Articles
2
Documents
Inovasi Tata Kelola Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 1 No 3 (2017)
Publisher : Research and Development Agency, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan (DCKTRP) Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung pada praktek pembuatan IMB dan untuk mengetahui inovasi yang dilakukan DCKTRP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan cukup optimal dan waktu penyelesaian izin bisa rampung hanya dalam satu hari. Pemangkasan waktu pengurusan tersebut karena berbagai inovasi yang dilakukan Dinas seperti IMB Pemutihan dan one day service. Meski begitu, dalam implementasi Perda Bangunan Gedung masih ditemui beberapa faktor penghambat pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya sarana komputer, server, operator pelayanan, dan keterbatasan sarana pendukung. DCKTRP sebagai leading sector IMB harus tetap memberikan sosialisasi secara berkala, dan melengkapi sarana yang dibutuhkan demi menunjang pelayanan IMB bagi masyarakat. Lebih jauh, DCKTRP perlu melakukan tinjauan terhadap Perda Kota Pontianak No 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung karena inovasi yang dilakukan saat ini belum memiliki landasan hukum dan tidak formal.

Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.61 KB)

Abstract

The Mass Organizations (Ormas) that supposed to contribute to a good, clean government, free of corruption, collusion and nepotism, did exactly the opposite. The Anti-Illegal Levies Raids (OTT) where the alleged perpetrators were caught red-handed by the Anti-Illegal Levies Task Force (Satgas Saber Pungli) involved the mass organizations and thugs. The weak integrity and credibility of Ormas was a major government issue. To that end, the goal of this study was to understand the involvement of Ormas in illegal levies cases in West Java. The method used in this study was the descriptive method with a qualitative approach, Data collection technique was using the interview technique with inductive analysis and purposive sampling. The study found that many unscrupulous organizations pursued illegal levies and that it tended to be difficult to prove, although it massively occurred. Such as corrupted grants, extorted schools, collected illegal levies, demanded Hari Raya (THR) allowances, and exploited the government’s weakness in the Technical Implementation Unit Office (UPTD) of Education. The mass organizations should be registered and monitored as soon as possible to ensure that the problematic organizations can be disciplined.