Josefhin Mareta, Josefhin
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM KONSEP KEAMANAN NASIONAL Mareta, Josefhin
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.314 KB)

Abstract

Saat ini lingkup keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi terdapat ancaman lain yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tindak pidana illegal logging . Penelitian ini memberikan analisis terhadap pengaruh tindak pidana illegal logging terhadap keamanan nasional dan penanggulangan tindak pidana illegal logging dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa dalam isu illegal logging , terdapat aktor yang melakukan sekuritisasi ( securitizing actor ), referent object, functional actors , dan ancaman yang nyata ( existential threat ). Ancaman nyata ini telah memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dengan menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.The scope of national security currently not only limited to the military dimension, but also the environmental security, such as deforestation and forest degradation caused by illegal logging crime. This study analyze the effects of illegal logging toward national security and the effort to resolve illegal logging to preserve national security. Using normative juridical method and from the analysis, the writer concluded that in terms of illegal logging, there are actors who perform securitization (securitizing actors), referent object, functional actors, and a real threat (existential threat). The real threat has given impact on various life sectors such as economic, social, cultural, political, and environment. Therefore, the government issued Law No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of Deforestation (P3H) which is expected to guarantee legal certainty with emphasis on eradication of organized forest destruction
Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection) Mareta, Josefhin
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 10, No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system), sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terosisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan KorbanAbstractOften, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically and psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something that can help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research was aimed to find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses and victims protection.This normative juridical research used qualitative analysis by doing study literature.Based on the research results, the researcher concluded that the witness and the victim becomes an important element to help achieve justice in the integrated criminal justice system, so that with the Law Number 13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and Victims, which mandates the institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims Protection (LPSK), not just witnesses and victims of human rights violations, corruption, money laundering and terrorism who will be protected, but also for all cases criminal.Therefore, LPSK is expected to build the trust of the community.Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victim
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman) Mareta, Josefhin
Jurnal HAM Vol 7, No 2 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2016.7.141-155

Abstract

Anak dan perempuan menjadi subyek hukum yang rentan dalam proses penegakan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan sebagai korban kekerasan merupakan persoalan hukum di mana hak anak dan perempuan memerlukan perlindungan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hak kelompok rentan (anak dan perempuan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak, dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.AbstractChild and woman become a vulnerable legal subject in law enforcement processing. The child against the law and woman as violence victim is a law entity which is child`s rights need protection through an effective law enforcement mechanism. This research examines law enforcement in protecting the rights of a vulnerable group (child and woman). It is a normative juridical using a qualitative analysis with library research. The writer concluded that law enforcement to a vulnerable group (child and woman) conducted by juvenile justice system prioritizing child interest, and giving services, counseling, protection to victims of domestic violence by law enforcers.
REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME Mareta, Josefhin
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.733 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.338-356

Abstract

Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.
Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Mareta, Josefhin
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1516

Abstract

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme BUMN menjadi rendah. Privatisasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi BUMN menyebabkan berkurangnya kontrol dan proteksi negara terhadap badan-badan usaha yang menyentuh sektor publik. Tulisan ini memberikan analisis terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia dan penerapan prinsip konstitusi ekonomi dalam kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa privatisasi menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah strategis pada BUMN yang dinilai dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan berupa terwujudnya manajemen yang profesional dan transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemaknaan terhadap hak menguasai negara adalah negara melakukan pengaturan, pengurusan dan pengolahan, serta pengawasan sehingga negara dapat menyerahkan pengelolaannya pada pihak swasta dengan pengawasan pemerintah.One of the strengths of the national economy which need to be improved is state-owned enterprises because its performances are rated unsatisfactory and still have a bureaucracy that led to its professionalism below. Privatization as an effort to improve the efficiency of state-owned enterprises reduced the state control and protection against business entities in public sector. This paper provided an analysis of the implementation of the privatization of state-owned enterprises and the application of economic constitutional principles in the privatization of state-owned enterprises in Indonesia. The writer concluded that privatization has become the policy to solve strategic problems of state-owned enterprises assessed by financial performance and non-financial performance is realized by professional management and transparent according to the principles of good corporate governance. Meanings of the right of the state to control are the state make the arrangement, processing, and supervision so that the state can submit the management to the private with government supervision.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK Mareta, Josefhin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.184 KB)

Abstract

Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana  anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan restorative justice sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.