Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan) ., Ismail; ., Sulton; Utami, Prihma Sinta
EDUPEDIA Vol 2, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ed.v2i1.93

Abstract

The great agenda of reform is the government system of the State of Indonesia in the form of decentralization that is a government that gives authority to the regions to manage their own households. The emergence of regional autonomy is marked by the issuance of Law No. 22 Th 1999, then revised into Law No. 32 Th 2004, and refined into Law No. 23 Th 2014. Regional autonomy gives authority to the village to manage the potential of the village owned by this is reinforced by the issuance of Law No. 6 Th 2014 About Village. The purpose of this research is; 1). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in drafting the village regulations, 2). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in the discussion of village regulations draft, 3). To know the implementation of the principle of checks and balances of the Village Consultative Body with the village government in determining the village regulation draft. The type of this research is qualitative research object in Tegalombo Village, Tegalombo District Pacitan Regency, the type of research used is case study, the procedure used to collect data is observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are: 1). In the preparation of village regulation draft has not happened checks and balances because the formulation of village regulations is dominated by the village government where the Village Consultative Council is powerless to propose the draft of village regulations there are three factors that menyebapkan the empowerment of the Village Deliberation Agency include: Anggae Angotanya, weakness of political education resulting perception errors In relation to its position and duties, and the Village Consultative Body does not have administrative and kaitanya communication with its duties and authorities, 2). In the discussion of the village regulation draft, there have been no checks and balances since the Village Consultative Board has no effort to control the village regulation draft proposed by the village government. This empowerment is not permitted because BPD does not have a set of rules for the preparation of village regulations because it lacks political education 3) . In the determination of village regulations there has not been any checks and balances due to the regulations set forth although the Village Deliberative Council agreed but the approved draft regulation does not contain the following principles: protection, justice, equality, orderliness, and balance. The core has not been able to prosper the community as a whole. 
ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL ., Sulton
ARISTO Vol 2, No 2 (2014): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.699 KB) | DOI: 10.24269/ars.v2i2.18

Abstract

Perubahan pada dasarnya menyangkut berbagai hal, mulai dari aspek fisik sampai perubahan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan kehidupannya itulah yang kemudian disebut sebagai perubahan sosial. Sejumlah pertanyaan tersebut menggambarkan realitas sosial dengan berbagai dinamikanya sejalan dengan pilihan jawaban yang ditetapkan. Menjawab pertanyaan tersebut Charles F. Andrain mengemukakan klasifikasi pola perubahan sosial sebagai berikut :Pertama, Golongan revolusioner, mengambil pilihan perubahan sosial secara fundamental dan cepat dengan kekerasan secara meluas untuk menggugah massa yang pasif dan membalas tekanan elit yang menentang perubahan.Islam sebagai sistem keyakinan atau tata nilai memuat generalisasi atau konseptualisasi yang memberikan kerangka bagaimana seharusnya manusia berpikir dan berperilaku dalam hidup dan kehidupan bersama. Fanatisme kelompok atau golongan di internal umat Islam itu sendiri dengan klaim-klaim kebenarannya yang final telah mereduksi universalitas ajaran Islam itu sendiri, termasuk peluangnya untuk mengambil peran potensial dalam mendorong perubahan sosial
SIKLUS POLITIK ANGGARAN DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013) ., Sulton
ARISTO Vol 3, No 2 (2015): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.83 KB) | DOI: 10.24269/ars.v3i2.1

