Gustiana Anwar Kambo, Gustiana Anwar
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

EKSISTENSI ORGANISASI ISLAM DI SULAWESI SELATAN: STUDI GERAKAN SOSIAL POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM DI KOTA MAKASSAR Nurdiassa, Annisa; Kambo, Gustiana Anwar; Muhammad, Muhammad; Zulfikar, Achmad
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Politik Profetik
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpp.v7i1.6821

Abstract

The Islamic Defenders Front is an Islamic organization that contributes to the democratic process in Indonesia after the New Order government. FPI was declared on August 17, 1998 by adhering to the principle of its movement, namely Amar Ma'ruf Nahi Munkar. This type of research is qualitative research with a case study approach. This study aims to find out how the typology of the movement of Islamic defenders fronts in Makassar, the theory used is the typology theory of social movements proposed by David Aberle, Cameron and Blumer as well as the theory of social movement by Charles Tilly. The results of the research indicate that the organization of Makassar Islamic Defenders Front viewed from the objectives of the movement and the methods used to achieve the objectives, the dimensions of change (who is changed) and the dimensions of change including typology category of social alternative movement category, and social redemptive movement. This movement also potentially transforms into political movements.
Etnisitas dalam Otonomi Daerah Kambo, Gustiana Anwar
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1 Number 1, Jan 2015
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : This paper aims to describe ethnocentrism issues as the consequences of Law on Regional Autonomy. Starting from the article that became the foundation of Regional Autonomy Law, including the issuing of Law number 22 of 1999, then the review of ethnocentrism phemomena due to implementation of Regional Autonomy Law. In addition, this paper also discusses the formation of the West Sulawesi Province as one form of ethnicity implementation.Keywords: Ethnicity, Regional Autonomy, Law
Penguatan Nilai-Nilai Hibua Lamo Pada Masyarakat Kabupaten Halmahera Sosiawaty, Sosiawaty; Bailusy, Muhammad Kausar; Kambo, Gustiana Anwar
KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 3 Number 2, Dec 2017
Publisher : FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dalam proses politik di Halmahera Utara dan (2) menggambarkan dan menganalisis  internalisasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai Hibua Lamo yang dihadirkan kembali  oleh tokoh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dengan merevitalisasi nilai-nilai tersebut yang dilakukan oleh elit dan tokoh masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilatarbelakangi keresahan melihat dampak kehancuran yang disebabkan oleh konflik horisontal yang terjadi pada tahun 1999.  Upaya merevitalisasi nilai-nilai Hibua Lamo tersebut dengan melalui  kekuatan konstruksi sosial yang menciptakan realitas sosial yang memiliki tujuan dan motivasi yang dalam aspek politik dapat dimaknai dalam rangka memperoleh legitimasi untuk meraih kekuasaan  melalui hegemoni produksi wacana nilai-nilai kebudayaan (Hibua Lamo).
Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kambo, Gustiana Anwar
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 3 Number 1, Jan 2017
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang mengganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.
Etnisitas dalam Otonomi Daerah Kambo, Gustiana Anwar
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1 Number 1, Jan 2015
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : This paper aims to describe ethnocentrism issues as the consequences of Law on Regional Autonomy. Starting from the article that became the foundation of Regional Autonomy Law, including the issuing of Law number 22 of 1999, then the review of ethnocentrism phemomena due to implementation of Regional Autonomy Law. In addition, this paper also discusses the formation of the West Sulawesi Province as one form of ethnicity implementation.Keywords: Ethnicity, Regional Autonomy, Law
Konflik Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan Pasca Peralihan Kepengurusan Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Halid Wulandari, Andi Tika; Kambo, Gustiana Anwar; Bailusy, Muhammad Kausar
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 4 Number 2, Jul 2018
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam proses peralihan kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan penelitian ini berlangsung di lingkungan DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teori konflik dan teori elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peralihan kepengurusan partai Golkar Sulawesi Selatan ini menimbulkan gejolak-gejolak di dalam kepengurusan. Adanya pertentangan dan perbedaan yang muncul ketika DPP partai Golkar mengambil keputusan untuk mengutus pelaksana tugas untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2015, ketika masih kepengurusan dualimse Yasril Ananta diberikan mandat oleh kubu Agung Laksono untuk menjadi Plt di Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pengurus DPD Sulawesi Selatan, hal yang sama terjadi oleh Ibnu Muzir, dan Tanribali Lamo. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketokohan Syahrul Yasin Limpo yang masih kuat di Sulawesi Selatan. Sehigga, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan mandat pelaksana tugas kepada Nurdin Halid. Munculnya Nurdin Halid di Golkar Sulawesi Selatan membuat proses penggantian ini menjadi cukup alot. Kedatangan Nurdin Halid mendapatkan pertentangan dari kubu Syahrul Yasin Limpo. Meskipun pada masa peralihan kepengurusan ada gejolak-gejolak yang timbul di dalamnya, partai Golkar tidak menganggap itu sesuatu hal yang besar, karena partai Golkar merupakan partai yang sudah matang. Sehingga, partai Golkar dapat melakukan management konflik yang sangat baik. Konflik yang terjadi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat, konflik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.
Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone Mansyur, Irwansyah; Kambo, Gustiana Anwar; Rusli, Andi Muhammad
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 4 Number 1, Jan 2018
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. dalam penelitian ini mengkaji tentang orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif dari para nelayan di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis.Penentuan informan dilakukan secara purposive.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka.Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori pilihan rasional coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang pemilihan umum masih sangatlah tendah. Mereka dalam mengambil keputusan politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai poltik melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan sukai. Dalam aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. Hal ini dikarenaka munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik yang ada pada pemilu sebelumnya. Dalam aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat.