Etty Mulyati, Etty
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Debitur Beritikad Tidak Baik Mulyati, Etty
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.973 KB)

Abstract

AbstractBank credit channeling is not entirely returned at the maturity of credit. This phenomenon causes bad debts. The occurrence of bad debts, among others, comes from debtors who do not have good faith. Many debtors, deliberately with all efforts, try to get credits. However, after they obtain the credits, they use the credits for the interests that cannot be accounted. In some cases, debtors even ran away before the maturity of credit. This raises the issue of how banks apply the precautionary principle of dealing with unqualified debtors, the debtors with bad faiths. To anticipate bad-faith debtors, it is mandatory for banks to apply the precautionary principles, known as the 5C principles and to apply risk management in order to avoid bad debts before credit agreement is approved. After credits are channeled, banks routinely supervise the development of credits to avoid deviations from the terms of agreement. In the event of bad debt, and bank solved it by executing the object of guarantee, the availability of material security is one of the factors that determines the properness of credit channeling. It should be performed with the binding of a formal juridical guarantee based on the legislations on guarantees.AbstrakPenyaluran kredit perbankan tidak seluruhnya dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit macet. Terjadinya kredit macet antara lain berasal dari debitur yang beritikad tidak baik, debitur sengaja dengan  segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan debitur sudah melarikan diri sebelum jatuh tempo kreditnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian menghadapi debitur beritikad tidak baik.  Bank mengantisipasi debitur beritikad tidak baik, sebelum perjanjian kredit disetujui, diwajibkan  menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C dan menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari kredit macet. Setelah kredit disalurkan bank secara rutin mengawasi perkembangan kreditnya agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. Jika terjadi kredit macet penyelesaiannya dengan mengeksekusi objek jaminan, dengan demikian ketersediaan jaminan kebendaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikucurkan, dengan pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5
ASAS KESEIMBANGAN PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN NASABAH PELAKU USAHA KECIL Mulyati, Etty
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1427.635 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Pelaku usaha kecil dengan karakteristiknya yang khas, sangat memerlukan dana untuk pengembangan usahanya sehingga menyetujui apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit walaupun sangat memberatkan. Perjanjian kredit terkadang memuat klausula eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, sehingga permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. Bank dalam merancang, merumuskan dan menetapkan perjanjian kredit dengan pelaku usaha kecil, wajib mendasarkan pada ketentuan dalam SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Perjanjian kredit dilarang memuat klausula eksonerasi berupa pengalihan kewajiban bank kepada nasabah, dan menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung juga dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Penerapan asas keseimbangan para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan itikad baik, sebagai penerapan asas keadilan dan kewajaran dilarang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank oleh karenanya isi perjanjian hendaknya tidak rumit dengan menggunakan bahasa Indonesia sederhana disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dan pelaku usaha kecil.Kata kunci: asas, perjanjian, baku, kredit, usaha kecil.AbstractThe credit agreement is a standard agreement with determined unilaterally by the bank for efficiency. Small businesses with its unique characteristics, is in need of funds to develop their business so as to agree on what agreed in the credit agreement, although very burdensome. Credit agreements sometimes include a clause on the exoneration/eksemsi form of add rights and/or reduce the obligations of the bank, so the problem is how the application of the principle of balance in making a bank loan agreement with small business customers. Bank in designing, formulating and establishing credit agreements with small businesses, based on the mandatory provisions in OJK SE No. 13/SEOJK.07/2014 about Standard Agreement. The credit agreement must not contain the exoneration clause in the form of the transfer of bank liabilities to customers, and express authorization from the customer to the bank, either directly or indirectly shall not contain clauses that have indications of abuse situation. Application of the principle balance of the parties in implementing the credit agreement have been agreed in good faith, as the application of the principle of justice and fairness banned contains a clause stating that the customer is subject to the new regulations, additional, secondary and changes made unilaterally by the bank. The contents of credit agreement need not be complicated, use the Indonesian language simple sentence adjusted to the type of credit, given the characteristics of small businesses.DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.4 Keywords: principle, agreement, standard, credit, small business.
MODEL OF BUSINESS ACTIVITIESS OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN INDONESIA Mulyati, Etty; Kartikasari, Kartikasari; Mantili, Rai; Harrieti, Nun
Diponegoro Law Review Vol 2, No 2 (2017): Diponegoro Law Review October 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Micro Finance Institutions (LKM) as non-bank financial institutions, are growing very rapidly in Indonesia. A very large number and scope of business in villages/sub-districts and sub-districts or districts can play a role in an inclusive financial program. The existence of LKM operation much help expand employment and improve the welfare and improving the economy and productivity of the people, especially low-income communities. The problem is how to model the business activities of LKM in Indonesia. This research will use normative juridical approach method, with analytical descriptive research specification. In an effort to provide financial services, which are intended for low-income communities and do not have access to bank financial institutions. LKM can bridge the problems of micro business access to capital is needed in business development. LKM has a different character with the other financial sector businesses, because it is not solely intended for profit. LKM business activities can be done in a conventional or sharia, includes loan/financing for micro enterprises for capital needs in business development, and management of deposits in an effort to bring awareness to the communitys fond of saving, besides that LKM also provide consulting services for the purpose of business development community empowerment. To provide legal certainty for the LKM service user community, LKM institutions are regulated in LKM Laws, according to the law the LKM must be a legal entity of the Cooperative or Limited Liability Company Fostering, regulating, and supervising and licensing of LKM is performed by the Financial Services Authority (OJK). 
Harrieti, Nun; Mulyati, Etty
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017)
Publisher : LP2M UIN JAMBI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.199 KB)

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU PENERIMA PENGALIHAN PIUTANG TANPA PERSETUJUAN AGEN DAN PESERTA SINDIKASI LAINNYA Cita, Huriyah Raih; Abubakar, Lastuti; Mulyati, Etty
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.455 KB)

Abstract

ABSTRAKKredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan skala besar yang digunakan dalam praktik perbankan untuk menaati ketentuan hukum perbankan tentang batas maksimum pemberian kredit, manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank. Kekhususan kredit sindikasi yaitu: adanya beberapa bank yang secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur terhadap satu debitur, dan hubungan hukum antara mereka dilakukan melalui agen. Pengalihan piutang (cessie) dalam kredit sindikasi dapat dilakukan terhadap perjanjian kredit sindikasi yang bersifat dapat dialihkan, sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Perjanjian kredit sindikasi umumnya mensyaratkan persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam pengalihan piutang karena adanya kompleksitas hubungan hukum para pihak. Masalah timbul karena pengalihan piutang oleh HSBC kepada Langdale Profits Limited dinyatakan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sesuai ketentuan perjanjian, sebagaimana dimuat dalam Putusan PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. dan Putusan MA No. 1345 K/Pdt/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan syarat-syarat penentu keabsahan pengalihan piutang dan menjelaskan kedudukan hukum kreditur baru. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tanpa kewenangan mengakibatkan akta cessie menjadi dapat dibatalkan, yang berdampak pada kedudukan hukum kreditur baru. Kreditur baru yang beritikad baik dapat dilindungi secara represif dan kerugiannya dibebankan kepada pihak yang bersalah.Kata kunci: kredit sindikasi; kedudukan hukum kreditur; pengalihan piutang. ABSTRACTSyndicated credit is a large scale financing alternative which has been applied in banking practices following the banking regulations regarding legal lending limit, risk management, and bank health rate. The syndicated credit characteristics are: multiple banks act together as creditor for one debtor, where the legal relation between the parties are conducted by an agent. Loan transfer (cessie) in syndicated credit is executable upon transferrable loan facility, in accordance with Article 613 of The Civil Code. Syndicated credit agreement commonly requires the agent and the other creditors’ consent in a loan transfer due to the complexity of the parties’ legal relations. The issue arised because the loan transfer from HSBC to Langdale Profits Limited was declared unlawful without the consent of the agent and the other creditors as required in the agreement, according to the Verdict of Cilacap Regional Court No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. and the Verdict of Supreme Court No. 1345 K/Pdt/2015. The purpose of this research is to convey the determining requirements for loan transfer and to explain the legal standing of the new creditor. This research uses descriptive analytical method and normative juridical approach. The results reveal that the loan transfer conducted without the legal capacity will make the cessie agreement voidable, which impacts the legal standing of the new creditor. The new creditor acted upon good faith can be protected repressively with the damages imposed upon the guilty party.Keywords: legal standing of creditor; loan transfer syndicated credit. DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3  
UNDUE INFLUENCE PADA PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI PERBANKAN KONVENSIONAL INDONESIA Madjid, Taufan Adi Permana; Mulyati, Etty
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia terus beragam seiring dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat dan perkembangan alat pembayaran di Indonesia. Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran yang sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan bagi masyarakat sekarang. Pemberian fasilitas kartu kredit terhadap nasabah dari perbankan tak luput dari asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak boleh menentukan isi klausul perjanjiannya, tetapi perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit merupakan perjanjian baku yang mana perikatannya dilakukan dengan adanya indikasi Undue Influence.Metode pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana melihat berbagai aturan mengenai perjanjian pemberian fasilitas kartu kredit. Undue Influencepada pemberian fasilitas kartu kredit yang mana posisi tawar antara nasabah dengan perbankan yang tidak sebanding serta pula kebutuhan nasabah atas alat pembayaran yang dapat memudahkan setiap transaksi nasabah. 
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Mulyati, Etty; Dwiputri, Fajrina Aprilianti
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.54 KB)

Abstract

ABSTRAKKredit yang disalurkan bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Aspek  yang paling penting bagi bank dalam menyalurkan kredit adanya suatu jaminan, khususnya jaminan kebendaan. Kredit macet akan merupakan kerugian bagi bank, jika hasil eksekusi jaminan kredit tidak mencukupi atau jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya bank akan mengalami kerugian. Permasalahannya bagaimana prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan kebendaan. Fungsi jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit perbankan merupakan alat yang paling ampuh untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila  terjadi kredit macet, sehingga dapat memberikan kepastian kepada bank sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya. Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di penuhi dengan baik. Sehingga memberikan kepastian bahwa benda jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminkan.Kata kunci: bank, jaminan kebendaan, kredit, prinsip kehati-hatian.ABSTRACTLoans disbursed by banks carry risks so that in the implementation of each bank lending must pay attention to the principles of prudence and sound banking principles. The most important aspect for banks in lending the existence of a guarantee, especially collateral material. Bad credit will be a loss for the bank, if the execution result of credit guarantee is inadequate or enough guarantee but not executable, which in the end bank will incur losses. The problem is how the prudential principle of the bank in analyzing the guarantee of material. The function of material security in the banking credit agreement is the most powerful tool for securing loans provided to debtor customers in the event of bad credit, so as to provide assurance to the bank as a creditor, that the credit provided is guaranteed return. The prudential principle of banks in analyzing the guarantee as a safeguard of the credit agreement of the bank, is to pay close attention to the objects of material security, both economic and juridical conditions must be met well. So as to provide certainty that the collateral goods can give the right and power to the bank to get repayment from the auction of the collateral object.Keywords: bank, collateral material, credit, prudential principles.