Asyari, Muhammad Asim
Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Disclosing A Side Of Internal Submission Control And Payment Of Claims: Study Of Ethnomethodology On The BPJS In Yogyakarta Ramadhani, Mega Harum; Auliyah, Robiatul; Asyari, Muhammad Asim
SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS SIJDEB, Vol. 1 No. 4, December 2017
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.24 KB) | DOI: 10.29259/sijdeb.v1i4.341-356

Abstract

The purpose of the research is conducted to know the implementation of internal control on the process of submission and payment of claims by BPJS Kesehatan Yogyakarta. As well as knowing the process of submission and payment of claims. This type of research is qualitative research using ethnomethodology approach. Researchers use ethnomethodology method as the basis to expose the daily activities of the process of submission and payment of claims. Technique of Data collection through interviews with relevant informants and make direct observation to the object of research. The results of this research are to answer the problem and the purpose of this research, that BPJS Kesehatan has implemented internal control with maximum. Internal controls are capable to detect red flags in the submission process and payment of claims. Although there are some "problems" that occur also in the realm of BPJS kesehatan, but the management has been controlling against the various risks that are most likely to occur mainly in the process of submission and payment of claims. Thus the strengthening of internal control system in all aspects of activity in BPJS Kesehatan should always be attempted.
MUSRENBANGDES SEBAGAI AJANG CEREMONIAL TAHUNAN Asyari, Muhammad Asim
Akuisisi: Jurnal Akuntansi Vol 14, No 2 (2018): 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2014 menimbulkan pro dan kontra dengan adanya kucuran Dana Desa sebesar 1 Milyar. Desa dituntut untuk merencanakan dan menganggarkan sejumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana proses  dan tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah  Desa  di  desa  Tanean Lanjeng. Peneliti  ingin  mengevaluasi dan membuktikan  secara  empiris  bagaimana sebenarnya praktik yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa tentang perencanaan dan pengangaran Anggaran Pendapatan Balanja Dana Desa (APBDES). Selain itu, riset ini bertujuan memberikan solusi sederhana mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sehingga tujuan anggaran bisa tercapai.Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kritis  dengan pendekatan  kualitatif  dan menggunakan  metode studi kasus  dalam  menganalisa  data.  Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni wawancara tidak terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi.Kesimpulan penelitian berdasarkan temuan peneliti dilapangan mencakup beberapa hal yaitu, pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan sebagai acara ceremonial tahunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, usulan perencanaan  yang  akan  dibuat  untuk  RPJMDesa,  RKPDesa  hanya ditentukan oleh kepala desa  dan aparat desa. Selain itu, akibatkurang pahamnya fungsi, tugas dan tanggung jawab aparatur desa berdampak terhadap juga berdampak terhadap penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDes yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa Tanean lanjeng melainkan melibatkan pihak kecamatan. Tentu saja hal ini berdampak terhadap proses penetapan APBDes di desa Tanean lanjeng yang mengalami keterlambatan. Temuan lainnya yang cukup menarik adalah “otonomi politik” di tingkat pemerintah desa yang dipegang dan dikendalikan oleh kepala desa berdampak terhadap manajemen pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menempatkan “tangan kanannya” sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa. Dampaknya tentu saja terhadap transparansi pengelolaan APBDesa belum terpenuhi.