Articles

Found 8 Documents
Search

Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? Ningrum, Sinta; Setiawan, Tomi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.396 KB)

Abstract

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? Ningrum, Sinta; Setiawan, Tomi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.396 KB)

Abstract

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
Measuring and Mapping Social Capital Through Assessment of Collective Action to Protect the Irrigation in Lakbok Sub-District, Ciamis Regency, Province of West Java, Indonesia Setiawan, Tomi; Sintaningrum, Sintaningrum; Nurasa, Heru
Journal of Rural Indonesia [JORI] Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Journal of Rural Indonesia [JORI]

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social capital is a popular concept in the literature of development, and development agencies at this time. This study examines the relationship between measures of social capital with the protection of irrigation in five villages in Lakbok sub-district, Ciamis Regency, by taking research focused on the village which has the largest irrigated rice fields. The data collection includes literature survey, site survey, as well as interviews and fill out questionnaires on selected respondents in five villages evenly distributed either sex male or female, then do also five sessions focus group discussions (FGDs) with village leaders and elected representatives, as well as the data obtained from the relevant village official monograph documents the village. Then con- ducted data analysis of quantitative and qualitative (mixed method). The result, social capital owned five villages in Lakbok Sub-district in general has been corrupted. afterwards, in measures of social capital for the protection of irrigation, there are similarities and differences in the results for one village to another. villagers do not actively participate in the protection of irrigation. The capacity of social capital such as the activity of the community, tolerance, and religious values are strong not fully utilized for the protection and management of irrigation.Keywords: mapping social capital, collective action, management of irrigation
Scholarium Dan Arena Produksi Pengetahuan Setiawan, Tomi
Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2.162 KB)

Abstract

This paper is the result of a literature review that discusses the activity of scholarium and arena of knowledge production in university, specifically in the Majors of Rural Sociology, Bogor Agricultural University. The university in general is an institution with the highest respectability in the academic environment. Then the university became the instrument of social climbing for most people in developing country society. The objective difference in the science of Rural Sociology with other universities is in the context of agriculture. More specifically Sajogyo then give eco-sociology term. Eco-sociology is applied sociology in the sociological sense that applied to human natural ecosystems. Furthermore, the reorientation of curriculum development should be presented as a collective development process and laid in the unity of theory and practice, and conceived as a constant dialogue among different scholars from different disciplines. In the end the benefit of science for the public is not denied, but the community needs should not be dictated to science as if intellectuals are no longer free to seek scientific truth as an end in itself, but the purpose of which is determined by the needs of the community.
Persepsi Publik pada Pengelolaan Taman Kota di Kota Bandung Setiawan, Tomi; Sintaningrum, Sintaningrum; Mirandia, Dartho
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 1 (2017): Jurnal Wacana Kinerja Volume 20 Nomor 1 Juni 2017
Publisher : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1 Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.367 KB)

Abstract

This study is intended to explore the public perception, especially visitors of a city park to express their aspirations. Data collection techniques that was employed in this research are observation, questionnaire and interview and literature study. The results showed that the general public perception of the city park in the city of Bandung is quite good, but other respondents have opposite perception. They perceive that the management of city parks are not well maintained, less clean and incomplete in infrastructures, and the maintenance of the park is still incidentally maintained by agency managers. Secondly, there is a fact that there are no institutional system that can accommodate all stakeholders in the management of city parks. It is therefore important for the government of Bandung to immediately review the policies regarding the city park by considering participatory programs with existing policies. The review identifies various other policies needed
Peluruhan Kelembagaan Pertanian di Wilayah Periphery Perkotaan Setiawan, Tomi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2733.16 KB)

Abstract

Abstract: Generally, this paper describe the disintegration of agricultural institution in urban periphery area in Kabupaten Bogor, as a result of the increasing of conversion of agricultural land into non-agricultural area. The study was implemented in Desa Babakan, which characterized by the existence of changing of farmlands. The method used was mixmethod, by combining quantitative and qualitative method. Quantitative and qualitative data collections were conducted simultaneously, and then being analyzed as qualitative sing NVivo and quantitative using Spearman Rank correlation using SPSS. The result shows that shifting land use in Desa Babakan influenced by internal and external factors. Moreover, the change of land use affected on the disintegration of agricultural institutions, that statistically shown by the correlation between land use change and agricultural institutions in the area. Intisari: Tulisan ini secara umum hendak memaparkan terjadinya peluruhan kelembagaan pertanian di wilayah periphery perkotaan, tepatnya di Kabupaten Bogor sebagai dampak dari meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Studi ini dilakukan di Desa Babakan, yang memiliki karakteristik persawahan yang sedang berubah. Metode yang digunakan adalah mixmethod, dengan menggabungkan metode kuantitatif dan didukung metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara simultan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dengan NVivo dan analisis kuantitatif korelasi Spearman Rank dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Desa Babakan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lahan telah berdampak pada peluruhan kelembagaan pertanian yang secara statistik juga ditunjukkan dengan adanya korelasi antara antara perubahan lahan dengan kelembagaan pertanian di desa tersebut. 
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Setiawan, Tomi; Warsa, Nosia
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : P3KDOD III Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.699 KB)

Abstract

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik
Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Setiawan, Tomi; Warsa, Nosia
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.502 KB)

Abstract

Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu mazhab administrasipublik, yakni New PublicGovernance. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian iniberkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.