Sri Yanuarti, Sri
Unknown Affiliation

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

Golput dan Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1283.394 KB)

Abstract

The percentage of non voting behavior known as Golput in Indonesia was inceasing from one election period to another period In the New Order era the reasons behind Golput were political such as the election was not conducted based on democratic principles the bureaucracy and state apparatus were not neutral and systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution whether parliament orpoliticalparties The decayed assessment to executive institution performance president andjudicative institution judicature also became pull factors for society not to participate in the election In 2009 election however the most dominantfactor that loweredpeople s voting participation was the inefficiency of the general election committee KPU performance This has made many people who have the right to vote were not on the list This paper tries to describe Golputphenomenon in Indonesian election from one period to another including the causal factors of it.
MENCARI SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN YANG MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Yanuarti, Sri; Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.013 KB)

Abstract

Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasipresidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikanitu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistempresidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinyapraktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen.Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya prosespengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangunsecara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secaraalamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukanrekayasa perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional ke sistem yang lain. Kajian ini sedang menjajakitingkat fisibilitas sistem pemilu campuran, sejauh mana tingkat kecocokannya bagi Indoenesia. Dari kesimpulanawal, perbaikian sistem pemilu dapat dilakukan melalui pemberian ruang penggunaan sistem campuran, melaluipenerapan Mixed Member Majoritarian (MMM) yang secara teoretik dan pengalaman negara-negara lain telahterbukti dapat menciptakan munculnya partai mayoritas di parlemen.Kata kunci: Sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem presidensial dan fisibilitas sistem pemilu campuran
KEMISKINAN DAN KONFLIK PAPUA DI TENGAH SUMBER DAYA YANG MELIMPAH Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.13 KB)

Abstract

Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alamdidapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawaberkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskindi Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasiminyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuanyang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alamyang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaanSDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asingdalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnyaKata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freeport Indonesia program MIFEE
POLRI DI ERA DEMOKRASI : Dinamika Pemikiran Internal Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1149.597 KB)

Abstract

Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernancein the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles ofdemocracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democraticnorms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago itsimplementation has not been optimal Thepresence ofpolice as an institution and its members still have a negativeimage in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe1 How does the present shift ofIndonesian police from the era ofauthoritarianism to era of democracy 2 whatfactors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind ofconstraints that itface as well as theimpact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself
Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2591.886 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.722

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada , selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiDi masa Soeharto, praktik intelijen ’hitam’ secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diitujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN (POE) PADA PEMBELAJARAN GEOMETRI DI KELAS X SMA NEGERI 13 PALEMBANG Yanuarti, Sri
Jurnal Pendidikan Matematika Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.575 KB) | DOI: 10.22342/jpm.12.1.3327.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) dan hasil belajar siswa pada pembelajaran geometri di kelas X SMA Negeri 13 Palembang. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 6 tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 40 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah observasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis POE terlaksana dengan sangat baik dari segi kegiatan guru dan kegiatan siswa terlaksana dengan nilai akhir 63,54 berkategori cukup. Hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran berbasis POE (Predict, Observe, Explain) pada materi jarak pada dimensi tiga, diperoleh hasil tes siswa berkategori sangat baik sebesar 2,6%. Siswa berkategori baik 7,7%, berkategori cukup 46,15% dan berkategori kurang 43,6%
Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Bhakti, Ikrar Nusa; Mengko, Diandra M; Samego, Indria; Yanuarti, Sri; Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2523.293 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.211

Abstract

AbstractIntelligence is a challenging topic to discuss due to its secrecy nature. Nevertheless, democracy has always supported the community to have, at least, basic understanding of all government agencies, including intelligence. In 2015, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) has conducted a research titled “Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order”. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of Indonesian intelligence. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. The old paradigm of intelligence in Indonesia certainly will and must change, and oversight towards intelligence is necessity. Oversight mechanism would not weaken intelligence role, but rather it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget. Keywords: Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order
Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri; Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3083.462 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.764

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto
Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri; Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3083.462 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.764

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto