0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Repertorium YUSTISIA
Articles
6
Documents
MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPerkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.Keywords: farmer, water, irrigation, food.AbstrakPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkatpetani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.Kata Kunci: petani, air, irigasi, pangan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH SEBAGAI DATA YURIDIS DIBANDINGKAN KEADAAN FAKTUAL

Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to explain the factors that cause difference between juridical data and physical data/actual data in Land Title Certificate, and appropriate legal protection. This is empirical research and qualitative approach with descriptive explanatory technique. Research location at Pertanahan of Surakarta City`s office and Pertanahan of Karanganyar District`s office. Based on the research, Land Title Certificate difference between legal data and physical data/actual data is because physical data validity of Land Title Certificate publication affect in 4 factors, which are: status and legal base to know and ascertain on what base the Land acquired, The authority identity or known by subject assurance, Location and object volume of the land or object assurance that manifested in the form of measurement letter or situation/location drawing  to ascertain location of the land and its boundaries, and Publication procedure, which influenced by the performance of related human resources. The legal protection to Land Title Certificate owner that containing difference between legal data and physical data are: if it is assumed due to error or negligence of the land registration officer, then the authority may take legal liability, criminal law, and state adminictrative law, and if it is assumed due to administrative flaw, then certificate cancellation can be submitted. Keywords: Certificate; Legal Protection; Physical Data;Legal DataAbstrakArtikel ini bermaksud menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan antara data yuridis dengan data fisik serta konstruksi perlindungan hukum yang sesuai. Artikel ini merupakan artikel empiris dan pendekatan bersifat kualitatif dengan teknik pemaparan bersifat deskriptif. Lokasi artikel di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan artikel yang dilakukan, diketahui bahwa terjadinya sertifikat hak atas tanah yang berbeda antara data fisik dan data yuridis disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data fisik untuk penerbitan sertifikat tanah dan mempengaruhi 4 (empat) hal, yaitu: status dan dasar hukum untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh, Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek, Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah,dan Prosedur penerbitan, yang terutama dipengaruhi oleh kinerja aparatur sumber daya manusia terkait. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan data fisik dan data yuridis, meliputi jika diasumsikan karena kesalahan maupun kelalaian petugas pendaftaran tanah, maka pemegang hak dapat melakukan tanggung gugat secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, serta jika diasumsikan karena adanya cacat administratif, maka dapat diajukan pembatalan sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Perlindungan Hukum; Data Fisik; Data Yuridis

ANALISIS KEBERADAAN LETTER C SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENJAMINAN KREDIT BANK DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013)

Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to identify and analyze the existence of letter c as proof of ownership of land rights used as bank credit guarantee with the imposition of mortgage rights. This research is normative. The data source comes from secondary data. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using several stages ranging from grouping, selecting data obtained from case studies, then associated with the theories, principles, and rules of law derived from literature studies. The results of this study include 1) Legal consequences for landowners who still have letter C if the land will be guaranteed credit of mortgages that is granted credit with land guarantee has not been certified binding of Letter of Credit Recognition as a credit agreement and then made Power of Attorney Charging Rights Dependency in front of notary / PPAT. The document is used by the creditor as the basis for the binding of guarantee in the form of Deed of Burden of Mortgage which will be registered to obtain the Certificate of Mortgage Right. Land that has not been certified can be used as collateral by borrowers who want to borrow some money. In the event of default, what can be done to resolve it is by non litigation road. In the case of credit guarantees in the form of immovable property such as land, it is preferable that the guaranteed land is certified soil, it is very important to avoid losses and in the process of binding of guarantee 2) Legal protection of the creditor holders of title to the land with the status of letter C based on the policy of the government to the bank as the creditor to provide opportunity to the debtor in the case of the provision of guarantee while still accepting the guarantee of property rights has not been certified is indeed a joyous thing for the community, but on the other hand the guarantee of uncertified property rights that are not burdened the mortgage the actions of banks as creditor who pay less attention to prudential principal banking. Bank as a creditor lacks legal protection and loses his preferential right to the guarantee of unsecured property rights submitted by the debitor to the bank if it turns out in the future the debitor defaults.Keywords : letter c; credit guarantee; mortgage rights; creditor; debitor.     Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan letter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai penjaminan kredit bank dengan pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bersifat normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini antara lain 1) Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak tanggungan yaitu pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan oleh debitur yang ingin meminjam sejumlah uang. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses pengikatan jaminan 2) Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terhadap tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank selaku kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan jaminan dengan tetap menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini memang merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur yang kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur kurang mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya terhadap jaminan yang hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur pada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi.Kata Kunci : letter c; jaminan kredit; hak tanggungan; kreditur; debitur.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL PERSAMAAN NOMOR HAK SERTIPIKAT PADA OBYEK TANAH YANG BERBEDA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)

Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe study aims to analyze the causes of the emergence of the equation of certificate numbers on different soil objects and to know the legal protection efforts against the certificate holder with the same number on different land objects at the National Land Office of Sukoharjo Regency.Research method with empirical juridical approach. Data collection techniques with interviews and literature studies are books or documents related to the problem under study.The results of the issuance of land title rights certificate due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency has been in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Issuance of land certificate by the Land Office (BPN) is a legal act in the field of state administration. Legal protection of the substitute certificate holder due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency which has been issued is the same as the legal protection against the holder of the land title certificate in general. Basically a land certificate is a powerful evidence, which provides legal certainty and protection for its owner. Because after the issuance of the certificate of replacement because of writing the same certificate rights number, then the cancellation of the certificate that is due to write the same certificate rights number with one of them crossed out and replace it with a new number.Keywords: Legal Protection, Equal Rights NumberAbstrak Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda  dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru.Kata Kunci    :   Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat 

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG IDEAL DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Boyolali, Desa Kiringan)

Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to analyze and examine the ideal procedure of compensation in the procurement of land for public purposes. This research is empirical law research with descriptive research characteristic. Sources of data derived from secondary data and primary data through literature research and field research. Methods of data collection with bibliography, observation and interviews with some residents affected by toll road projects, Village Devices, Boyolali District, Boyolali National Land Agency. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the results of the study showed that the compensation was in accordance with the law number 2 of 2012 and the implementing regulations, with the executor of land procurement to make compensation based on the estimated haga of the aprasial team. but it is detrimental to the people affected by the land procurement project, the deliberation is only done unilaterally by directly giving estimation of the amount of compensation. Deliberation as a condition of land acquisition for public interest and determination of form and amount of compensation should unite opinionto reach consensus among government through executing land acquisition with land acquired society.Keywords: Land Procurement;Compensation; Public Interest.  AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan tata cara yang ideal pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang terkena proyek jalan tol, Perangkat Desa, Kecamatan Boyolali, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya, dengan cara pelaksanaan pengadaan tanah menetapkan ganti kerugian berdasarkan taksiran haga dari tim aprasial. Namun hal tersebut merugikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah, musyawarah hanya dilakukan secara sepihak dengan langsung memberikan taksiran besarnya ganti kerugian. Musyawarah sebagai syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian seharusnya menyatukan pendapat untuk mencapai mufakat diantara pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.Kata Kunci: Pengadaan tanah; Ganti Kerugian; Kepentingan Umum.

PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/ GUNTAI DI KABUPATEN SUKOHARJO

Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand is an important resource for the community, either as a medium for growing plants, or as a space or container where to perform various activities. Indonesia is a country where most of the population is livelihood in agriculture, either as the owner of agricultural land, farmers and farm laborers. As the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA) the government issued Law no. 56 Prp Year 1960 on Stipulation of Land Area of Agriculture is further regulated by Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 18 Year 2016 About Control of Agricultural Land Tenure, there are still many people who have farm land in absentee / guntai, so in practice the existence of regulations regarding absentee / guntai ground ban can not be applied effectively, so this article aims to know the role of Land Office of Sukoharjo Regency in overcoming or solving the problem of absentee / guntai land. This research uses Juridical Sociological method, using primary data and secondary data which then analyzed by using qualitative analysis technique. The results show that the Land Office of Sukoharjo Regency has made efforts to overcome the absentee / guntai land ownership by doing the administrative and law controlling. Furthermore, to prevent the occurrence of new absentee / guntai land ownership needs to be coordinated between the Land Office of Sukoharjo regency with the related agencies namely Head of Village, Village Head and PPAT / Notary. In addition, the current ban on absentee / guntai land ownership still needs to be revised to be adapted to the current developments and needs of the community.Keyword: ownership of land,Absentee/Guntai Land, the Role of the Agrarian Office AbstrakTanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan.Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani.Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah absentee/guntai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Kepemilikan Tanah, Tanah Absentee/Guntai