Articles

Found 5 Documents
Search

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI KEJAHATAN TRADISIONAL Hassanah, Hetty
Maleo Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Maleo Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.652 KB)

Abstract

International crimes are acts that are internationally recognized as international crimes. Based on the Rome Statute of 1998 on the International Criminal Court one of the international crimes is genocide that is every act committed with the aim of destroying all or part of a certain national, ethnic, racial or religious group in various ways including: killing the group, causing injury or mental seriously against members of the group, deliberately raising the living conditions of the group calculated to cause physical destruction as a whole or in part, imposing measures intended to prevent birth in the group or forcibly transferring children of that group to other groups.Keywords : Genocide, Transnational Crime
ANALISIS HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE (E-COMMERCE) BERDASARKAN BURGERLIJKE WETBOEK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hassanah, Hetty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.511 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.88

Abstract

AbstrakPemanfaatan internet dalam aktivitas manusia menyebabkan keadaan dunia yang tanpa batas (borderless). Banyak kegunaan internet yang dapat dinikmati manusia dalam kehidupannya sehari-hari, namun adanya internet pun tidak luput dari berbagai masalah yang ditimbulkannya. Begitu pula dalam kegiatan bisnis, yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan istilah E-Commerce. Pada praktiknya aktivitas E-Commerce ini berkaitan dengan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, dan pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Perbuatan yang timbul dan menimbulkan kerugian seperti itu disebut perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini secara konvensional telah diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW), namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, padahal salah satu ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam E-Commerce di Indonesia adalah undang-undang temaksud. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum tersebut dalam transaksi bisnis secara online, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dapat mengakomodir masalah tersebut. Keywords : E-Commerce, Perbuatan Melawan Hukum
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (ARBITRASE ON LINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Hassanah, Hetty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.345 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v22i1.5

Abstract

The advancement of information technology bears different kinds of activities, including e­commerce transaction. In this process of e­commerce transaction, there is still a problem. The solution to this problem is through arbitration on line. Nevertheless, not all business doers in traditional commerce and e­commerce know the process of commerce dispute settlement through arbitration on line, and law provision so that the process of arbitration on line is not suitable with the existing provisions that is to say Act of Dispute Settlement Alternatives (APS), and Act of Electronic Technology Information (ITE). There are some problems; validity of arbitration on line, process of arbitration on line, and also obstacles in implementation of arbitration on line decision. The result of this research shows that the implementation of arbitration on line in Indonesia has already been suitable, and it is not in contradiction to the existing legislation, although there is no regulation of implementation which regulates the process of arbitration on line.Keywords: Arbitration  On Line ­ non Litigation
ANALISIS HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE (E-COMMERCE) BERDASARKAN BURGERLIJKE WETBOEK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hassanah, Hetty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.511 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.88

Abstract

AbstrakPemanfaatan internet dalam aktivitas manusia menyebabkan keadaan dunia yang tanpa batas (borderless). Banyak kegunaan internet yang dapat dinikmati manusia dalam kehidupannya sehari-hari, namun adanya internet pun tidak luput dari berbagai masalah yang ditimbulkannya. Begitu pula dalam kegiatan bisnis, yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan istilah E-Commerce. Pada praktiknya aktivitas E-Commerce ini berkaitan dengan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, dan pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Perbuatan yang timbul dan menimbulkan kerugian seperti itu disebut perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini secara konvensional telah diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW), namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, padahal salah satu ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam E-Commerce di Indonesia adalah undang-undang temaksud. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum tersebut dalam transaksi bisnis secara online, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dapat mengakomodir masalah tersebut. Keywords : E-Commerce, Perbuatan Melawan Hukum
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Secara Online di Indonesia Hassanah, Hetty
Majalah Ilmiah UNIKOM Vol 16 No 1 (2018): Majalah Ilmiah Unikom
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/miu.v16i1.1306

Abstract

Transaksi bisnis secara elektronik (E-Commerce) di Indonesia menunjukkan perkembanganyang pesat dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Pada praktiknya sering terjadi permasalahan yang berujung sengketa dalam e-commerce tersebut, tidakhanya antara pelaku usaha di dalam negeri tetapi juga tidak menutup kemungkinan sengketaterjadi dengan pelaku usaha di luar negeri seperti sengketa nama domain, karena sifat ecommerce yang tidak terbatas ruang dan waktu (borderless world). Salah satu upayapenyelesaian sengketa e-commerce saat ini yang menjadi pilihan para pelaku usaha yaitudengan mempergunakann mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif,efisien, disertai biaya murah. Adanya e-commerce telah mengilhami dilakukannya penyelesaiansengketa secara elektronik pula. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif ini antara lain melalui cara arbitrase (online). Saat ini, ada berbagai lembaga arbitraseyang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa e-commerce tersebut seperti BANI(Badan Arbitrase Nasional Indonesia), NAF, WIPO, SIAC dan sebagainya. Walaupun telah adaketentuan yang mengatur arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase di atas, namun adabeberapa hal yang tidak bersesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnta terkaitpelaksanaan arbitrase online di Indonesia.