U. Sudjana, U.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

(FAST MOVING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO Sudjana, U.
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.741 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menentukan penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (fast moving) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO. Metode penelitian yuridis empiris, tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Hasil penelitan menunjukan bahwa penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat berubah (fast moving) misalnya desain sepatu, dari segi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah out of date (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu solusi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri.Kata Kunci: desain Industri, fast moving, stelsel konstitutif.  AbstractThis study aims to determine the application stelsel constitutive (must register) on the industrial design that is rapidly changing (fast moving) by Act No. 31 of 2000 associated with the WTO TRIPs Agreement. The research method used is a empirical juridical approach, conducted research stage through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. Research results show that the application of stelsel constitutive (must register) for the creations of rapid change (fast moving), for example the design of the shoe, darisegi law does not meet or ignore the sense of justice and expediency for new designs obtained are not registered so the impersonation by the another bad faith can not be categorized as a violation of the law of intellectual property. From a business standpoint, stelsel constitutive for the objects of industrial design that quickly turned to be ineffective given the demands of the business does not allow manufactured longer for consumers to feel bored or not interested anymore to design considered out of date (outdated), which can cause economic loss for businesses if the industrial design of the products listed goods. Therefore, there needs to be a solution to satisfy the justice and expediency and economic benefits for the designer is to use declarative stelsel (registration is not absolute) on the protection of industrial design.Keywords: Constitutive principle, fast moving, industrial design.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.12  
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Fadhila, Ghaesany; Sudjana, U.
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.495 KB)

Abstract

ABSTRAKMeluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial, menariknya yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut, masyarakat juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan cover song. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara  meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti YouTube Content ID dan identifikasi konten pada Soundcloud agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, lagu, musik.ABSTRACTWidespread use of the internet has its own consequences in the field of Copyright. Songs and/or music is one of the most sought after content on social media networks, interestingly what is sought is not always the creation of the musician who performed the song, not a few people are also interested in finding alternative versions of popular songs, commonly called cover song. The research method used in this thesis is analytical descriptive in order to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and practice of the implementation of positive law. The approach used in this research is normative juridical, by examining library material called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in practice. Based on the results of the analysis of this thesis, the conclusion is that the use of cover songs in social media networks is not a violation of moral rights if it is done not for commercial purposes and no changes are made to the work according to Article 8 Copyright Law, but is an act that violates economic rights if it is used for commercial activities without permission from the Author or Copyright Holder according to the provisions of Article 9 Copyright Law. Legal protection can be carried out through legal action, namely through arbitration or through civil lawsuits filed with the Commercial Court and criminal prosecution submitted to the District Court, also through other actions through features provided by social media networking sites such as YouTube Content ID and identification of content on Soundcloud for content violating copyright can be closed.Keywords: copyrights, economic rights, song, music.
PENGGUNAAN NAMA DESA TRUSMI PADA MEREK DAGANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Nabilah, Ilvi; Sudjana, U.; Rafianti, Laina
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.495 KB)

Abstract

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atas suatu merek dagang,  salah satu syaratnya tersebut dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum. Kota Cirebon memiliki daya tarik bagi para wisata salah satunya karena karya batiknya, desa Trusmi yang berada di dalam wilayah Kota Cirebon merupakan desa penghasil batik. Terdapat salah satu perajin yang mendaftarkan nama Trusmi sebagai merek dagang. Tujuan penelitian ini menentukan kesesuaian pendaftaran merek dagang terdaftar Batik Trusmi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menentukan pemanfaatan hak ekonomi berkaitan penggunaan nama desa sebagai merek dagang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka dan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Tanda milik umum ini merupakan tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur(generic term). Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Bahwa Trusmi adalah nama umum atau public domain yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Secara ekonomi hal tersebut akan berakibat penurunan pendapatan yang akan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Trusmi yang sejak dahulu menggeluti usaha sebagai perajin batik.