Abstract

Perdebatan publik terkait besarnya alokasi anggaran hiba dan bantuan sosial padaAPBD Ponorogo 2013, diduga terkait dengan kepentingan elite dalam kontestasi politik tahun2014. Dengan teori ekonomi politik terutama siklus politik anggaran model Rogoff dan Sibert(1988) yang menegaskan bahwa pemilih lebih memilih politisi dan membentuk ekspektasirasional mengenai kemampuan incumbent terkait hasil kebijakan fiskal, penelitian iniberusaha mendiskripsikan bagaimana siklus politik anggaran di kabupaten Ponorogoterutama dalam kasus alokasi hiba dan bantuan sosial pada APBD tahun 2013, Datadihimpun dari dokumen, hasil observasi dan wawancara, serta diskusi terfokus denganinforman yang ditetapkan secara purposive, terutama dari unsur TAPD, Satker terkait, dananggota badan anggaran DPRD. Analisis data dengan teknik komparasi model interaktifmenyimpulkan bahwa alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial pada ABPD Ponorogotahun 2013, terkait dengan kontestasi politik dalam pemilu tahun 2014. Pertimbangan alokasianggaran lebih pada faktor discretionary power eksekutif dan legislatif daerah. Pengelolaandana hiba dan bantuan sosial diliputi berbagai penyimpangan karena lemahnya mekanismepengelolaan anggaran. Modusnya berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, melebihialokasi, pemotongan bantuan, tidak adanya pertanggungjawaban, dan proposal atau bantuanfiktif. Ini terjadi karena adanya korupsi politik, yaitu ekspliotasi politik oleh eksekutif dan legislatif daerah dalam upaya memperoleh keuntungan politik tertentu. Akibatnya pengelolaan anggaran hiba dan bantuan sosial, jauh dari prinsip-prinsip transparansi danakuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-udangan yang berlaku.
REALITAS PENDIDIKAN NILAI DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT ., Sulton
JURNAL DIMENSI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Vol 4, No 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.392 KB) | DOI: 10.2426/dpp.v4i1.%y.pp%

Abstract

Fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang sedang terjadi telah memicu terjadinya krisis nilai dan moral di negeri ini. Maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, perkelahian, tawuran, penganiayaan, penipuan, penyuapan, penggelapan, mafia hukum, makelar kasus dan krisis nilai serta moral lainnya adalah salah satu penanda. Disamping faktor eksternal, faktor internal bernama pendidikan nilai dan moral baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat diyakini menjadi penybab utamanya. Saat ini eksistensi pendidikan nilai pada tiga gatra pendidikan tersebut memang sedang dilanda krisis dan mendesak untuk dikaji serta dikembalikan perannya. Keluarga tidak boleh hanya menjadi simbol keterikatan anggotanya, tetapi harus mengambil peran pertama dan utama dengan orang tua sebagai anggota utamanya untuk melakukan tranformasi nilai dan moral kepada anak-anak. Sementara sekolah, lebih dari sekedar mengejar target prestasi akademiknya, juga dituntut untuk mendesain keseluruhan programnya terintegrasi dengan agenda pendidikan nilai dan moral yang diperlukan anak-anak. Sedangkan masyarakat, tentu diharapkan dapat menjadi rumah besar bagi tumbuh dan berkembangnya pranata nilai yang menjadi sandaran dan orientasi nilai dan moral oleh anggotanya termasuk anak-anak. Untuk itulah, melalui regulasi dan kebijakannya pemerintah diharapkan mengambil peran dalam membimbing dan mengawal proses transformasi nilai dan moral pada tiga gatra pendidikan dimaksud. Sementara para elite dan segenap stakeholders pendidikan nilai seperti orang tua, guru, dan para tokoh diharapkan dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik, sebagai salah satu bentuk praktis dalam memberikan pemahaman, pembimbingan,dan penyadaran dalam kerangka penanaman nilai dan moral yang ada
REALITAS PENDIDIKAN NILAI DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT ., Sulton
ISTAWA Vol 1, No 2 (2016): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ijpi.v1i2.168

