Rasyid, M. Nur
Universitas Syiah Kuala

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik Setyawati, Desy Ary; Ali, Dahlan; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.425 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9638

Abstract

Transaksi elektronik adalah  suatu transaksi perdagangan atau perniagaan baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui internet. Dengan adanya transaksi elektronik sangat menguntungkan bagi pihak konsumen dalam memilih berbagai jenis barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat memungkinkan terjadi  mengingat transaksi elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhapa konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsure penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penyalahgunaan keadaan yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah melanggar Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Penyalahgunaan keadaan juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku.  Akibat dari penyalahgunaan keadaan dari pihak pelaku usaha mengakibatkan pihak konsumen mengalami kerugian dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Selain UUPK dalam transaksi elektronik mengenai perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). UUITE menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang terdapat dalam Pasal 9 UUITE yang menyatakan bahwa,” Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini sepatutnya negara hadir terutama dalam wujud hukum yang mengatur dan memberi perlindungan kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1  UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Electronic transaction is a trading or commercial transaction in the form of distributing, purchasing, selling, marketing of goods and services by using electronic media connected via internet. With the electronic transaction is very beneficial for the consumer in choosing various types of goods but violations of consumer rights is possible because electronic transactions have characteristics different from conventional transactions. Therefore, the need for legal relief on consumers in buying and selling of goods containing elements of misuse of the circumstances associated with the Act Number 8, 1999 concerning Customer Protection (UUPK). Abuse of the state that is often done by the business actor is violating Article 4 UUPK concerning consumer rights. Abuse of the situation can also be done by the business actor by stating the standard clause does not comply with Article 18 UUPK about the ban on the inclusion of the standard clause. As a result of misuse of the circumstances of the business actors resulted in the consumer losses and resulted in a default. In addition to UUPK in electronic transactions concerning consumer protection is also regulated in the Information and Electronic Transaction Act (UUITE). UUITE explains the business actors' responsibility to consumers contained in Article 9 UUITE states that, "Business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information relating to the terms of contracts, producers and offered products". This Article describes the responsibility of business actors in providing actual information about their online store and information related to the inclusion of standard clauses to avoid the occurrence of wanprestasi between the consumer and business actor. Under these circumstances, the state should be present primarily in the form of laws that regulate and provide protection to consumers, as described in Article 1 point 1 UUPK mention that Consumer Protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers.
Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie) Nazaruddin, Nazaruddin; Djalil, Husni; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.324 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8478

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penyidik polisi maupun pejabat kepolisian lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Pidie adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek,  bukan sebagai objek.Penyidik Polres Pidie menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap  pekerjaan  maupun  kegiatan  pasti  ada  kendala-kendala  yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor pengalaman kerja lapangan, tersangka yang sakit atau pura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik. Metode pendekatan studi kasus data skunder melalui data kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik dengan tersangka dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya penyidik untuk menghormati hak tersangka dalam proses pemeriksaan, sehingga tercapainya profesionalitas polisi dalam sebuah pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan maupun  dalam penyidikan perkara. It is hoped that the state will fulfill the functions of fulfillment and enforcement of human rights for the citizens. Specifically related to the protection of the human rights of the suspect or defendant, ie in order to limit the abuse of power and the arbitrariness of police investigators and other police officers. The examination of every suspect in the Pidie Police Force is a description of the criminal case being examined. The suspect shall be the object of examination which shall be regarded as a human being entirely obliged to be protected by law and guaranteed his right as a human being. Suspects must be placed on the status of human beings who have dignity and dignity and should be judged as subjects, not as objects. Police Investigator Pidie puts the suspect as a whole person, who has the dignity, dignity and dignity and human rights that can not be deprived of him. The suspect has been granted a set of rights by the Criminal Procedure Code, including the right to immediate examination, the Suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him or her about what is suspected to him at the time of the examination, the right to freely give the investigator the right to Get an interpreter in every examination, Right to get legal assistance at each examination level and others. Every job or activity must have constraints faced by the person doing the work or activity. This happens because everyone has different characters, attitudes or traits and physicalities. In conducting an investigation there will also be obstacles that arise experienced by the investigator. Constraints faced by investigators in respecting the protection of suspects' rights are factors of fieldwork experience, sick or ill-treated suspects, suspects who do not recognize a crime, and a suspect with a physical disability. The approach method of secondary data case study through library data and primary data was obtained from interviews with investigators with suspects and informants. The results of this study indicate that the importance of investigators to respect the rights of suspects in the examination process, so that the achievement of professionalism of the police in a examination either at the level of investigation or in the investigation of the case.Keywords : Human Rights, Protection, Investigator And Suspects.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama Maulinda, Rizqa; Dahlan, Dahlan; Rasyid, M. Nur
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.118 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v18i3.5928

