0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISIA Yustisia Jurnal Hukum
Articles
2
Documents
KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK.Key Words : Characteristic, Barriers, Consumer, BPSKAbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK.Kata Kunci : Karakteristik, Faktor Penghambat, Konsumen, BPSK

PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractProblem research in this study is the lack of legal protection about legislation of  Madura local wisdom especially in Bangkalan. This study intended to inventory the potential of the various categories of tradi- tional knowledge and the efforts made by the Parliament to establish the protection of law. This research was an empirical law with observation on 18 District area covering in Bangkalan. Inventory of Traditional Knowledge results in Bangkalan which include agricultural knowledge, recipes and herb / herbal medicine, manufacturing, folklore and environmental management. Bangkalan have included traditional knowledge material as a Prolegda based on the protection of local wisdom that comes from Traditional Knowledge with due regard to the principles an act number 11 Year 2012 about  legal drafting and as a local legislator function.Keywords: Inventory, Regulation, Traditional Knowledge, Local wisdom, Authority ParliamentAbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan oleh DPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura yang berada di Bangkalan. Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.Kata Kunci : inventarisasi, Pengaturan Hukum, Pengetahuan Tradisional, kearifan lokal, Kewenangan DPRD