Fedri Rinawan, Fedri
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEJADIAN DEMAM BERDARAH DI JAWA-BARAT

Jurnal Sistem Kesehatan Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 September 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.711 KB)

Abstract

Lingkungan merupakan determinan kesehatan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat selain faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik serta kependudukan. Pada saat terjadi perubahan lingkungan termasuk perubahan iklim global yang menjadi isu sangat penting. Perubahan iklim tersebut dipicu oleh terjadinya pemanasan global (global warming) dan efek rumah kaca (greenhouse effect). Perubahan iklim yang terjadi dapat berupa peningkatan suhu, kelembaban, peningkatan curah hujan yang menjadi faktor risiko terhadap derajat kesehatan masyarakat karena timbulnya  penyakit menular yang ditularkan melalui udara, air dan vektor. Penyakit Demam Berdarah merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui perantara vektor nyamuk dan erat kaitannya dengan perubahan iklim. Tempat perindukan nyamuk ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat (altitude), kemiringan lereng (slope) dan penggunaan lahan (land use), sedangkan unsur cuaca memengaruhi metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan populasi nyamuk tersebut. Curah hujan dengan penyinaran yang relatif panjang turut memengaruhi habitat perindukan nyamuk. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan informasi awal untuk mengukur keterkaitan perubahan iklim khususnya perubahan curah hujan dengan terjadinya demam berdarah di Jawa Barat.  Metode yang digunakan untuk analisis kerentanan masalah kesehatan yang disebabkan oleh perubahan iklim ini (curah hujan) yang merupakan faktor determinan kesehatan yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit tular vektor (demam berdarah). Data yang didapat dianalisis berdasarkan teori derajat kesehatan masyarakat (Henrik L Blum) yang menyatakan bahwa lingkungan, dalam hal ini adalah perubahan suhu, curah hujan, kelembaban akan memengaruhi kejadian penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti  demam berdarah. Dari data awal yang dikumpulkan dapat dikatakan  bahwa Curah hujan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian DBD, di mana curah hujan mempunyai nilai prediksi yang berhubungan dengan terjadinya demam berdarah. Walaupun demikian, terdapat perbedaan waktu (time lag) antara peningkatan curah hujan dan peningkatan kasus. Perubahan  iklim berpengaruh terhadap kerentanan kesehatan, sehingga perubahan iklim ini harus dihadapi. Oleh karena itu, melindungi diri dari perubahan iklim dibagi atas upaya mitigasi (minimalisasi penyebab dan dampak) dan adaptasi (menanggulangi risiko kesehatan). Early warning system terhadap kejadian luar biasa DBD harus dilaksanakan di setiap daerah dengan memperhatikan kecenderungan perubahan faktor iklim. Selain itu diperlukan perbaikan lingkungan yang harus disertai dengan perubahan faktor lain seperti perilaku dan pelayanan kesehatan.Kata kunci: Curah Hujan, Demam Berdarah, Perubahan Iklim, Penyakit Tular, Vektor

Keinginan untuk Membayar Pembiayaan Kesehatan Pemerintah Kota pada Masyarakat Mampu di Kota Bandung

Jurnal Sistem Kesehatan Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 Juni 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.16 KB)

Abstract

Pembiayaan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip ekuitas, artinya penduduk yang mampu akan membayar iuran/ premi secara penuh, dan masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah. Banyak faktor yang memengaruhi keinginan untuk membayar (WTP). Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran keinginan masyarakat mampu membayar pembiayaan kesehatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian kuantitatif dilakukan pada Agustus – September 2011 terhadap 303 kepala keluarga yang tergolong  masyarakat mampu di Kota Bandung. Mampu dalam penelitian ini adalah penduduk tinggal di perumahan elite. Kriteria inklusi yaitu kepala keluarga, memiliti KTP Kota Bandung, bersedia diwawancara. Teknik pemilihan sampel menggunakan cluster sampling, dengan klaster adalah perumahan elit di Kota Bandung. Subjek di tiap klaster ditentukan secara proporsional systematic sampling. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan regresi logistik. Dari 303 responden, 54,9% yang memiliki asuransi, tidak ingin membayar dan 60% yang belum memiliki, ingin membayar pembiayaan kesehatan Pemkot Bandung. Sebagian besar masyarakat mampu hanya ingin membayar premi kurang dari Rp. 25.000 dengan berharap mendapatkan semua jenis pelayanan kesehatan. Agama dan pendidikan terakhir merupakan faktor yang menentukan secara bermakna keinginan membayar pembiayaan kesehatan. Rendahnya kesadaran responden untuk ikut serta program pembiayaan kesehatan Pemkot Bandung harus dapat diantisipasi pemerintah dengan lebih mendorong masyarakat dari semua golongan status sosial – ekonomi untuk mengikuti program pembiayaan kesehatan.Kata kunci: Keinginan, Kesehatan, Pembiayaan, Masyarakat mampu

Does the establishment of universal health coverage drive the foundation of postgraduate education for primary care physicians?

