Articles
8
Documents
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA

CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.817 KB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat

Strengthening the Integrity of Local Leadership and its Relevance to Run Democratic Governance

FIAT JUSTISIA Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEven though many aspects that show the way to run a democratic government, but the most important aspect is related to the leadership of integrity. The leadership of integrity put the perspective of power in the orientation of partisanship on the people. Also, democratic governance at the local level can be run effectively and constructively if the leadership held with integrity. In another word, the leadership of integrity is a requirement to run a democratic government. Therefore, the integrity of local leadership should be encouraged. Strengthening the integrity of local leadership includes two main things, namely giving a great opportunity for people participation and is committed to a clean and accountable government. Our conception of the strengthening the local leadership integrity and relevance of a democratic government explains important aspects of leadership in maintaining the continuity of a government. For success or failure of a reign depends on how to reach a democratic government that can be reached and gets the highest appreciation from the community. Therefore, the purpose of the writing of this article is to explain the significance between the leadership of integrity with democratic governance and elaborating how to strengthen the integrity of the leadership in the efforts to reach a democratic government. Keywords: Leadership, Leadership Integrity, Democracy, Local Government, Democratic Governance.

Islam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1527.218 KB)

Abstract

Infact, press or media is one of pilar democracy. Media in democracy is a public sphere to communi-cation and makes relation, and a same time as public arena to gain information. But, media also could not release from streotypes and tendency that usually bring of interest, either the owner or ideology. It is meaning media can not released from perspective distorsion, values bias and take a side. Media also effective to become propaganda instrument for a political interest and an ideology. It is seen like how media in US, for example, stereotype of Islam in discourses contradiction and glob-al interest opposition. Then, Islam dominantly identified as doctrine teaches radicalism, fundamen-talism and terorism. Thus, it is often be justification for US to operate the military mission in the name of democracy.Tak dipungkiri pers atau media menjadi salah satu pilar bagi demokrasi. Media dalam demokrasi adalah sebagai ruang bagi publik berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus sarana publik mem-peroleh informasi tentang banyak hal. Namun, media juga tak bisa dilepaskan dari stereotip dan kecenderungan-kecenderungan, yang biasanya membawa kepentingan, baik pemilik maupun ide-ologi. Media karenanya tak lepas dari distorsi perspektif, bias nilai dan berpihak. Media juga efektif menjadi alat propaganda bagi sebuah kepentingan politik dan ideologi, seperti bagaimana media di negara Amerika, misalnya, menstereotipkan Islam dalam analisis pertentangan wacana dan kepent-ingan global. Sehingga, dominan Islam diidentikkan dengan sematan sebagai ajaran yang mengajarkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Karenanya pula seringkali menjadi alasan pembenar bagi Amerika untuk menjalankan misi militer atas nama demokrasi.

Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)

Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.92 KB)

Abstract

Khilafah concept became one of the discussions that stick out lately, not least in Indonesia. But how is this concept, especially that  applied in the Islamic state? This article presents a comparison of Islamic governmentbased concepts with two different traditions, namely the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. The purpose of this paper is to show the differences between the two concepts as well as to discuss how the implementation carried out in the two countries that use Islam as the basis of the state. Conceptually Saudi Arabia and Iran have differences in the application of the state system and its government. Saudi Arabia with the monarchy concept and Iran with the concept of republic. But the similarity between the two is that the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran is not a state that ideally reflects the Khilafah state as established in the state system of the era of Khulafaur Rashidin.Keyword: : Khilafah; Imamah, Saudi Arabia, Iran, State and Islamic Government

GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN TAMBANG SEMEN

CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.731 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat suatu gerakan sosial perempuan yang dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Demikian pula halnya dalam gerakan tani, gerakan perempuan adalah sebagai salah satu elemen penggerak perjuangan rakyat (petani dan buruh tani) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan perempuan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah mengenai perlawanan para srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan aktivitas interaksi dengan alam. Saat ini Pegunungan Kendeng didirikan Pabrik Semen oleh PT Semen Indonesia, produsen semen raksasa yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Para remaja perempuan dan ibu disana menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian. Tulisan ini disertai landasan literatur mengenai masyarakat sipil dan gerakan sosial.

DEMOKRASI DAN GERAKAN SOSIAL (BAGAIMANA GERAKAN MAHASISWA TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL)

JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.472 KB)

Abstract

The inception of social groups nowadays believed as positive indication cultivation of democracy in some country, including Indonesia. The existence of social group aims to create a social change better and gratify the people interest. One of the social group is student movement that in any political event has become the pioneer for social change. This article aims to analyze how does democracy become important factor to a social movement, particularly student movement to an occurrence of social change in Indonesia. This research using a qualitative descriptive method to analyze how is social movement and democracy in Indonesia, especially related to student movement through to social change. As a result that student movement is the most important thing to realizing social change. As an agent of change, the idealism of student is valued indicator-weather social change has moved as well or perhaps full of political interest. The student movement also becomes indicator for sustainability of democracy. 

DEMOKRASI DAN GERAKAN SOSIAL (BAGAIMANA GERAKAN MAHASISWA TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL)

JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.472 KB)

Abstract

The inception of social groups nowadays believed as positive indication cultivation of democracy in some country, including Indonesia. The existence of social group aims to create a social change better and gratify the people interest. One of the social group is student movement that in any political event has become the pioneer for social change. This article aims to analyze how does democracy become important factor to a social movement, particularly student movement to an occurrence of social change in Indonesia. This research using a qualitative descriptive method to analyze how is social movement and democracy in Indonesia, especially related to student movement through to social change. As a result that student movement is the most important thing to realizing social change. As an agent of change, the idealism of student is valued indicator-weather social change has moved as well or perhaps full of political interest. The student movement also becomes indicator for sustainability of democracy. 

Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3110.15 KB)

Abstract

AbstrakKasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) tanggal 27 September 2016 telah memicu reaksi umat Islam yang meluas di berbagai daerah. Kasus ini mengalami eskalasi sedemikian rupa karena bersitemali dengan perhelatan Pilkada serentak tahun 2017, dimana sebagai gubernur petahana Ahok akan kembali maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Secara hipotetik kasus Ahok ini telah melahirkan dampak elektoral (kepemiluan) terhadap kontestasi Pilgub di Provinsi Banten, khususnya terhadap peta dinamis preferensi warga Banten dalam Pilkada serentak tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada. Kata Kunci : Dampak Elektoral, Penistaan Agama, Pilgub, Preferensi Politik, Degradasi Dukungan