Ratnia Solihah, Ratnia
Unknown Affiliation

Published : 16 Documents
Articles

Found 16 Documents
Search

MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21048

Abstract

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.
POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10546

Abstract

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.
PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.369 KB) | DOI: 10.24042/tapis.v13i2.2039

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan publik atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil public hearing juga masih dirasakan belum memuaskan  masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansial  ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD). Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan Publik 
POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Solihah, Ratnia
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 2 Number 1, Jan 2016
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.807 KB)

Abstract

Simultaneous implementation of the election already held on 9 December 2015, essentially is an alternative system of direct local elections in order to save significant budget of budget execution during the election is charged to the budget. But in its implementation, simultaneous election in 2015 was allegedly gave birth to the various phenomena associated with transactional politics that emerged in the process of election.This paper prepared using descriptive method through a qualitative approach. The data collection is done by using study of literature through the study of literature related to the phenomenon of transactional politics in the election simultaneously in Indonesia in 2015, and its implications for government formed from the election process.Concurrent election implementation in 2015 gave rise to various phenomena associated with transactional politics that political barter, stuffed politics, politics of high costs, and the existence of money politics in voting behavior. In general, transactional politics injure the realization of democratic elections and the implications for the process of the election itself less democratic. In particular, the transactional politics that can bring the seeds of mistrust support to political parties and may confuse its supporters over the choice of a political party, led to the behavior of corrupt government officials, and local autonomy are not positively correlated to improving the welfare and quality of life of the people.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS Solihah, Ratnia; Bainus, Arry; Rosyidin, Iding
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.232 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i1.16082

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun  dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi  penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. 
PENGARUH DINAMIKA INTERNAL PARTAI TERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA KONGRES IV TAHUN 2015 Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.166 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11053

Abstract

Internal conflict within a political party commonplaces in political institutions, especially in the context of fighting for power or leadership in a party. But internal conflicts in the electoral process currently Chairman of the PAN congressional IV in Bali in 2015 does not lead to a prolonged conflict until the dualism of leadership of a party or departure of chairman candidate who lost in the political competition by setting up a new political party. Post-election of Chairman of the National Mandate Party Zulkifli Hasan replacing Hatta Rajasa. Raises the political dynamics of internal new has happened in the PAN, which also affects changes in political strategy PAN good political strategy for the internal PAN and external PAN, which aims to increase the capabilities of the party, the public trust/ society against the PAN and to improve electability PAN in elections in 2019. 
POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.439 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10546

Abstract

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of the pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in the political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, where the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reform period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime to democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not only among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map of corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of business and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors during the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; The appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmental actors still dominated by predatory power relations and clientelism.
FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.799 KB) | DOI: 10.24042/tapis.v14i1.2851

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia. Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasi sertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturan didalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masih leluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan threshold seperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yang sederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolosParliamentary Threshold dilarang mengkuti pemilu dua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuat partai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Solihah, Ratnia
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.699 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234

Abstract

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.