Dwi Ratnawati Christina, Dwi Ratnawati
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search

PEMETAAN LAHAN BERPOTENSI UNTUK MENDUKUNG USULAN PERENCANAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: PROVINSI JAWA BARAT)

Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 14, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.479 KB)

Abstract

Dengan dibuatnya UU No 41, 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan mampu mengontrol kecepatan konversi lahan sawah ke penggunaan lain. Peraturan ini masih baru sehingga belum banyak diimplementasikan, termasuk penentuan wilayah, lahan utama dan lahan cadangan. Jawa Barat adalah provinsi kontributor pangan beras terbesar secara nasional, yang didukung dengan adanya lahan sawah yang potensial. Analisis spasial dapat digunakan untuk menentukan daerah lahan potensial pertanian pangan berkelanjutan di provinsi berbasis data dan informasi pendukung. Tujuan studi ini adalah (1) menginventarisasi data dan informasi untuk identifikasi lahan potensial perlindungan lahan pangan berkelanjutan, (2) mengindentifikasi lahan pangan potensial di tingkat provinsi dan kabupaten, dan (3) mengembangkan data dan informasi lokasi potensial untuk diusulkan menjadi kawasan, lahan pangan utama dan lahan cadangan perlindungan lahan pangan berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor utama dalam penentuan daerah pertanian pangan berkelanjutan adalah ketersediaan lahan. Di tingkat provinsi, hasil menunjukkan adanya usulan perencanan wilayah yang umum, termasuk penggabungan beberapa kawasan yang kecil dan indikasi adanya daerah lahan utama dan cadangan. Usulan perencanaan pada tingkat provinsi dapat dipakai sebagai referensi dalam persiapan usulan pada tingkat kabupaten, dengan data yang lebih detil pada kawasan, lahan utama dan cadangan, bersamaan dengan prediksi luasan lahan. Pada tingkat kabupaten, implementasi PLP2B sebaiknya diintergrasikan dengan partisipasi masyarakat.