Medical Journal of Indonesia Vol 26, No 2 (2017): June
Publisher : Faculty of Medicine Universitas Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.652 KB)

Abstract

Background: Studying the formation of postgraduate training in primary care within countries which has attained Universal Health Coverage (UHC) is important to support the development of similar training in low-and middle-income countries aiming to achieve UHC by 2030. This review aims to describe the state of postgraduate training for primary care physicians in UHC-attaining countries.Methods: A literature review of published literature and official documents from the websites of regional and global health/primary care organizations or societies such as World Health Organization (WHO), World Organization of Family Doctors (WONCA), European Forum for Primary Care, European Union of General Practitioners (GP)/Family Physicians (FP), European Academy of Teachers in GP/Family Medicine (FM), as well as the websites of GP/FP organizations in each of the respective countries. The list of UHC attained countries were identified through WHO and International Labor Organization databases.Results: A total number of 72 UHC-attained countries were identified. Postgraduate education for primary care physicians exists in 62 countries (86%). Explicit statements that establish primary care postgraduate training were corresponded with the policy on UHC is found in 11 countries (18%). The naming of the program varies, general practice and family medicine were the commonest. In 33 countries (53%), physicians are required to undertake training to practice in primary level. The program duration ranged from 2–6 years with 3 years for the majority.Conclusion: Although UHC is not the principal driving force for the establishment of postgraduate training for primary care physicians in many countries, most UHC-attaining countries make substantial endeavor to ensure its formation as a part of their health care reform to improve national health.

Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan

Jurnal Sistem Kesehatan Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 Juni 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.886 KB)

Abstract

Desa-desa di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sumber dana untuk pembangunan kesehatan bersumber APBD dan APBN, namun masalah kesehatan di Kabupaten Malinau masih tinggi. Pada tahun 2015, AKB yaitu 25 per 1000 kelahiran hidup dan AKI yaitu 229 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan dana desa untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau dari aspek konten, konteks, proses dan aktor.  Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 4 desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 26 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 sampai januari tahun 2017.Kondisi geografis, mata pencaharian, kekerabatan dan status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Tidak adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kesehatan di desa. Prinsip swakelola dalam pelaksanaan kebijakan dana desa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kebijakan dana desa telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, tetapi pemanfaatan untuk pembangunan kesehatan belum optimal. Diperlukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi alokasi dana desa untuk kesehatan. Tenaga kesehatan harus pro aktif dalam proses penyusunan kebijakan untuk mengungkit pembangunan kesehatan di desa.Kata Kunci : dana desa, Kabupaten Malinau,  segitiga analisis kebijakan

Evaluasi pelatihan dokter puskesmas sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang rujukan penyakit non-spesialistik di Pekanbaru

Majalah Kedokteran Andalas Vol 40, No 2 (2017): Published in September 2017
Publisher : Faculty of Medicine Andalas University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan: Untuk mengevaluasi pelatihan dokter Puskesmas sebagai  upaya peningkatan pengetahuan tentang rujukan penyakit non-spesialistik. Metode: Merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan secara retrospektif. Data diambil dari pelatihan dokter Puskesmas di Pekanbaru dengan materi yang dirancang oleh tim kendali mutu kendali biaya BPJS Provinsi Riau. Sampel penelitian adalah 32 peserta yang memenuhi kriteria inklusi. Evaluasi pelatihan dilakukan melalui pretest/posttest pengetahuan, kuesioner kepuasan peserta pelatihan, dan observasi. Hasil: Penelitian menunjukkan pengetahuan peserta setelah pelatihan lebih tinggi secara bermakna dibandingkan sebelum pelatihan (p<0,05), tingkat kepuasan peserta terbanyak adalah kategori cukup puas (62%), aspek kepuasan tertinggi adalah proses belajar. Beberapa masukan untuk perbaikan pelatihan antara lain waktu pelaksanaan, memperbanyak latihan keterampilan klinis, dan praktik dengan pasien nyata. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penyesuaian jadwal narasumber, konsistensi kehadiran peserta, pelaksanaan ujian keterampilan klinik. Kesimpulan: Pelatihan dokter Puskesmas ini meningkatkan pengetahuan tentang penyakit non-spesialistik, tetapi proses pelaksanaannya perlu disempurnakan sesuai masukan peserta dengan mempertimbangkan kendala yang ada.