.
Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Putra, Agus Kelana; A. Rani, Faisal; Syahbandir, Mahdi
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.87 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8479

Abstract

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, “kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan  tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata  usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, (BUMN) dan (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara tidak ada sama sekali karena tidak ada satupun ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah. Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution oofice by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the government”. The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government istitutions, State’s Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative satates. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds andthe function and duties of the Attorney has not been eminentamongsstakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civiland administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satate’s lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honourand the government pride.