Sitti Nurmaeta, Sitti
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Darmawati, Darmawati; Fatmawati, Fatmawati; Nurmaeta, Sitti
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.178 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.45

Abstract

This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a childrens entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR M, Nurhidayat; Nurmaeta, Sitti; Hardi, Rudi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1345.058 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i2.74

Abstract

This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar.  Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.
TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA Rusmiati, Rusmiati; Nurmaeta, Sitti; Tahir, Muchlas M
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.159 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i2.94

Abstract

This study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA Nurdin, Muhammad; Nurmaeta, Sitti; Tahir, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.082 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i1.81

Abstract

The purpose of this study to determine the role of local government in community empowerment Biringbulu corn farmers in the District of Gowa. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that: The role of local government in empowering communities corn farmers are already well underway; FeAs already carry corn farmer training went well, but not maximized in because there are many farmer groups have not received training; and local governments to provide assistance for seeds, fertilizers as well as savings and loan assistance.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO Muslimin, Muslimin; Mappamiring, Mappamiring; Nurmaeta, Sitti
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1130.905 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i1.43

Abstract

The purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.
Smart Governance dalam Program Homecare Dottorotta di Kota Makassar Ma?mur, Yuliarty Dwi Putri; Tahir, Muchlas M.; Nurmaeta, Sitti
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 3 Number 2, Jul 2017
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang program Home care ?Dottorotta? dalam smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di Kota Makassar dengan adanya program Home Care ?Dottorotta? ini.Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori studi kasus dengan informan 5 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.Hasil penelitian dari Program Home Care  ?Dottorotta? di kota Makassar menunjukkan bahwa penerapan program Home Care di kota Makassar masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pelayanan public dan sosial. Adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses penerapan program membuat pelaksanaan program ini masih terbatas oleh tenaga medis yangturun kelapangan, sosialisasi yang belum merata, serta masih kurangnya tingkat partisipasi yang masih belum melibatkan banyak pihak didalamnya. Juga keberlanjutan dari Program yang masih dipertanyakan karena Home Care ini belum berdasar hukum Peraturan Daerah. Namun, konsep yang di usung oleh program ini telah menyentuh kebutuhan penting masyarakat local Kota Makassar yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan sosial masyarakat.