Abstract

ABSTRAK. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha/ perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban keduabelah pihak untuk melakukan hubungan kerja. Pasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu di jelaskan bahwa PKWT Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Keterlibatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang menimbulkan perbedaan bahwa pekerja yang tidak didasarkan pada jenis, kegiatan yang bersifat sementara dapat diperjanjikan berdasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Dalam Pasal 62 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu harus diperbaiki sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang mengenai jangka waktu berlakunya suatu perjanjian kerja, agar para pekerja/buruh tidak dirugikan oleh pihak pengusaha/perusahaaan. Legal Protection for Workers in Particular Time Contract Agreement in PT. Indotruck Utama ABSTRACT. The employment agreement is an agreement between the workers/laborers and employers/companies or employers that contains the terms of the rights and obligations of both parties to the employment relationship. Article 1 General Provisions Certain Time Employment Agreement According to Decree No. 100 of 2004 on the Implementation of the Employment Agreement Provisions specific time in explaining that PKWT work agreement between the workers/laborers with employers to hold a working relationship within a certain time or to work certain. Complicity between employers and workers/laborers who make a difference that the workers were not based on the type of activity that is temporary may be contracted by PKWT on the basis of the time period. In Article 62 Act No. 13, 2003 on Employment states that the parties terminate the employment relationship shall pay compensation amounting to the wages of workers until the time of expiry of a work contract. Legal protection for workers specified time should be corrected as specified by law regarding the period an employment agreement, workers/laborers are not harmed by pihakt employers/firms.
Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah Muhibuddin, Muhibuddin; Syahbandir, Mahdi; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.826 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8474

Abstract

Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung membatasi pengajuan upaya hukum kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah. Pembatasan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan (yustisiable) yang ingin mendapatkan keadilan jika pada tingkat pertama dan banding tidak diterima gugatannya. Di samping itu, pembatasan tersebut telah merubah sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembatasan upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tinjauan keadilan kepada warga negara dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pengajuan upaya hukum untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Akibat pembatasan tersebut sangat merugikan warga negara yang ingin memperjuangkan haknya dan tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.Article 45 (2) point C of the Act Number 5, 2004 on the Supreme Court Especially Limiting judicial review on the decision of the object of civil administrative state’s case which its lawsuit is the decision of officials in district, municipality or provincial officials. The limitation is not fair towards every justice seekers who are willing to obtain justices in the first court and the court of appeal have not tried the cases fairly. Apart from that the limitation has changed the justice system in Indonesia consisting of the first instance court, the court of appeal, and review court of the Supreme Court. This research aims to know the reasons of such limitation in the Act Number 5, 2004, justice review for citizens and principles of well law making. This is juridical normative research, which is trying to identify legal substances. The sources of data are secondary that are primary, secondary and tertiary legal sources. The research shows that the limitation of judicial review is to reduce the number of cases at the Supreme Court. The result of the nullification causes loss for citizens who are trying to fight for their rights and it does not reflect the principle of well law making process.
Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Anzari, Mudhafar; Sarong, A. Hamid; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.09 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10586

Abstract

Pendidikan inklusif adalah sebuah layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus yang tergolong luar biasa dikarenakan kondisi fisik, mental maupun kecerdasan luar biasa. Tahapan Implementasinya ditemukan kendala pada pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan hak pendidikan maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan menggunakan pendekatan mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inkusif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dalam hal pengelolaan, pengembangan, maupun peningkatan mutu pendidikan inklusif yang terlihat pada implementasinya di sekolah-sekolah. Padahal pemerintah punya tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan sekolah inklusif. Sekolah menyelenggarakannya berdasarkan kemampuan sumber daya guru seadanya dengan aksesibilitas yang kurang mendukung. Padahal pendidikan inklusif itu sendiri bersifat terbuka untuk anak dengan segala jenis hambatan yang dialaminya. The special education inclusive  to students who have difficulty in following the learning process because of physical, emotional, mental, social, and / or have the potential of intelligence and special talent. Stages of Implementation constraints on the Government as found in charge of fulfilling the rights education as well as schools as education providers. For that needed further research concerning the holding of inclusive education in Banda Aceh. This research method is empirical juridical legal research on the implementation of inclusive education, using an approach examines all legislation concerning inclusive education. The results showed Banda Aceh city government hasn't been fullest in terms of management, development as well as improved quality of education for inclusive seen on its implementation in schools. Where as the Government had a responsibility to improve the quality of education and empowerment of inclusive schools. The school commissioned the work based onthe ability of the resource teacher potluck with less accessibility support. But the inclusive education it self are open to children with all types of barriers that affect them.
Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga) Andriyani, Fepry; Rasyid, M. Nur; Din, Mohd.
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.854 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8473

