Articles

Found 3 Documents
Search

HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA Azizah Salsabila, Arum Dewi; Suhariningsih, Suhariningsih; Navianto, Ismail
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.067 KB)

Abstract

the purpose of this study was to find out why the notary right of refusal can not be used in criminal justice and what are the legal implications of a notary if a notary becomes a witness in a criminal court. This research uses normative juridical research method with the approach of legisla- tion, conceptual, historical, case. The notarization rights can not be used in criminal justice because the criminal proofing system in Indonesia, the position of witness testimony in the search for truth materill, and the principle of examination of judge who directly and orally. As well as the legal implications arising from the right to a notary if the notary has been approved by the Notary Board of Honor (MKN) to appear as a witness in a criminal court that the notary’s right is void. 
URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE Hanifah, Annisa; Santoso, Budi Santoso; Navianto, Ismail
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.622 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2935

Abstract

Abstract Nowadays Pawn Company has used business services activities with the system through media electronic (online). POJK Usaha Pergadaian is not enough to set the regulation. There is not a single phrase in the regulation about peculiarities of Pawn Company with online system. The regulations are required because the pawn process in online pawn is different on a general pawn, as an example of the assessments that must be performed by a certified estimator conducted at a pawnshop outlet, and it related to the delivery of goods, and what if the goods delivered are not items that have been assessed by the online estimator and related to the issues that concerning about the regulation of partnership license of the pawn company, whether including outlet or not. And Internet coverage that borderless becomes that matter itself. Even though, POJK Usaha Pergadaian regulate about the pawn company performs its activities in accordance with the territorial permits granted by OJK. Furthermore, the uncompletetly law condition caused by the absence of this online legal pawn regulation will caused to legal uncertainty. Keywords: Pawn Company, Online System and Legal Certainty. Abstrak Perkembangannya perusahaan gadai swasta ini telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (online). POJK Usaha Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam peraturan itu yang mengatur kekhasan perusahaan gadai online. Pengaturan dibutuhkan karena proses gadai dalam gadai online berbeda pada gadai umumnya. Sebagai contoh terkait penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di outlet perusahaan gadai, terkait penyerahan barang, bagamaina jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara online dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk outlet atau bukan. Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK. Lebih lanjut kondisi uncompletetly law yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara online ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.  Kata Kunci: Perusahaan Gadai, Sistem Online dan Kepastian Hukum.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON ardy, salman; Sihabudin, Sihabudin; Navianto, Ismail
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.857 KB)

Abstract

AbstrakPelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri AmbonKata kunci:  Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon AbstractImplementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned courtKeyword: Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court