Bungasan Hutapea, Bungasan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN Jl. Mayjen Sutoyo 10 Cililitan Jakarta

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Hutapea, Bungasan
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia cukup dinamis mulai dari jaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. The development of local election for regional leaders in Indonesia is quite dynamic starting from the Dutch East Indies era up to now. Political dynamics of the local election for regional leaders changes over the development of the demands of society and influence the political climate in each period. The changes of the system on the local government elections in Indonesia was marked by the implementation of some regulations concerning local government. Direct local election is one of the efforts to create a democratic government as well as a steps in realizing the peoples sovereignty. This research is conducted using normative juridical method to address any regulations related to the implementation of local election in Indonesia. From this research, it can be concluded that direct local government election is an effort to create democratic government and to realize people’s soverignty.
ALTERNATIF PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia) Hutapea, Bungasan
Jurnal HAM Vol 7, No 2 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.749 KB) | DOI: 10.30641/ham.2016.7.69-83

Abstract

Penjatuhan pidana mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh Negara melalui putusan pengadilan, berarti Negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (non derogable). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia terpidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan, bertentangan dengan atau tidak dengan hak asasi manusia dan kriteria penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan penetapan dapat dibenarkan dengan alasan membela hak asasi manusia dan hanya pada kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan.AbstractThe death penalty is an important thing in the criminal justice process. Its practice by the state with a verdict, that means state takes a life right of convict which is a nonderogable right. Therefore, its practice must pay attention to their human right. The purpose of this research is to know death penalty of the offenders and its criteria against to the human right or not. This method of this research is normative juridical with secondary data. It concludes that death penalty against to human right and its stipulation can be justifiable by reasoning to defend the human right and merely on crime tend to beyond humanity.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG PEMBINAAN DAN PENDAYAGUNAAN PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BALI hutapea, bungasan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This writing aims to examine the extent of fostering the Functional Position of Legislative Regulations in the region, whether the Policy of the Ministry of Law and Human Rights concerning the Development and Utilization of Designer Functional Officials can be carried out in the regions as mandated by PP RI No. 59/2015 article 5 paragraph (2) concerning the participation of designers in the formation of legislation. Phenomenon in the field shows that the designer in charge of the Regional Office of Law and Human Rights has not been optimally involved in the formation of regional regulations. Other factors identified were, where the lack of socialization about the urgency of involving designers in the making of Regional Regulations so that there was no synergy between the offices of the Legal and Human Rights Areas and the Regional Government. This paper is carried out by using a descriptive method that illustrates how the implementation of policies for the development and utilization of legislative functional officials at the regional level. Recommending the Directorate General of PP Coordinate with the Head of the Legal and Human Rights Development Agency so that the designer's functional training focuses more on the subject matter of the Regional Regulation Preparation Process to the designer in charge of the Regional Office of Law and Human Rights