Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN Diansari, Dwi; Sriati, Sriati; Lionardo, Andries
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung secara kolaboratif dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama. Lambannya implementasi kebijakan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 tentang kolaborasi pengelolaan Tahura WAR. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura WAR. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil tesis menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan adalah menetapkan tata cara dan persyaratan untuk menjadi Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR, menetapkan panitia seleksi dan jadual pelaksanaan seleksi calon anggota Tim Kolaborasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan, menyusun Rencana Pengelolaan dan melakukan upaya untuk mengkaji ulang isi Perda No. 3 Tahun 2012. Perbedaan pemahaman diantara para pihak baik mengenai konsep kolaborasi maupun isi kebijakan yang dianggap bertentangan, kurangnya komunikasi, ketiadaan anggaran dan fasilitas, biasnya kewenangan antara UPTD Tahura WAR dan Tim Kolaborasi menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012. Berdasarkan hasil tesis tersebut, diperlukan adanya klarifikasi terhadap isi Perda No. 3 Tahun 2012 dan penyamaan persepsi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tahura WAR.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lismiana, Lismiana; Susetyo, Didik; Lionardo, Andries
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Perdesaan pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan bantuan kepada kelompok sasaran setelah dana pinjaman yang disalurkan belum terlaksana dengan baik, terutama bantuan pada pengembangan institusi belum tercapai seperti yang diharapkan, tetapi sosialisasi dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Manfaat dari program ini belum semuanya tercapai, pelaksana koordinasi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, proses verifikasi tidak dilakukan secara langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan SOP, dana pencairan pinjaman disetujui oleh Persetujuan Pinjaman Tim sama dengan yang diterima oleh grup. Namun, tersdapat tenggat waktu penundaan untuk pencairan dana, pengembangan kemajuan kelompok belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan, serta pemantauan dan pelaporan belum berjalan sesuai SOP. Administrasi dan pelaporan manajemen dokumen dilakukan sepenuhnya oleh UPK. Namun, manajemen dokumen dan administrasi oleh kelompok sasaran belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok. Faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yaitu faktor budaya masyarakat menganggap bahwa dana SPP sebagai hibah dan tidak perlu dikembalikan, faktor sosial yaitu anggota kelompok trauma untuk terlibat lagi dalam program, faktor ekonomi, ketika anggota kelompok miskin sulit membayar cicilan menjadi faktor penghambat program. Tetapi faktor politik, dengan dukungan pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung program tersebut.
ANALISIS PERBEDAAN TIPE KEPRIBADIAN A DAN B TERHADAP MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA SELATAN Baharudin, Baharudin; Kurdi, Fauziah Nuraini; Lionardo, Andries
Psikis Vol 1 No 2 (2015): Psikis: Jurnal Psikologi Islam
Publisher : Prodi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, UIN Raden Fatah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hospital as one of  health public services institution on delivering health services supported by multidiscipline professions that have diversity of personality. Personality is one of factor contributed in triggering interpersonal conflict at workplace. There are five interpersonal conflict managements commonly used, namely ; integrating, obliging, dominating, avoiding dan compromising. Research was conducted on March 2015 at Eye Specialist Hospital South Sumatera Province which 75 respondens as samples of the reaserch. The objectives of this reaserch to explore differences among type A and B personality toward interpersonal conflict management in the hospital.  Cross Sectional Study  as design of the reaserch with Manova and Post Hoc test analyisis. From this reaserch found that  type A personality is dominant personality of employee, and dominant interpersonal conflict management is integrating style. Based on the risult of Post Hoc analysis  shown that significant difference between type A and B personality towrad management conflict of  interpersonal found on obliging style with P value 0,000 < 0,05, for other management conflict style  was not found.
Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal di kota palembang Wahyuningsih, Sri; Yuwono, Yuwono; Lionardo, Andries
Jurnal Kedokteran Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Vol 5, No 2 (2018): April 2018
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32539/JKK.v5i2.6131

Abstract

Kinerja tenaga kesehatan yang baik akan berdampak pada kualitas pelayanan pemeriksaan pada ibu hamil, termasuk kinerja bidan sebagai penyedia pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.. Apabila proses kehamilan, persalinan dan nifas dapat dilalui oleh seorang perempuan dengan aman, maka Angka Kematian Ibu di Indonesia dapat ditekan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang memoengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan Antenatal diKota Palembang. Penelitian menggunakan rancangan data cross sectional dengan populasi bidan di Kota Palembang sebanyak 270 orang sedangkan sampelnya menggunakan proportional stratified random sampling jumlah sampel 126 bidan di kota palembang. Pengumpulan data dengan kuesioner dan ceklis tentang standar pelayanan Antenatal. Data dianalisis dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian dengan uji regresi linier berganda variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan Antenatal  adalah usia dan masa kerja. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari nilai OR (Exp B). Kekuatan hubungan yang terbesar ke yang terkecil adalah usia (OR = 9,270), masa kerja (OR = 6,387)., persamaan regresi didapatkan bahwa probabilitas terhadap ketidakpatuhan bidan dalam standar pelayanan ANC adalah 70,72%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, motivasi usia dan amasa kerja terhadap standar pelayanan Antenatal dan tidak ada hubungan antara pelatihan dengan standar pelayanan antenatal. Saran dalam penelitian ini adalah agar dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan standar pelayanan Antenatal.
Analysis of Factors Affecting Employee Compliance to the Non-Smoking Area Policy at the Police Station in Palembang Dewi, Yulyana Kusuma; K, Fauziah Nuraini; Lionardo, Andries

Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32539/SJM.v1i1.2

Abstract

Latar Belakang : Merokok menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun aspek sosial budaya. Merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si perokoknya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok pemerintah Kota Palembang telah memiliki Peraturan Daerah No.7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peraturan daerah berdasarkan analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Satpol PP. Metode :  Metode kuantitatif desain cross sectional, jumlah sampel sebanyak 158 pegawai diambil berdasarkan accidental sampling, Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil Penelitian : peraturan daerah belum efektif, hal ini dibuktikan  rendahnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok sebesar 30,4 %, terdapat pengaruh  antara pengetahuan tentang peraturan daerah (p=0,000 ), pengetahuan tentang bahaya rokok (p=0,000 ), tanda larangan merokok (p=0,000 ), penerapan sanksi (p=0,000 ),   dukungan atasan  (p=0,000) terhadap kepatuhan  pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepatuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang  masih rendah yaitu 30,4 %. penerapan sanksi (OR=8,695) adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Susanti, Dewi; Nengyanti, Nengyanti; Lionardo, Andries
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 6 No 2 (2019): Vol 6, No 2, Januari 2019
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat kemiskinan yang rendah, masih harus terus berupaya mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan merumuskan sebuah program penanggulangan Kemiskinan yang diberi nama Program Satu Milyar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan yang Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses implementasi dan penyebab terjadinya ketidakoptimalan penyerapan anggaran Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Program SATAM EMAS di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, belum sepenuhnya berjalan optimal. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan terjadi dengan kenyataannya diantara aspek yang saling berinteraksi yang kemudian mendorong jadwal dalam rangkaian proses implementasi yang akhirnya menyebabkan tidak dapat terlaksananya pekerjaan pembangunan tahap kedua di Kabupaten Bangka Barat sehingga dana program tidak dapat terserap sepenuhnya.
Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan dan Suboptimal Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan Lionardo, Andries
Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2019: Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ?Smart Farming yang Berwawasan Lingkungan untuk Ke
Publisher : Seminar Nasional Lahan Suboptimal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lionardo A. 2019. Implications of direct regional head election on food security and suboptimal agricultural land policies in South Sumatra Province. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2019. Palembang  4-5 September 2019. pp. 535-545.  Palembang: Unsri Press. The mechanism of direct selection of regional heads should have implications for the condition of food security which is more beneficial to the lives of people in South Sumatra. This is because for the people of Indonesia rice is a staple food that is difficult to replace. Thus the policy accountability will be the responsibility of the government to fulfill it every year. The direct election of regional heads should not result in a populist policy in agriculture. The new autonomy must have an impact on the problem of social, economic and community income that can meet basic food needs for people in South Sumatra. Food Security Policy that has long been rolled out has an impact on poverty in rural areas that are difficult to overcome, the government inevitably if it wants to improve the economy of farmers in rural areas must make a policy related to three components, namely improving the welfare of farmers, equilibrium of market mechanisms, and fairness of management of agricultural land. The implementation of Regional Regulation Number 21/2004 on the protection of sustainable food agriculture land must be on the agenda setting of the regional head's policy as the result of direct regional head election in developing the Food Security program for rural progress. Thus, the function of suboptimal agricultural land is agriculture to industrial areas. The purpose of this study is to look at the extent of the Implications of Direct Regional Head Election for Food Security and Suboptimal Agricultural Land Policies in South Sumatra Province.Keywords: direct election, food security, public policy
Analysis of Factors Affecting Employee Compliance to the Non-Smoking Area Policy at the Police Station in Palembang Dewi, Yulyana Kusuma; K, Fauziah Nuraini; Lionardo, Andries
SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE Vol 1 No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32539/SJM.v1i1.2

Abstract

Latar Belakang : Merokok menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun aspek sosial budaya. Merokok tidak hanya membahayakan kesehatan si perokoknya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok pemerintah Kota Palembang telah memiliki Peraturan Daerah No.7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat, dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peraturan daerah berdasarkan analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Satpol PP. Metode :  Metode kuantitatif desain cross sectional, jumlah sampel sebanyak 158 pegawai diambil berdasarkan accidental sampling, Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil Penelitian : peraturan daerah belum efektif, hal ini dibuktikan  rendahnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok sebesar 30,4 %, terdapat pengaruh  antara pengetahuan tentang peraturan daerah (p=0,000 ), pengetahuan tentang bahaya rokok (p=0,000 ), tanda larangan merokok (p=0,000 ), penerapan sanksi (p=0,000 ),   dukungan atasan  (p=0,000) terhadap kepatuhan  pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepatuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang  masih rendah yaitu 30,4 %. penerapan sanksi (OR=8,695) adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.