Articles

Found 4 Documents
Search

Philosophy of Law in Forming Religious-Based Regional Regulations Mahdi, Imam; Sirajuddin, Sirajuddin
MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN Vol 23, No 1 (2019): JUNE
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v23i1.1964

Abstract

This article aims to reveal and analyze the existence of philosophy of law in forming a regional regulation with the goal to become a source of positive laws in Indonesia. The Republic of Indonesia is based on the highest constitution, Pancasila and the 1945 Constitution. Since post-reform an opportunity  the regional autonomy to write its laws (Perda), the head of districts and the Regional House of Representatives collaborates to write a regulation with religious nuances. Each religion has a holy book for its followers,  such as the Quran (Islam), the Gospel (Christianity), and the Vedas (Hinduism). Thus, some regions in which dominates by Moeslem are intend to propose the Quran as the basis for the formalization of sharia in the Regional Regulation; areas that are predominantly Christian will take the gospel as their basic foundation; and Hindu-majority areas such as Bali will include Vedic teachings in their regional regulations. Concequently, if it daes not study philosophycally, it likely leads to disunity between inter-religious followers although according to  the philosophy of law, the regulation made will be likely spared from the nature of discrimination.
METODE DISCOVERY LEARNING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KHULAFAURRASYIDIN Ramadhan, Hasna Rizky; Mulyawan, Mulyawan; Hidayani, Ibnu; Mahdi, Imam
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol 8, No 01 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.978 KB) | DOI: 10.30868/ei.v8i01.357

Abstract

Pembelajaran agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia, seperti pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) khususnya sejarah khulafaurrasyidin masih belum menemukan metode yang tepat untuk mampu menumbuhkan rasa kritis dalam diri siswa terhadap makna dibalik fakta dan data sejarah. Bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar, proses masuknya Umar kedalam Islam, bagaimana tuduhan nepotisme Utsman, dan terpecahnya umat Islam pada masa kepemimpinan Ali, serta bagaimana proses terbunuhnya ketiga amirul mukminin yaitu Umar bin khattab, Utsman bin affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dengan metode discovery learning pada pembelajaran sejarah dengan enam langkah, yakni: stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization dalam penerapannya diharapkan mampu menumbuhkan rasa kritis dan menjadikan pembelajaran sejarah bersifat analitis sehingga dapat memajukan sistem pendidikan Islam di sekolah, madrasah maupun pesantren.
PENGADAAN TANAH MELALUI PRANATA ADAT DI PROVINSI BENGKULU (Kajian Dalam Hukum Dan Ekonomi) Mahdi, Imam
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 3, No 2 (2018): Vol 3, No 2 Tahun 2018
Publisher : AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.852 KB)

Abstract

Abstract: Soil is the main thing in business in the plantation sector, but the way to obtain it is difficult because of the conditions. Between positive law and customary law in the way ownership of land by investor for plantation business will be an obstacle, HGU (Business Use Rights) issued by the government contain elements of legal certainty in positive law, while in absolute law over land, but the hereditary rights can not just disappear or go away. Land acquisition by investors through customary law will find obstacles in legal certainty, because it is difficult to later be slashed, sold and so on. The world of plantations is an economic world that can be traded.Keywords: Land Acquisition, Customary Law
KEBIJAKAN KONTROVERSIAL KEPALA DAERAH (Analisis Hukum kebijakan walikota Bengkulu tentang Sholat Berjamah Berhadiah) Mahdi, Imam
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.458 KB) | DOI: 10.29300/mzn.v1i1.46

Abstract

Salah satu kewenangan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalahmengeluarkan kebijakan, yaitu seperangkat hukum administrasi Negara yang diperuntukan dalamrangka mengisi celah hukum, karena pada dasarnya Kepala Daerah dalam bertindak harusberdasarkan legalitas hukum. Ketika kebijakan Kepala Daerah yang dibuat menimbulkan pro dankontra di tengah masyarakat, maka kebijakan tersebut diistilahkan dengan “kebijakankontropersial” tulisan ini mengkaji kebijakan Kepala Daerah yang menurut Penulis mengandungunsur kotropersial, yaitu pemberian hadiah berupa mobil kepada masyarakat yang rajinmelaksanakan sholat zuhur berjamah di salah satu masjid. Tulisan ini didasarkan pada literaturhukum administrasi Negara dan bahan bacaan yang tersebar di berbagai media yang relevan