Miftahul Azis, Miftahul
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Kinerja dan Prospek Pengembangan Bahan Bakar Nabati di Indonesia

Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.595 KB)

Abstract

EnglishDevelopment of bio-fuel energy in Indonesia deals with serious challenges. This study aims to analyze performance and development prospects of bio-fuel energy based on production performance, agribusiness, and financial feasibility of industries using coconut palm, jatropha, cassava and sugarcane as raw materials for producing of bio-fuel. It is found that bio-fuel production is influenced by land area size. All crops are feasible to develop, except jatropha than has lower bio-fuel content below the standard. Financial feasibility study shows that biodiesel and bio-ethanol industries reasonable to develop. The policy suggested is land conversion control, expanding planting areas by utilizing marginal land, price incentive and agribusiness improvement, research and development, farmers’ access to capital, farmers’ partnerships with businessmen, restructuring the bio-diesel processing, and standardization. IndonesianPengembangan energi berbahan baku nabati menghadapi tantangan yang sangat berat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja dan prospek pengembangan bahan bakar nabati dengan melihat aspek kinerja produksi, usaha tani, kelayakan finansial industri yang berbahan baku tanaman kelapa sawit, jarak pagar, ubikayu dan tebu. Hasil penelitian menunjukan kinerja produksi tanaman penghasil biofuel masih ditentukan oleh kontribusi luas tanam. Analisis usahatani masing-masing komoditi menunjukan layak untuk dikembangkan, kecuali jarak pagar karena ada kendala pada hasil rendeman CJO yang masih dibawah standar. Studi kelayakan finansial menunjukkan bahwa industri biodiesel dan bioetanol layak untuk dikembangkan. Implikasi kebijakan yang disarankan adalah pengendalian konversi lahan, pembukaan lahan baru dengan memanfaatkan lahan kritis, insentif harga dan perbaikan usahatani, penelitian dan pengembangan, pembukaan akses petani pada modal, teknologi dan input produksi, pengembangan kemitraan antara petani dengan pengusaha, rehabilitasi dan restrukturisasi industri pengolahan bahan baku biofuel dan penerapan standar pengolahan yang baik.

Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.746 KB)

Abstract

EnglishThe concept of food sovereignty officially becomes an objective and an approach in national food development such as depicted in Law No. 18/2012 on Food along with food self-sufficiency and food security. However, up to now formulation and understanding of food sovereignty is various and unclear. This article aims to review the concept of food sovereignty at international and national levels. Food sovereignty is a strategy to improve food security as the ultimate goal of food development because the concept is in fact consistent and complementary. Food sovereignty is related with farmers rights and access to the entire agricultural resources including land, water, production factors, technology, and marketing as well as on consumption. This condition is measurable at various levels at individual, household, community, regional, and national levels. IndonesianKonsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Tulisan ini bertujuan melakukan review konsep kedaulatan pangan yang berlangsung di dunia internasional dan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu strategi dasar untuk melengkapi ketahanan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pangan, karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi. Hasil dari pendalaman terhadap berbagai konsep, dirumuskan bahwa kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi. Kondisi ini dapat diukur pada berbagai level baik level individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, dan juga nasional.