Abstract

Demoralization and dehumanization phenomenon that is  happening has urged the crisis of values and morals in this country. Tactics of corruption, collusion, nepotism, murder, fights, abuse, fraud, bribery, fraud, mafia law, the realtor case and the crisis of moral values and the other is one of the markers. Not only external factors, but also internal factors named education of moral and values whether in the family, school or society is believed to be the main cause. Nowadays, the existence of educational value in these three sectors is being hit by the crisis and urged to be studied and restored its roles. The family must not only become a symbol of attachment members, but also it must take the first and main role of parents as primary members to do the transformation and moral values to their children. Meanwhile, the school is more than just the pursuit of academic achievement targets and it is also required to design its overall program that integrated with the education of moral values needed by the children. The society, certainly expected to be a great home for the growth and development of value system as the support and orientation of values and morals by its members including the children. For these reasons, through government regulation and policy are expected to take a role in guiding and heading the process of transformation and moral values in the three education sectors. Furthermore, the elite and stakeholders of educational value such as parents, teachers, and leaders are expected to provide good examples and role models, as one of practical form in providing comprehension, guidance, and awareness within the framework of exsited morals and values.
RANCANG BANGUN APLIKASI COMPUTER LABORATORY RESOURCE INVENTORY SYSTEM BERBASIS WEB PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS PONTREN YABAFA ., Sulton; Setiawan, Ridwan
Jurnal Algoritma Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Algoritma
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.077 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi manajemen inventory laboratorium berbasis web sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan proses inventarisasi peralatan/ bahan yang ada pada  laboratorium baik dari segi pengarsipan, perawatan, maupun alat keluar . Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evolutionary Web Development, dimana metodologi ini sangat direkomendasikan untuk keberhasilan sebuah aplikasi berbasis web. Hasil penelitian ini berupa analisis proses bisnis yang sedang berjalan dan rekomendasi proses bisnis yang disesuaikan dengan prosedur dalam pembuatan aplikasi Computer Laboratory Resource inventory system (CLRIS). Penelitian ini dibatasi pada manajemen device dan manage location serta metodologi yang digunakan hanya sampai pada tahap website development.  Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang siap digunakan dan diimplementasikan  untuk mengelola sumberdaya laboratorium dengan kelebihan  memberikan report secara real time, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
CHARACTERS OF WAYANG GOLEK REOG PONOROGO IN PATRIOTISM EDUCATION LEARNING TO EARLY CHILDHOOD ., Sulton; Wulansari, Betty Yulia; Utami, Prihma Sinta
JURNAL INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal) Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jin.v4n2.2019.pp139-145

Abstract

This study aimed to get to know the characters of Wayang Golek Reog Ponorogo (Rod Puppet) in the learning of patriotism education to children in early childhood. This research used qualitative description research. The results of this study are the understanding of the characters of patriotism in the following characters: Prabu Klono Sewandono including wise, brave, and concerned with the interests of the people than personal interests. Patih Bujang Ganong has the characters of patriotism such as loyal and responsible.Warok has the character of patriotism like faithful, calm, and wise. Jathilan warriors are brave in defending the homeland, Singo Barong is loyal in defending the homeland.
KAJIAN KOMPETENSI SDM GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN PONOROGO ., Sulton
JURNAL DIMENSI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Vol 2, No 2 (2014): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/dpp.v2i2.136

Abstract

Program sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan kesejahteraan guru republik Indonesia yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu dan tahun 2014 diharapkan telah selesai dilaksanakan secara nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun apakah hal itu benar-benar berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Ponorogo, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang kompetensi SDM guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo.Lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo dengan obyek utamana adalah guru-guru tersertifikasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, pengawas, stakeholders, wali murid, guru, dan tokoh yang dianggap mengerti tentang masalah ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema. Keabsahan data dilakukan melalui model triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rata-rata kompetensi (personal, pedagogik, profesional, sosial) guru tersertifikasi dapat dikategorikan baik untuk sekolah unggulan. Sedangkan sekolah non unggulan kategorinya cukup. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor SDM guru, manajemen dukungan sekolah, ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran di sekolah; Sertifikasi guru tidak secara otomatis dan instan dapat meningkatkan mutu lulusan. Akan tetapi melalui proses pembelajaran yang baik diyakini akan dapat meningkatkan mutu lulusan.Upaya pemerintah terkait peningkatan kompetensi guru tersertifikasi belum terencana dengan baik, karena yang ada baru dalam bentuk pengenadalian kewajiban administrasi guru. Monitoring atas guru tersertifikasi belum berjalan efektif dan optimal. Dukungan sekolah & stakeholder terhadap optimalisasi guru tersertifikasi secara umum belum maksimal. Motivasi guru tersertifikasi bentuknya bersifat eksternal dan belum menjadi kesadaran pribadi.