Maulana, Hafiizh
Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLIKASI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGAWASAN DI BANK ACEH SYARIAH Maulana, Hafiizh
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.851 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1051

Abstract

The supervisory authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) describes the role and response of DPS supervision system based on organizational structure. DPS positions of Bank Aceh Syariah are in parallel with the Board of Commissioners as authority staff. This study aims to find answers position and authority in the organizational structure and implication to supervision system in Bank Aceh Syariah. To obtain the answer, researchers used the descriptive analysis. Data collection methods used are field research through in-depth interviews, open questionnaire and literature through the conclusion of documentation legislation and organizational structure of Bank Syariah Aceh. DPS authority based on the organizational structure of Bank Syariah Aceh have two powers, as a staff and functional authority. Staff competencies associated with the position of the DPS as a giver of advice/ suggestions to the Board of Commissioners of Bank Aceh, while the functional authority related with the Division of Bank Aceh Syariah. The implication of DPS authority will influence with its performance on the activity /supervisory activities, frequency of meetings, and reporting systems. DPS Bank Syariah Aceh still running system indirect supervision based on the activity reporting and sharia opinion. =========================================== Kewenangan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggambarkan peran dan respon pengawasan DPS dalam sistem Pengawasan struktur organisasi. Bank Aceh Syariah menempatkan DPS setara dengan Dewan Komisaris dengan garis kewenangan staff. Permasalahan muncul ketika pengawasan DPS dari segi aktivitas dan sistem pengawasan tidak sesuai dengan aspek perundang-undangan dan gambaran dalam struktur organisasi. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban persoalan pokok mengenai perangkat yuridis yang digunakan dalam pengawasan DPS, kedudukan dan kewenangan dalam struktur organisasi, dan sistem pengawasan dalam operasionalisasi bank Aceh Syariah. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara secara mendalam dan open kuesioner dan kepustakaan melalui dokumentasi perundang-undangan dan struktur organisasi Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPS berdasarkan perangkat yuridis terdiri dari undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 32, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), dan fatwa-fatwa DSN MUI. Kewenangan DPS berdasarkan struktur organisasi Bank Aceh Syariah memiliki 2 kewenangan, yaitu sebagai staf dan fungsional. Kewenangan staf berhubungan dengan posisi DPS sebagai pemberi nasihat/saran-saran dengan Dewan Komisaris Bank Aceh, sementara kewenangan fungsional berhubungan dengan Divisi Syariah Bank Aceh. Kewenangan DPS mempengaruhi kinerjanya pada aktivitas/kegiatan pengawasan, frekuensi rapat, dan sistem pelaporan. DPS Bank Aceh Syariah masih menjalankan sistem pengawasan tidak langsung (off spot) melalui pengkajian, hasil laporan kegiatan, dan opini syariah secara lisan serta tertulis. Sistem pengawasan secara langsung (on spot) pada struktural Bank Aceh Syariah belum dilakukan.
Analisis Pola Migrasi Penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur) Zulhilmi, Muhammad; Maulana, Hafiizh
Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1156.185 KB) | DOI: 10.33059/jseb.v9i2.769

Abstract

Kebijakan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah dihadapkan pada persoalan penurunan kualitas penduduk dengan tingginya jumlah imigran yang masuk. Penelitian ini ingin menjawab serangkaian permasalah migrasi dengan menelaah secara mendalam pola migrasi penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan pada 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dengan model estimasi migrasi data cross section. Model migrasi yang dihasilkan membagi model dalam lingkup sosial, ekonomi/ketenagakerjaan, dan infrastruktur. Pola migrasi risen yang masuk di Kabupaten Aceh Tengah secara sosial dipengaruhi oleh faktor pendidikan, beban ketergantungan yang tinggi, fasilitas kesehatan. Sementara dalam lingkup ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja menambah tingginya migrasi risen yang masuk.Dalam lingkup infrastruktur penduduk akan bergerak secara masif terjadi karena faktor akses perumahan dan sumber penerangan listrik. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat responsif dalam membuat perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan dengan memperhatikan faktor migrasi penduduk di daerah tersebut.
Telaah Social Capital Pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh Khalil, Zaki Fuad; Zulhilmi, Muhammad; Maulana, Hafiizh
SI-MEN Vol 9 No 1 (2018): Jurnal Si-Men
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STIES Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.865 KB)

Abstract

The border area is identical with the condition of the community that a high level of diversity. Aceh Tamiang district is one of the border areas between North Sumatra and Aceh Province. This study aims to examine the variables that become potential social capital in  Aceh Tamiang district, to further be traced the extent to which the influence of social variables on economic performance. The methodology used in this research is Linear Multiple Regression analysis, which consists of 4 structural equations including income, consumption, investment and Zakat model. Variable social capital that can strengthen the economic dimension in Aceh Tamiang Regency is access to education, the number of community civil society, and dependency ratio. The ability to access education, increasing the number of community civil society, has a significant effect on income per capita and consumption levels. The strengthening of a social capital variable in Aceh Tamiang Regency is specifically able to strengthen the acceptance of zakat with strong determinant between education and community organizing institution to zakat acceptance