cover
0
P-Index
Fernandes Simangunsong, Fernandes
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Articles
4
Documents
The Evaluation Study of the Determination of the Sub-District IMB Retribution Revenue in Bandung District

JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 8, No 2 (2015): September 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.548 KB)

Abstract

The aim of this study is for knowing  the realization of IMB levy achieved by all districts in Bandung regency and their potency. This study implemented qualitative and quantitative approach with triangulation technic. After analizing the data, there are some findings. First, there are only five districts that can achieve the target of 100%. They are Pasir jambu, Cicalengka, Soreang, Kutawaringin and Cimenyan. Next, the average realization of IMB levy in Bandung regency is Rp  Rp. 820.034.365,00 or 72,53% of total target. It is is still far from the target due to some factors. They are limited human resources,  low monitoring, low society’s participation in having IMB and low motivation from implementers for carrying out the policy. Further, based on high , moderat, and low approach, the potency of receiving IMB levy is good enough. If the assumption of  IMB levy is 5%, the estimation of levy target is 47.849.901.114 with high approach, Rp 41.969.646.924 with high moderate and, Rp 36.099.392.733. with low approach. 

Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.348 KB)

Abstract

The implementation of regional autonomy within the framework of decentralization is a complex and continuous work . In the early stages of decentralization , there is a transfer of various types of authority from the center to the various institutions , especially institutions subnational governments . After the transfer of authority will then be followed by the transfer of financing , documents and facilities . After the completion stages passed , does not mean the work has been completed . It appears a series of new challenges related to the ability of isntitusi who obtained the transfer of authority to manage it properly . Without good management , decentralization is precisely that for democracy , effectiveness , efficiency and fairness can not be achieved . It would appear the sources of inefficiency , ineffectiveness and new injustices in areas that can be a trigger for a second series of multidimensional crisis

KAJIAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PADA DESA BIS AGATS DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

ARISTO Vol 4, No 1 (2016): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak            Perubahan masyarakat ini seharusnya berbanding lurus dengan organisasi pemerintahan  yang melayaninya. Tapi ternyata saat ini organisasi desa yang ada, terkesan tidak bisa mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan didukung oleh teknologi yang canggih. Berangkat dari fenomena inilah  maka kajian perubahan status desa menjadi kelurahan perlu  dilakukan melalui teori pengembangan organisasi dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Asmat.Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perubahan Sosial, Dan Pembangunan Organisasi.

KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.655 KB)

Abstract

Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa