Articles

Found 6 Documents
Search

Passengers’ Perspective Toward Airport Service Quality (ASQ) (Case Study at Soekarno-Hatta International Airport) Kurniawan, Ridha; Sebhatu, Samuel Petros; Davoudi, Sara
Journal of the Civil Engineering Forum Vol. 3 No. 1 (January 2017)
Publisher : Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jcef.26547

Abstract

Passenger satisfaction towards airport service quality is influenced by the level of service at the previous service quality. It causes the new facility is expected to exceed the previous service quality. Service quality improvement of people mover system in Grand Design of Soekarno Hatta International Airport (SHIA) expected to support increasing airport service quality management. People mover existing conditions that occur on a free shuttle bus has caused some customer complaint. The purpose of this thesis is providing strategic support as complaint handling on people mover system to enhancing SHIA service quality. The discussion involves a passenger's perspectives, passengers? satisfaction, and airport service quality to get a purpose of research. This thesis utilizes Fodness and Murray theory regarding the accurate scale to measure SHIA service quality by using Servqual method and Kano Model approach. Airport Service Quality (ASQ) aims to give an airport more competitive in the relationship between business and operations. In this thesis offers support strategy in service quality attributes and considerations to assist airport management in improving airport service quality. This thesis finds the value gap between airport management and passengers? perspectives that serve as accurate scale in each service attributes on people mover facility at SHIA that must be met to achieve satisfaction based on passengers? perspectives. Also, this thesis finds several services attributes that must be met on people mover facility at SHIA as a basic service needs by passengers need. Airport management at SHIA should focus on the improved operating system of people mover system related to attributes punctuality, free of charge, information about the schedule, headway, and safety. This thesis presents the relationship between the value gap with service attributes that must be met by passengers? perspectives, passengers? satisfaction, and airport service quality. This thesis shows how an airport service quality is decided based on gap scale between airport management with passenger perspectives and priority services as passengers? guarantee.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PELAYANAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
SCIENTIA JOURNAL Vol 7 No 1 (2018): SCIENTIA JOURNAL
Publisher : SCIENTIA JOURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.333 KB)

Abstract

Sebagai seorang tenaga ke-sehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatankepada masyarakat, seorang bidan harus melaku kan tindakan dalam praktikkebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Keberadaan bidan di Indonesiasangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ke sej ah ter aan ib u d an jan in n y a salah satu u p a ya yan g d ila ku kan o leh p emer in tah adalah mendekatkanpelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Perbuatan MelawanHukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri BerdasarkanPeraturan Perundang-undangan Di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif.Pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dankaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum TerhadapWewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia. Peran Dinas Kesehatan danIkatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan organisasiprofesi yang bergerak di bidang kesehatan, mengawasi penyelenggaraan praktik yangdilakukan oleh bidan serta mengayomi profesi bidan dengan bentuk tetap memberikanperlindungan hukum kepada bidan yang melakukan kelalaian atau kerugian kepadapasien dan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Bidan yangmelakukan kelalaian memberikan upaya hukum terhadap pasien sebagai bentuk tanggungjawab. Dinas Kesehatan dan IBI menurut Teori Peran zasebagai aktor yang memiliki peranuntuk memberikan pembinaan, pengawasan dan sanksi kepada bidan dan kegiatanpraktiknya.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.682 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.103

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam  rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan  Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan  APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan  APBD  oleh  pemerintah  daerah,   sehingga  memudahkan  dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur  secara jelas sehingga tujuan  dari proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintahan  daerah  berjalan  secara efisien  dan  efektif  sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.  sehingga tujuan dari proses kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin pemerintahan  daerah berjalan  secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan   terbuka   untuk   umum.   Dengan   demikian,   masyarakat   dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD
JURNAL APLIKASI PENGELOLAAN DATA PASIEN DI APOTEK BERBASIS ANDROID Dzulkarnaen, Rizal; Kurniawan, Ridha
Buffer Informatika Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Technical Information, Faculty of Computer Science, Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/buffer.v5i2.2183

Abstract

SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.538

Abstract

Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antar sesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan  sektor  lain, yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan  hutan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu  usaha perkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian  ini  adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenai perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisi berpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebih merupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi.  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.539

Abstract

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa  kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang  baru  di  Indonesia, bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiat dari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajat kesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkait khasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupa data empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yang telah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiris tetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat  dan Makanan, yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputi penjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses, pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obat tradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.