Syaikhu Syaikhu, Syaikhu
Dosen STAIN Palangka Raya

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

NUSYŪZ SUAMI: TINJAUAN KE-NUSYŪZ-AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syaikhu, Syaikhu
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 2, No 2 (2008): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Publisher : LP2M IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam tidak hanya menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestariannya, tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi untuk menyelesaikan secara tuntas dan sukses dalam segala persoalan hidup, atau sengketa yang timbul dalam keluarga. Jika terjadi ketegangan dalam keluarga maka suami isteri harus merahasiakannya dan berusaha mengatasi serta menyelesaikannya dengan cara yang baik. Salah salah problematika yang sering terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah sikap nusyūz  suami terhadap isteri, yaitu suami bersikap acuh atau tidak mempedulikan isteri dan bersikap sombong terhadapnya dengan menelantarkan  nafkah lahir dan nafkah batin, atau bahkan meninggalkan isteri sama sekali atau mendiamkan dan tidak memperdulikannya (i’radl). Bentuknya bisa berupa ucapan, perbuatan, maupun keduanya sekaligus. Dalam hukum Islam, nusyūz bisa terjadi bagi suami maupun  istri atau  kedua-duanya. Meskipun dalam menghadapi suami  yang nusyūz  istri bersabar atau mengalah, namun juga dalam hukum Islam membolehkan istri menuntut cerai. 
TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM emzaed, Ali murtado; Syaikhu, Syaikhu; soeradji, elvi; norwili, norwili; munib, munib; fitria, erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
MEKANISME PENGGUNAAN JAMINAN KEBENDAAN (RAHN TASJILY) DALAM PEMBIAYAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA Hidayati, Tri -; Syarifuddin, Syarifuddin; Pelu, Ibnu Elmi AS.; Syaikhu, Syaikhu; Hussain, Mohammad Azam; Nor, Mohd Zakhiri Md.; Azhar, Alias
Nurani Vol 18 No 1 (2018): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.572 KB)

Abstract

The main objective of this legal research is to compare the legal construction and the use of “rahn tasjily” mechanism in the Sharia bank financing between Indonesia and Malaysia through law, concept, and history approaches. The data were analyzed qualitatively by systematic interpretation and historical interpretation. The results are: 1) Both countries do not have a strong regulation in Sharia guarantees, thus the law construction is implemented by harmonization and integration between Sharia principles and conventional regulations (civil). The differences are in the concept, the division of rahn, and the law substance in the Sharia banking complement regulation. 2) The mechanism is also different, where in Indonesia the guarantee should be bound by an authentic certificate (notary) and registered in the authority institutions in order that Sharia bank (murtahin) obtains a strong law protection beside an insurance. While in Malaysia, the use of collateral is only included in the financing contract without an authentic certificate; the registration is not compulsory and the ownership proof of guarantee (marhun bih) as well as the object is in rahin permanently (except a land); and the collateral strength for Sharia bank is an insurance.
TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM emzaed, Ali murtado; Syaikhu, Syaikhu; soeradji, elvi; norwili, norwili; munib, munib; fitria, erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM Emzaed, Ali Murtadho; Syaikhu, Syaikhu; Soeradji, Elvi; norwili, norwili; munib, munib; Fitria, Erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.512 KB)

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu cara yang dipakai oleh wajib pajakperusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing initidak dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma hukum positif yang berlaku di negarakita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan.Ada gap yang serius antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) denganaras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakandimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwapenghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturanperpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan hukumperpajakan. Peneliti melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan padapendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dariwajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
KEWARISAN ISLAM DALAM PERSFEKTIF KEADILAN GENDER Syaikhu, Syaikhu
eL-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagai kontrusksi sosial, mempunyai lingkup yang sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia.Pandangan klasik mengemukakan bahwa hukum itu netral adanya.Dengan demikian hukum bersifat otonom dan tidak terkait dengan pengaruh-pengaruh di luar bidang hukum.Demikian juga degan pandangan pengertian dalam hukum murni dari Hans Kelsen bahwa hukum itu hanya melihat kebenaran formal, yaitu kebenaran yang tidak melihat kenyataan sosial yang ada.Sehingga hukum ini dikatakana adil apabila mampu berfungsi netral.Tetapi ada yang berpendapat berbeda dengan pandangan diatas bahwa hukum itu dapat dikatakan adil apabila hukum itu melihat kenyataan sosial.Sehingga hukum itu tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh di luar hukum sehingga hukum tidak bersifat netral namun sangat terkait dengan perilaku dan budaya dalam masyarakat.Dalam membicarakan keadilan dan kesetaraan gender, nampaknya pandangan pertama (positivisme hukum) sudah tidak dapat diterima. Karena hukum positip hanya mengejar kebenaran formal yang sudah baku saja tanpa melihat kenyataan yang di inginkan oleh masyarakat. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini tela pula mengalami pergeseran nilai. Oleh karena ini dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dituntut pula untuk memperhatikan hak laki-laki maupun hak perempuan yang sama kuatnya. Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan telah memunculkan isu hangat dalam bias gender yang mengedepankan keadilan berdasarkan akan hak dan kewajiban. Apabila kewajibannya berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula.Menyesuaikan dengan perkembangan struktur dalam masyarakat.Karena bagaimanapun masyarakatlah yang menjadi subyek dalam hukum