Articles
3
Documents
PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article discusses the development of Islamic jurisprudence at the expiration of Islamic thought which known as a taqlid period, i.e. the stagnation and static period that lasted from the mid-fourth century of Hijriyah (351 H). The growth of taqlid mentality in this period is due to several factors, the internal and external factors. Among these factors are social and political instability, legal definition of Islamic thought, fanaticism to certain Islamic thought, weakening the spirit of ijtihad, and closure of the gate of ijtihad. Currently, the Muslim scholars’ activity is summarizing the classical books (mukhtasar). Among the many classical books caused many questions, then they started to compile the book explanations. Despite this circumstance, there are still some people who remain dynamic and creative thinking, even if they are dealing with the challenge of the ruler, who are ready to throw into prison for their firm stance. Among the scholars who are attempting to break the rigidity of this period are Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728 AH) and Ibn Qayyim al-Jauziyah (d. 751 AH).Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan fikih pada masa berakhirnya madhhab yang biasa dieknal dengan periode taqlīd, yaitu periode kebekuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad empat hijriah (351 H). Tumbuh dan berkembangnya mentalitas taqlīd pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal atau eksternal. Di antara sebagian kecil faktor tersebut ialah; Instabilitas sosial politik, rumusan hukum madhhab fiqh dianggap sudah pari purna, fanatisme bermadhhab ta’assub), melemahnya semangat ijtihad, dan tertutupnya pintu ijtihad. Aktifitas ulama dalam zaman ini antara lain menyusun ringkasan ringkasan kitab (mukhtasar). Di antara kitab mukhtashar ternyata banyak pula  yang menimbulkan pertanyaan, maka disusun pula kitab sharhnya (penjelasan). Meskipun demikian tidak menutup mata ada satu atau dua orang yang tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Di antara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).

Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 6 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.166 KB)

Abstract

Abstract: The positive law in Indonesia in Law no. 1/1974 on Marriage as well as the Compilation of Islamic Law 1991 does not specify whether a girl resulted from illegitimate relationship (outside of wedlock) is allowed to her biological father. The ruling of Constitution Court No. 46/PUU-VIII/2010 has added to the obscurity on the issue.The final ruling clearly abrogates the statement of article 43 of Law of Marriage stating that illegitimate children have civil relationship only with their mother and her family as well as with the man who become biological father as long as it can be scientifically proved which legally valid to have genetic relationship, including with the man’s family. The ruling does not necessarily means legalizing parental relationship between children and the man. It only highlights civil relationship, so that it does not have legal impact to allow the two parties to marry each other as it is the opinion of Shafi’i and Maliki schools of law. Keywords: Marriage of illegitimate children, positive law, Islamic law Abstrak: Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak perempuan yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Ketentuan hukum positif tentang pernikahan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut tidak berarti melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab, sehingga tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, sebagaimana pendapat Syafi’iyyah dan Malikiyyah.Kata Kunci: Pernikahan, ayah, anak luar nikah.

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.126 KB)

Abstract

Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (dima’ al-mar’ah) sangat penting untuk dimiliki baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dituntut untuk memahami akan ilmu syari’ah dan ilmu hukum, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, mereka masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Implikasi hukum badah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pamahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yaitu faktor pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor selain itu yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.