Wahidullah Wahidullah, Wahidullah
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Kholis, Nur; Jumaiyah, Jumaiyah; Wahidullah, Wahidullah
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2017.27.2.1971

Abstract

The article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974, mentioned that discrimination against women (wife) potentially in increasing the divorce rates. It can be minimized by creating a gender-based mindset, that will be the object of this research. This research will use qualitative methods with normative juridical approach. This research found that: firstly, that the Act Number 1 Year 1974 and its derivative laws such as Compilation of Islamic Law (KHI), has not reach yet the Pancasila values and also justice and humanity as the main mission of law. Secondly, the political configuration in the drafting of laws and “black and white” in understanding of religious texts are contribute to creating injustice. Thirdly, the justice is one of the goals of the law, so discrimination must be eliminated. This research provides a recommendation that polygamy in article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974 must be removed, and become the principle of monogamy absolutely.[]Diskriminasi terhadap perempuan (Isteri), sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, berpotensi menciptakan tingginya angka perceraian. Meminimalisasi hal tersebut dengan membangun pemikiran berbasis keadilan gender merupakan tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian yang ditemukan; Pertama, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua, konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Artikel ini merekomendasikan penghapusan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, dan menjadikan monogami bersifat mutlak.
Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 Pada Panti Asuhan Al-Huda Ridwaniyah Jumaiyah, Jumaiyyah; Wahidullah, Wahidullah
JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI) Vol 4 No 2 (2019): JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI
Publisher : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.925 KB) | DOI: 10.29407/jae.v4i2.12752

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah organisasi nirlaba mengimplementasikan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45” mengenai pelaporan keuangan organiasai nirlaba terhadap laporan keuangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif. pengambilan data dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi langsung dilakukan pada oyek penelitian dengan sepengetahuan pengurus dan tanpa sepengetahuan pengurus, Wawancara di lakukan pada pengurus Panti asuhan, sementara dokumentasi diambil dari data laporan keuangan panti asuhan Al-Huda Ridwaniyah. Hasil penelitian ini menunjukan panti asuhan menyusun laporan aktifitas dan laporan posisi keuangan pada akhir periode. Sementara laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) belum di susun. Saran dari penelitian ini panti asuhan sebaiknya menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK 45. Keywords: orphanage, PSAK  number.45, non-profit, financial report
PEMBENAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA: STUDI KASUS DESA SENGONBUGEL Jumaiyah, Jumaiyah; Wahidullah, Wahidullah
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol 19, No 1 (2019): April
Publisher : LEMBAGA PENERBIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/mraai.v19i1.3307

Abstract

The purpose of this study is to find out how the village fund management incurred in 2016, and also what does the new leader do to improve the village performance. The method in this study is phenomenological qualitative by collecting measurement data, in-depth interviews and documentation. The results show that temporary officials, managed fund well to established many programs to increase the community wealth.
MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDes MANDIRI SEJAHTERA Jumaiyah, Jumaiyah; Wahidullah, Wahidullah; Solikhul Hidayat, Solikhul Hidayat; Mudiarti, Luky; Aliyah, Siti
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 3, No 1 (2019): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.533 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v3i1.1042

Abstract

ABSTRAKProgram pengabdian ini dilaksanakan pada BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Pancur Kec. Mayong Kabupaten Jepara. Kegiatan ini berlangsung selama 6 Bulan tahun 2019. Usaha mitra di bidang simpan pinjam dan dagang. Kondisi mitra selama ini mengalami kredit macet,serta legalitas hukum yang kurang lengkap, dengan kondisi seperti itu mitra menjadi tidak semangat lagi untuk meneruskan usahanya di BUMDes. Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, tim pelaksana akan memberikan solusi berupa workshop manajemen kredit macet, serta memberikan legalitas dan motivasi. Hasil dari kegiatan ini mitra menjadi paham dalam menagani kredit macet serta urus perijinan yang belum di miliki oleh BUMDes seperti ijin sertifikat halal dan BPOM. Kata Kunci: BUMDes; Manajemen kredit; motivasi   ABSTRACTThis service program is carried out at BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Pancur Kec. Mayong, Jepara Regency. This activity will last for 6 months in 2019. Business partners in the field of savings and loans and trade. The condition of partners has been experiencing bad credit, as well as incomplete in law legality, with such conditions the partners are no longer eager to continue their business in BUMDes. Based on an agreement with partners, the implementation team will provide solutions in the form of bad credit management workshop, and provide legality and motivation. As a result of this activity the partners become aware of handling bad loans and take care of licenses that are not yet owned by BUMDes such as permits for halal certificates and BPOM. Keywords: BUMDes, Credit management, Motivation.