Irtanto Irtanto, Irtanto
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo

Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses the concurrent embedded design approach. The objective of this research is to identify the regional regulation of Probolinggo Regency in the health sector in an effort to improve the quality of lower-class health services and the factors or obstacles in the implementation of health policies as well as to know the quality of the health services delivered to that poor community. The results show that the provision of lower-class health services is in the form of JKN membership (Jaminan Kesehatan Nasional or National Health Insurance) held by BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or Social Security Agency) in the health sector through PBI (Penerima Bantuan Iuranor Beneficiaries); Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah or Regional Health Insurance) funds sharingparticipants; through a statement of incapacity (SKTM or Surat Keterangan Tidak Mampu). In this matter, the policy is in the form of Regent Decree number 12 of 2015 concerning the lower-class health services which are not included in JKN and Jamkesda at RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo (Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo Regional Public Hospital). The factor which becomes the obstacle in the policy implementation is the lack of specialist doctors such as a dermatologist and surgeon. The regional budget also becomes a barrier to meet various health facilities and infrastructure. Besides that, the problem from the lower class itself is the reluctance of the family to be referred to a government hospital (East Java Province) due to their incapability to meet the living and transportation expenses while they wait for the patient. Therefore, quantitatively, the policy implementation to improve the lower-class health services is able to make a positive contribution to the quality of health services in a public hospital. It is also known that various variable indicators are in a good category. Nevertheless, certain indicators still not good and need deep improvements in the service.

PROFIL KOMPETENSI GURU SMAN BERDASARKAN PP 19 TAHUN 2005 DI KOTA KEDIRI

CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3123.15 KB)

Abstract

Guru profesional memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 pada bidang studi yang sesuai dengan yang diajarkannya. Guru juga harus memiliki kompetensi yang meliputi profesional, pedagogik sosial dan personal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Studi Kompetensi Kualitas SDM Guru SMA Negeri Perkotaan Jawa Timur)

CAKRAWALA Vol 5, No 2: Juni 2011
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2865.507 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) perkotaan di Jawa Timur dan mengetahui kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP No 19 Tahun 2005 sebagai upaya meningkatkan kapasitas kompetensi guru SMA negeri perkotaan.

PERILAKU POLITIK PEMILIH MASYARAKAT PERKOTAAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

CAKRAWALA Vol 4, No 2: Juni 2010
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2717.236 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pada pemilu legislatif 2009, mengetahui penyebab mereka golput serta mengidentifikasi isu-isu politik dan prioritas program yang menarik pemilih. Merupakan penelitian melalui pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pilihan politik mereka antara lain faktor sosiologis berupa latar belakang agama, faktor psikologis berupa kedekatan emosional, kesalehan kandidat, popularitas kandisat, performen, integritas diri kandidat. Kemudian faktor-faktor rasionalitas berupa pengalaman kandidat, status pendidikan, kalangan profesional iklan politik, dan kredibilitas kandidat. Sedangkan yang menjadi penyebab golput di antaranya faktor kepercayaan pada kandidat dan rendahnya kepercayaan pada pihak pemerintah. Isu-isu politik dan prioritas program yang menarik pemilih antara lain, reformasi birokrsi, perbaikan pelayanan, kepastian hukum, pemberantasan KKN, lapangan kerja, dan pengangguran.

ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN KOTA DI MOJOKERTO BERDASARKAN PP 19 TH.2008

CAKRAWALA Vol 5, No 1: Desember 2010
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.792 KB)

Abstract

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ingin mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan Kota Mojokerto. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan 20 (du puluh) indicator yang dipersyaratkan oleh PP 19 tahun 2008 mendapatkan total nilai dari seluruh indicator sebesar 351.35 dalam kategori mampu dan direkomendasikan dibentuk kecamatan baru. Kondisi pembentukan kecamatan baru didukung oleh berbagai pihak terutama yang menjadi stake holder seperti legislatif, eksekutif, dan tokoh masyarakat setempat.

KONFLIK ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROSES PILKADA KABUPATEN BANYUWANGI

CAKRAWALA Vol 1, No 1: Desember 2006
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6808.422 KB)

Abstract

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data “indepth interview”. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui faktor-faktor menonjol yang menyebabkan terjadinya konflik dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konflik disebabkan oleh faktor maturitas elit politik rendah dan hanya cenderung mementingkan kepentingan ekonomi politik. Konflik elit politik lokal menyebabkan terganggunya birokrasi, APBD berlarut-larut, terjadi politisasi birokrasi, dan pelayanan terhadap publik terganggu.

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS SANANWETAN KOTA BLITAR

CAKRAWALA Vol 1, No 2: Juni 2007
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7544.392 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik haruslah dimaknai sebagai sebuah usaha untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Pengaduan masyarakat adalah hal penting yang harus disikapi, karena mereka yang mengetahui dan merasakan baik buruknya pelayanan.