This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tomalebbi
., MELINDAH
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Published : 1 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE ., MELINDAH; ILHAM, LUKMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.996 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. (2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa aparat Pemerintahan telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD, dan melakukan pembuatan RPJMDes, serta pembuatan RKPDes Sebagaimana Peraturan daerah tentang ADD yang dapat menjadi arahan bagi Tim Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan penggunaan dana. (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya dapat di selesaikannya dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa  ABSTRACT: This study aims to determine (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. (2) Barriers in Implementing Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used consist of primary data and secondary data. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency, and Barriers in the Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone District , The results showed that: (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 concerning Village Allocation Fund (ADD) in District Libureng Bone regency runs quite Good. It can be seen from the planning stage in the form of personnel administration has to be consulted in planning ADD, and do manufacture RPJMDes, as well as the manufacture RKPDes As local regulation of ADD can be a direction to the Executive Team Village in running ADD both in terms of allocation of funds and purpose of use fund. (2) Some of the obstacles encountered in the implementation ADD ie reporting of accountability and weather conditions in the village as the rainy season may hamper the implementation of the development undertaken. Every problem that they get in the process of implementation of ADD in his village can selesaikannya with their guidance and consultation with pihal-parties, such as team Pembina Pembina district and sub-district level teams.Keywords: Village Fund Allocation