p-Index From 2015 - 2020
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PACTUM LAW JOURNAL
_, Kasmawati
Fakultas Hukum

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG ANTARA PERUSAHAAN DAN DIREKTUR Aisyah, Nur; Dwiatin, Lindati; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek yang digunakan dalam badan hukum dengan merek yang digunakan pribadi memiliki sebuah fungsi yang berbeda. Merek yang digunakan dalam perusahaan merupakan sebuah asset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan Merek yang di gunakan oleh pribadi merupakan asset milik pribadi yang langsung berkaitan dengan harta dari pribadi tersebut. Direktur merupakan bagian dari perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab akan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pihak yang berhak mendaftakan merek suatu Perusahaan menurut Pasal 5 UUM yaitu Pemilik atau Pengurus Perusahaan yang bersangkutan sedangkan menurut UUPT yang berhak mendaftarkan merek perusahaan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) bahwa Direktur yang bertugas mewakili Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. 2) Argumentasi Tergugat dalam Putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/ bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kadaluarsa (lewat waktu) dengan alasan karena dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang didaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. 3) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/2015 Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek Good Day telah terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tahun 1990. Kata Kunci: Penyesaian Sengketa, Merek Dagang, Direktur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN SIRRI Nurhidayana, Anggyka; _, Amnawaty; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya perlindungan hukum dalam perkawinan sirri atau disebut perkawinan tidak dicatatkan sangat penting dalam terjaminnya hak-hak seorang anak. Penelitian ini membahas mengenai hak-hak seorang anak yang harus dilindungi dalam perkawinan sirri khususnya terhadap hak waris. Rumusan masalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum, akibat hukum serta penyelesaian hukum dari hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekontruksi data, dan sistematika data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori anak yang lahir dari perkawinan sirri adalah anak yang sah secara hukum islam. hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri memiliki banyak kerugian salah satunya adalah dalam hal pewarisan. Permasalahan hak waris anak pada perkawinan sirri secara teori, telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Penyelesaian Hak waris anak dapat diselesaikan dengan cara melakukan permohonan itsbat nikah atau dengan diberi wasiat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan sirri, Hak Waris, Anak.
SENGKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Pratama, Dennis Eka; _, Rohaini; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada OJK. Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah pribadi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan LKBB antara lain adalah Nasabah Pribadi, LKBB dan OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit karena untuk menghindari suatu perusahaan LKBB agar tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Permohonan pailit oleh nasabah pribadi harus diajukan melalui OJK. Kata Kunci : Kepailitan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Nasabah Pribadi, OJK.