Arif Zainudin, Arif
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Indonesia

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Zainudin, Arif
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1010.445 KB)

Abstract

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana seperti yang diamanahkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Kualitas pelayanan idealnya selalu dikaji setiap berkala, sehingga pelayanan dapat terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mencari indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal pada tahun 2014, dan ingin mengetahui harapan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Dalam menganalisis IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal peneliti menggunakan indikator penelitian yang tercantum dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil kuesioner dan interview terhadap responden sejumlah 100 orang pengguna jasa layanan BP2T Kota Tegal diperoleh nilai IKM sebesar 80,08 % yang dikonversikan kedalam mutu pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Kemudian untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan pelayanan, peneliti menggunakan analisis diagram  kartesius atau Importance Performance Analysis dengan hasil bahwa unsur yang tergolong dalam kuadran A yakni Prioritas Utama untuk dioptimalkan meliputi prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan, dan yang tergolong dalam kuadran B yakni unsur yang harus dipertahankan meliputi persyaratan pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran, dan masukan pelayanan. Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan proses pelayanan dalam unsur prosedur dan waktu pelayanan mendapatkan perhatian khusus untuk reformasi proses bisnis pelayanan di BP2T Kota Tegal.
Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Industri: Studi Kasus Implementasi Program Tegal Bisnis Zainudin, Arif; Suranto, Suranto
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 1: February 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.932 KB)

Abstract

The purpose of  this study is to look at the impact of  the implementation of the policy Business Tegal. In evaluating the program Business Tegal viewed from the aspect of  productivity policy, financial efficiency and level of  community satisfaction policy Business Tegal. By using a mixed method research approach hopes this research can include aspects of  qualitative and quantitative. Based on the results of  research carried out showed that the productivity of the policy can not boost industrial production and the quality of  many of  the home industry go bankrupt due to the government can not provide assistance in the form stimulant funds. Although the government has provided some training still can not help improve the quality of  the industry because the training is not only limited to assisting the industry as expected by the public. With the impact, then the public is not satisfied about the implementation of  the Business Tegal policy because no positive impact on the sustainability of  the industry and welfare.
Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar) Zainudin, Arif; Sutjiatmi, Sri
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.v3i1.710

Abstract

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Zainudin, Arif
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1010.445 KB) | DOI: 10.24905/jip.v1i1.437

Abstract

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana seperti yang diamanahkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Kualitas pelayanan idealnya selalu dikaji setiap berkala, sehingga pelayanan dapat terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mencari indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal pada tahun 2014, dan ingin mengetahui harapan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.Dalam menganalisis IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal peneliti menggunakan indikator penelitian yang tercantum dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil kuesioner dan interview terhadap responden sejumlah 100 orang pengguna jasa layanan BP2T Kota Tegal diperoleh nilai IKM sebesar 80,08 % yang dikonversikan kedalam mutu pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Kemudian untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan pelayanan, peneliti menggunakan analisis diagram  kartesius atau Importance Performance Analysis dengan hasil bahwa unsur yang tergolong dalam kuadran A yakni Prioritas Utama untuk dioptimalkan meliputi prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan, dan yang tergolong dalam kuadran B yakni unsur yang harus dipertahankan meliputi persyaratan pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran, dan masukan pelayanan.Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan proses pelayanan dalam unsur prosedur dan waktu pelayanan mendapatkan perhatian khusus untuk reformasi proses bisnis pelayanan di BP2T Kota Tegal.
Model Kelembagaan Pemerintahan Desa Zainudin, Arif
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.467 KB) | DOI: 10.24905/jip.v1i2.607

Abstract

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk organisasi pemerintah desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar pemerintahan desa, dan merencanakan model organisasi pemerintahan Desa. berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian grounded theory sebagai suatu proses untuk memproduksi dan merancang sebuah model yang didasari oleh kategori-kategori interaksi sistem pemerintah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Pemerintahan Desa memiliki jenis pelayanan administrasi yang berbentuk perizinan dan non-perizinan. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu, Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.
AKSESBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL Mumpuni, Sesya Dias; Zainudin, Arif
Jurnal Komunikasi Pendidikan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.658 KB)

Abstract

Sebagian besar penyandang disabilitas mampu untuk mengelola diri dalam hidupnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kaum disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan kaum disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanana kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesbilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk difabel. Maka dibutuhkan pemahaman khusus bagi peneliti untuk mengkaji apa yang dirasakan difabel. Hal ini merupakan substansi dari konseling lintas budaya yang selama ini menjadi hal yang tabu jika membahas kaum difabel.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aksesibilitas difabel dengan ketersediaan layanan publik di Kabupaten Tegal. Kemudian melihat Faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi difabel di Kabupaten Tegal. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan adalah kualitatif. Dalam pengambilan sampel random maka dari populasi „semua penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal‟ diambil sampelnya yaitu kategori difabel laki-laki, perempuan, kusta dan psikososial yang berjumlah 30 orang. Pengguanaan data secara kualitatif diharapkan dapat mendalam dan mengena pada aspek yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Analisis data mengguanakan triangulasi data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen.Kata Kunci: difabel, fasilitas publik, pendidikan masyarakat