Saliman, Abdul Rasyid
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

MENGUATKAN NASIONALISME BARU GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER (UPAYA MENGEMBANGKAN MODEL PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KAMPUS Saliman, Abdul Rasyid; Agustian, Rio Armanda
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Patriotisme bagi generasi muda harus terus ditingkatkan, yaitu adanya suatu generasi yang berpikir integralistik dalam hubungan kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI dengan semangat otonomi daerah, berkarakter unggul dengan pendekatan kearifan lokal, berpikir rasional, kritis, inovatif, terbuka dan dinamis yang didasari semangat merdeka dalam berkarya. Sebetulnya generasi muda telah memiliki kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.  Faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan terhadap nasionalisme bagi generasi muda saat ini  adalah adanya keinginan mendirikan negara agama, seperti fenomena radikalisme yang masuk ke kampus-kampus, tokoh-tokoh radikal yang dijadikan idola baru generasi muda, fenomena ISIS dengan model rekrutmen yang menggunakan media sosial yang dapat memikat generasi muda, adanya pemimpin daerah yang tidak cakap memimpin, isu-isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, liberalisme dan universalisme yang telah menembus dan merasuki cara pandang dan cara berpikir pragmatis generasi muda. Dengan demikian, solidaritas agama dapat menggeser kesetiaan nasional, universalisme ideologi agama menggeser nasionalisme dan pada akhirnya menghilangkan identitas nasional. Tidak melawan perang pemikiran (perang ideologi) dengan kekuatan senjata, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya kita mempertahankan kesatuan ideologi Pancasila dalam berperilaku, dan bertindak dalam perang melawan radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Membangun semangat cinta tanah air dengan tujuan membangun generasi yang berbudaya unggul, bangga berbangsa dan berbahasa Indonesia pada saat ini menjadi masalah pokok dan penting dalam membentuk karakter bagi generasi muda agar memiliki daya tahan dalam menghadapi dinamika perubahan dan dalam upaya pencegahan radikalisme yang gencar berkembang di kampus-kampus tersebut. Tulisan ini menguraikan bagaimana membangun nasionalisme baru generasi muda yang berkarakter unggul dalam upaya mengembangkan model pencegahan radikalisme dan terorisme yang berkembang marak akhir-akhir ini di kampus.  
MODEL PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERAGAMA (STUDI KOMPARASI MENURUT UUD INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSI MALAYSIA 1957) Agustian, Rio Armanda; Saliman, Abdul Rasyid
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.349 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.123-136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Model Pengakuan Hak-Hak Konstitusional dalam Agama (Studi Banding menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar Malaysia 1957). Di mana kedua negara memiliki budaya yang sama tetapi mematuhi sistem hukum yang berbeda. Objek penelitian adalah Model Pengakuan Hak Konstitusional dalam Agama dan sumber budaya lokal yang kental dengan tradisi tradisional Melayu yang jika dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi hubungan kedua negara. Keaslian penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui hak-hak konstitusional untuk warga negara secara jelas dalam agama, penting sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia, meskipun tidak ada pengakuan yang jelas bahwa Islam adalah agama negara, ada pengakuan yang jelas tentang Islam baik dalam Paragraf Ketiga dan Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Pasal 29. Badan UUD 1945 sebagai agama negara. Di Indonesia, dalam praktik pengakuan hak-hak agama dapat dilihat dalam pembuatan beberapa undang-undang dan peraturan seperti Hukum Haji, Hukum Zakat, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Qanun di Aceh dan Peraturan Syariah di beberapa Provinsi di Indonesia. Dalam konstitusi Malaysia, prinsip perlindungan hak-hak konstitusional dalam agama menempati posisi yang sangat penting, universal dan pada saat yang sama menegaskan Malaysia dicirikan sebagai negara hukum, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari masih banyak hal yang perlu diperhatikan. disesuaikan dengan aturan hukum. Dalam pekerjaan atau pekerjaan masih ada banyak pelanggaran kebebasan beragama, masalah larangan majikan dan agen tenaga kerja pada kebebasan pekerja rumah tangga Muslim untuk berpuasa, berdoa dan menghindari babi dan anjing sehubungan dengan keyakinan agama mereka adalah pelecehan dan pelanggaran agama kebebasan sebagai dilindungi Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam Konstitusi Malaysia jelas bahwa Islam adalah agama resmi negara, tetapi praktik larangan dan tekanan untuk melakukan tugas-tugas keagamaan di tempat kerja tetap menjadi hambatan yang sangat serius.
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM INTEGRATIF BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Saliman, Abdul Rasyid; Mutiarawati, E. Vita
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.794 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v10i2.189

