Arifin, Hafidz Putra
Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA Arifin, Hafidz Putra
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.124 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1034

Abstract

Politik hukum adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan cara-cara administrasi negara yang mencakup kegiatan legislasi dan regulasi untuk menciptakan perangkat undang-undang dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan, serta memperkuat konstitusi. Politik hukum perlindungan cagar budaya yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Perhatian terhadap cagar budaya dirasa masih kurang karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti pendirian bangunan di kawasan cagar budaya, penjarahan, dan aksi vandalisme. Tulisan ini akan membahas kebijakan-kebijakan cagar budaya dalam perkembangan politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan penerapan kebijakan terhadap cagar budaya kurang maksimal. Hal ini harus diperhatikan karena kebudayaan diberikan perlindungan oleh konstitusi.
POLITIK HUKUM CAGAR BUDAYA DALAM PERLINDUNGAN IDENTITAS BANGSA INDONESIA Arifin, Hafidz Putra
Veritas et Justitia Vol 4, No 2 (2018): VERITAS ET JUSTITIA
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.3008

Abstract

The 1945 Constitution contain a ruling obligating the government to protect and preserve all cultural objects, manifestation of the nation’s culture, as cultural heritage.  It is conceded that the political will as reflected in regulations made from time to time on the protection of the nation’s cultural heritage are oriented towards preservation of the Indonesian identity and furthering social welfare. In reality however, cultural heritage objects are vulnerable to looting, willful destruction or lack of care. Using a juridical normative method, the author shall examine existing rules and regulation regarding protection of cultural heritage.  One important finding from this research is that low quality of cultural heritage protection is the result of low societal understanding of the importance of cultural heritage in the making of the national identity.