Articles
7
Documents
PERSPEKTIF MARKETING POLITIK: KEGAGALAN PDIP DAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMPERTAHANKAN POSISI SEBAGAI PARTAI PEMENANG PEMILU 1999 DAN PEMILU 2009

CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.972 KB)

Abstract

Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan,khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik danpara kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha kerasmengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (politicalmarketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasibergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraihdukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan inimerupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yangkemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDIPerjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partaipemenang Pemilu.Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperolehmelalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamikaperjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu kePemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yangdapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politikpada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkandan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpatipublik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka;dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, sertadidukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapanprinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politikdalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatu Pemilu pada Pemilu berikutnya seperti dialami oleh PDIP dan Partai Demokrat

Devolution of Power

Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Sawala : Jurnal Administrasi Negara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1170.989 KB)

Abstract

Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati

THE PROLIFERATION SYMPTOMS OF POLITICAL DYNASTIES IN BANTEN UNDER THE ERA OF GOVERNOR RATU ATUT CHOSIYAHS

Diponegoro Law Review Vol 2, No 2 (2017): Diponegoro Law Review October 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of the symptoms of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post success in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully build and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how the practice of political dynasties or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the practice of political dynasties in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

THE PROLIFERATION SYMPTOMS OF POLITICAL DYNASTIES IN BANTEN UNDER THE ERA OF GOVERNOR RATU ATUT CHOSIYAHS

Diponegoro Law Review Vol 3, No 2 (2018): Diponegoro Law Review October 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.599 KB)

Abstract

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of the symptoms of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post success in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully build and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how the practice of political dynasties or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the practice of political dynasties in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

STRATEGI PENINGKATAN LITERASI POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.708 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang membahas isu peningkatan political literacy (melekpolitik)   sebagai   salah   satu   prasyarat   penting   untuk   menghasilkan   pemilu   yang   berkualitas dengan partisipasi yang juga berkualitas dalam konteks agenda besar mengkonsolidasikan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemula (pelajar danmahasiswa) melalui pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Kajian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara kritis urgensi literasi politik dalam kontekspemilu   dan   demokratisasi,   serta   mempromosikan   gagasan-gagasan   konseptual   model pembelajaran   kontekstual   untuk   meningkatkan   derajat   kualitasnya   terutama   di   kalangan pemilih pemula. Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kepustakaan.Melalui metode ini  rujukan konseptual,  data  dan informasi dihimpun dari pelbagai  sumberliteratur   seperti   jurnal   ilmiah,   buku,   laporan   penelitian   dan   dokumen   literatur   lainnya; kemudian   dianalisis   dengan   pendekatan   kualitatif.   Hasil   kajian   menunjukkan   bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual memiliki potensi sangat efektif untuk digunakan sebagai instrumen   pendidikan   kewarganegaraan   dalam   rangka   meningkatkan   literasi   politik   para pemilih pemula.Kata Kunci: political literacy, pembelajaran kontekstual, demokratisasi, pemilih pemula 

Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3110.15 KB)

Abstract

AbstrakKasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) tanggal 27 September 2016 telah memicu reaksi umat Islam yang meluas di berbagai daerah. Kasus ini mengalami eskalasi sedemikian rupa karena bersitemali dengan perhelatan Pilkada serentak tahun 2017, dimana sebagai gubernur petahana Ahok akan kembali maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Secara hipotetik kasus Ahok ini telah melahirkan dampak elektoral (kepemiluan) terhadap kontestasi Pilgub di Provinsi Banten, khususnya terhadap peta dinamis preferensi warga Banten dalam Pilkada serentak tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada. Kata Kunci : Dampak Elektoral, Penistaan Agama, Pilgub, Preferensi Politik, Degradasi Dukungan

Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah

Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 2, No 2 (2017): Tema Umum: Politik Indonesia
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.659 KB)

Abstract

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten is very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post successes in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully builds and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how political dynasties role this province or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the role of political dynasties in the era of the l Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.