Hardianto Djanggih, Hardianto
Unknown Affiliation

Published : 23 Documents
Articles

Found 23 Documents
Search

Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System Mamulai, Muslim; Djanggih, Hardianto; Wahab, Mirnawanti
VRIJSPRAAK : International Journal of Law Vol 1 No 1 (2017): September 2017
Publisher : FDI (Forum Dosen Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The strength of the evidence of Electronic Media (teleconference) in the process of proving a criminal case according to the Criminal, specify a limited manner valid evidence and procedures for the use of that evidence thus have legal power of proof. Proof via electronic media (teleconference) regulates the judge / magistrate constitutional obligation to seek and find the truth so that the material taken into consideration for the judges in deciding a case. Implementation of evidence through electronic media in a criminal act, should the judge may use the priority when it will use the values ​​of the basic purpose of the law (justice, expediency and certainty) to accommodate the evidence through electronic media in examining the crime of existing.
Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang Djanggih, Hardianto; Saefudin, Yusuf
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (962.013 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.LwktentangPenghentianPenyidikanTindakPidanaPolitikUang di KabupatenLuwuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa Pertimbangan hakim pada Putusan pengadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016, Penghentian penyidikan yang dilakukan termohon, menurut pengadilan tidak berdasar hukum. Pelaksanaan Putusan praperadilan Nomor:09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan Qamar, Nurul; Djanggih, Hardianto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.248 KB)

Abstract

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. lmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini  menitiktekankan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.
Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee 
yang Diperoleh Akibat Pewarisan Permatasari, Elfira; Adjie, Habib; Djanggih, Hardianto
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.816 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.
Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Djanggih, Hardianto; Salle, Salle
Pandecta: Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.665 KB) | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.
The Phenomenon of Cyber Crimes Which Impact Children as Victims in Indonesia Djanggih, Hardianto
Yuridika Vol 33, No 2 (2018): Volume 33 No 2 May 2018
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v33i2.7536

Abstract

The development of internet nowadays does not only give a positive impact but also gives a negative impact in the form of crime that targets everyone, including children. Cyber crime which impact children as a victim should be handled seriously, this considering the fact that children need to get optimal protection to ensure their growth as the hope of nation. This study aims to determine and analyze the impact on cyber crime that impact children as its victim. This research uses juridical-sociological research method which is analyzed descriptively. The results show that the development of cyber crime that afflicts children as victims every year increases with various forms of development and crime mode. However, the legal protection aimed to reduce such crime is still very weak due to weak legislation, law enforcement performance and cyber security in Indonesia. The research is intended to provide recommendation for the government, law enforcers and the public, so that cyber crime that impact children as victims could be reduced and ensure protection for children.
The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia Thalib, Hambali; Ramadhan, Ahmad; Djanggih, Hardianto
Rechtsidee Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.945 KB) | DOI: 10.21070/jihr.v4i1.988

Abstract

This research aim to analyzes the authority of the Regional Police of Riau Islands in a criminal act of corruption investigation. The method used is normative-empirical research. The results found that investigation of criminal corruption in Regional Police of Riau Islands conducted according to the authority of police investigators. In addition to proving the deeds of perpetrator, criminal investigation of corruption is also a means of restoring the states financial losses as much as possible. In its implementation, corruption criminal investigation is influenced by legal factors, law enforcement factors, supporting facilities or facilities supporting law enforcement, community factors, and cultural factor.
Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi Bunga, Marten; Aswari, Aan; Djanggih, Hardianto
Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.328 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v2i2.4318

Abstract

This paper aims to analyze the management of village funds from corruption. The problem focuses on how the concept of saving village funds from corruption? This research is in the form of normative legal research with approach of legal norm and legal principles. The result of the research shows that the concept of fund grant from villages from corruption bundles, namely, First, MoU with community with the aim of committing to build village together with village fund monitoring team; Second, establishing an independent team of supervisors to oversee the running of village fund management processes; third, ready to be sworn the village apparatus in the oath by using the scriptures of each religion; four strict sanctions with a view to providing perpetrators of village funds.
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Djanggih, Hardianto; Qamar, Nurul
Pandecta: Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) Djanggih, Hardianto; Hipan, Nasrun
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 1 (2018): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.965 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.93-102

Abstract

Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui putusan nomor 324/Pid.2014/PN.SGM telah menghukum Terdakwa (FR) karena telah terbukti melakukan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim nomor 324/Pid.2014/PN.SGM Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mencerminkan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan. Dimana putusan hakim mampu menggali pertimbangan-perimbangan secara yuridis dan non yuridis, sehingga hakim dalam putusannya menemukan unsur kesalahan terdakwa terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE yang disangkakan penuntut umum. Putusan hakim atas kasus ini bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini Adat Bugis-Makassar sebagai Adat yang menjadi falsafah hidup di tempat terjadinya peristiwa pidana.