Abstract

The effort of providing protection for all Indonesian migrant workers abroad is focused on two categories. Firstly, the phase of pre-departure of Indonesian migrant workers in which an approach of cross sectors is carried out by both the Indonesian government and the private agencies in order to prepare them with all the things needed when they arrive at countries of their destination. Secondly is the phase of arrival and post-arrival of Indonesian migrant workers abroad. As in Malaysia, the policy on the arragenment of labor affairs either for Malaysian workers or for foreign workers is officially and legally protected in Labor Act of 1955, Industrial Relation Act of 1967, Trade Union Act of 1959, and in Compensation Act of 1952. The process of labor trials is settled through The Labor Court. This Labor Court no more handles the process of trial of illegally foreign workers. There are needs of establishing Labor Cooperation Agreement (LCA) on the ministerail level, Implementaion Agreement serving as the general policy on the executors level as well as Standardized Labor Contract which has been amended. The establishments of Labor Cooperation Agreement, Implementing Agreement and Standardized Labor Contract should occur before all workers leave Indonesia and are aimed at providing legal protection for every single Indonesian migrant worker. In order that there is no collision between the Malaysian laws and Indonesian laws, the government officials of related issues of both countries must do observations and conduct discussions without neglecting the prevail laws of each country. Any issue of labor affairs should always be referred to the laws of both countries.
FENOMENA PILGUB BABEL 2017 (MEMAHAMI KARAKTER PEMILIH PEMULA DALAM MENENTUKAN HAK KONSTITUSIONALNYA Agustian, Rio Armanda; Saliman, Abdul Rasyid
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.213 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v11i2.206

Abstract

This study discusses the phenomenon of Babel Pilgub 2017 in understanding the extent of the character of early voters in determining their constitutional rights in the Pilgub. The novice viewers' views are now evolving and have undergone many changes. The approach model used by the beginner Bangka Beliutng voters in determining and dropping their choice. The advance level of the beginner's education of Bangka Belitung became the main reason for the occurrence of electoral disorientation. So far, the most dominant and decisive primordial factor of primal voters has shifted toward the achievement factor of the candidates. This can be seen from 27,988 novice voters or 3.08% of the total number of existing voters list, the distribution of candidate achievement relationships with the choice of the novice to the spouse is very strong. The results of this study indicate that there is a tendency to change the character of the beginner voters before they decide and choose their choice to cover five aspects such as the novice voters to choose candidate pairs of governors / representatives who are faithful, honest, rich, fair and able to separate between the people's property and private property, knowing what the advantages and disadvantages of the candidates are, they do not choose candidate pairs who use money politics or any unlawful means to get people to vote for them, and they choose candidate pairs that use the wealth of the people for the importance of education and welfare.
MEMBANGUN PARADIGMA BARU HUKUM PERUSAHAAN DAN ETIKA KEWIRAUSAHAAN Wirazilmustaan, Wirazilmustaan; Saliman, Abdul Rasyid
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.428 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v11i2.204

Abstract

Curriculum of corporate law must be prepared to enter into the world of the industry with a very characteristic and distinctive, and the corporate law is not separated from the external business culture conditions develop. This means, the conditions of the external culture assumed already embedded in advance within the students, before they work in a company and then drift in the culture of the company. Because of its implication, build a new paradigm of curriculum into an absolute obligation to be met by faculty of law at this time. Construct curriculum based corporate law building the entrepreneurial spirit in faculty of law is the solution. The results showed that the revitalization of the new paradigm in developing corporate law should be immediately done. Where in the era of free market today many businessmen doing business without an understanding of corporate law and a strong corporate culture. The implications of this, the theories of corporate law, in the curriculum of lectures, also great for hindsight