Abstract

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih pada pemberian sanksi pidana. Hasil penelitian narapi dana anak yang terkena perkara narkoba di Aceh belum dapat dilaksanakan, karena selama ini tidak ada putusan hakim yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi narapidana anak perkara narkoba. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak perkara narkoba yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak Hukum, faktor Sarana prasarana dan faktor lingkungan.Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi antar instansi aparat penegak hokum dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana anak perkara narkoba. Article 67 of the Act Number 35, 2014 regarding Child Protection stipulates that special protection towards a child abusing drug must be done through Monitoring, Prevention, Care and Rehabilitation; however, The law enforcement conducted by law enforcers towards a child abusing drugs is more focusing on repressive way, which is by convicting the perpetrators. The findings are In regard with the juvenile prisoners having problem with the violation of the Act in Aceh especially in Lhoknga Detention Service has not been able to be conducted, as recently, there are no decisions of courts ordering rehabilitation for the prisoners at the narcotic cases. The obstacles faced in the implementation of rehabilitation right fulfillment of children prisoners’ committing narcotic crime are law, its enforcers, infrastructures and environment. The efforts conducted are coordination amongst institutions of law enforcers and guidance of the prisoners through the rehabilitation.
Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Gunawan, Teuku Hendra; Ali, Dahlan; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12530

Abstract

Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa tindak pidana narkotikabernama Ket San.Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Permasalahan yang perlu dikaji yaitu hubungan antara tersangka dengan polisi penangkapdan pembuktian kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.Tujuan penulisan untuk mengetahui hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap dan bagaimana kekuatan pembuktian saksipolisi penangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba.Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Polisi Penangkap boleh bersaksi sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan tidak dapat dipertimbangkan apabila keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, secara formal kehadiran polisi penangkap di persidangan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Disarankan bagi instansi penegak hukum untuk profesionalisme, wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dalam memperoleh hak-haknya danketerangan saksi yang berasal dari Polisi Penangkap saja dalam satu perkara pidana sebaiknya dihindari kecuali Penuntut Umum memiliki alat bukti lain yang untuk mendukung pembuktian di persidangan.Ruling No. 1531 K/Pid. Sus/2010 Supreme Court break free of narcotics crime defendants named Ket San. One of the main considerations of the Supreme Court is about the position of two policemen who arrested Ket San which is then also present as witness in the courts. Problems that need to be examined are; the relationship between the suspect with police catcher and  the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The purpose of writing to find out the relationship between the suspect and catcher with the police how the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The research method used i.e. empirical juridical. The results of the research it is known that during the review process progresses, a person who is suspected or claimed to do something criminal acts are protected by law as set forth in article 50 to Article 68 Code of Criminal Procedure (KUHAP). Police Capture may testify all meet the qualifications of the witness as provided for article 1 numbers 26 and 27 Code of Criminal Procedure and cannot be taken into consideration when the witnesses are contrary to Article 185 paragraph (6) of the Code of Criminal Procedure, formally capture police presence is used at the time of giving the information to its verbalisan. Recommended for law enforcement agencies to work are professionalism, respect the right of the person obligated to perform criminal acts in obtaining his rights. And witnesses who came from the police only Catcher in one criminal cases should be avoided unless the Prosecutor has evidence sufficient to support another proof in court.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik Diana, Farah; Rasyid, M. Nur; Azhari, Azhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.453 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8472

Abstract

Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang dirugikan adalah debitor sebagai pemberi fidusia. Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor disarankan memahami betul tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia sehingga pihak debitor tidak merasa dirugikan oleh pihak kreditor dengan tidak dihapuskannya jaminan fidusia tersebut.  Kepada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia disarankan agar untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam produk hukum selanjutnya diharapkan benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan jaminan fidusia. Perbaikan tersebut harus memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jamina fidusia.The registration of fiduciary warrants that should be terminated by the abolition of fiduciary. It is useful to return the right of fiduciary warrant providers over the object of fiduciary warrants that is handed over be based on trust to the fiduciary recipients. Lacking of law enforcement in regard with abolishing the fiduciary warrant has caused the recipient of fiduciary prefers to abolish it. Therefore, parties having lost are debtors as the fiduciary providers. It is recommended that the customers as the creditors should fully understand the importance of fiduciary warrant abolition hence the debtors are not feeling to get loss by the creditors by not being abolishing the fiduciary warrant abolition. The Regional Office of Law and Human Rights should be soon revised towards the legal productsin relation to fiduciary warrant. In relation to legal products it should be then seriously protecting and providing legal certainty for all parties in relation to fiduciary warrant. The revision should be revised by inserting law that is explicitly stating sanction for the fiduciary recipients who are not abolishing the fiduciary.